SHP Tingkat II Diadakan Lagi di DIY

Cinque Terre
Manfred Kudiai

2 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Usai mengadakan SHP Tingkat II di DIY. (Foto: Frengki/Ist)

 

Oleh: Frengky Syufi)*

Selama Papua masih bersama dengan Negara Indonesia dalam kurun waktu 55 tahun atau hari aneksasi Papua ke Negara Indonesia (1963-2018) telah terjadi berbagai pelanggaran-pelanggaran HAM dan  persoalan yang menimpa rakyat Papua. Rakyat Papua selalu menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui praktik-praktik militer yang tidak berperikemanusiaan.

Kehadiran militer dan program transmigrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia pada rezim Orde Baru (Orba) hingga terus berlanjut sampai sekarang di Papua dapat  menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan. Banyak nyawa manusia Papua yang berjatuhan di tangan para militer Indonesia, pengelapan (perampasan) tanah adat, eksploitasi sumber daya alam, upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua maupun mahasiswa/i Papua yang mengenyam pendidikan di kota studi se-Jawa Bali dan kasus penembakan yang dilakukan oleh para militer Indonesia terhadap rakyat Papua belum diusut secara tuntas oleh para penegak hukum di Negara Indonesia yang katanya Negara Huhum menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat 3.

Melihat berbagai pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi dimasa lalu  maupun masa kini yang dilakukan oleh Pemerintah Inodnesia  kepada rakyat Papua tidak mencapai titik terang bahkan menjadi catatan hitam serta tidak ada jaminan atau kepastian hukum bagi rakyat Papua di Negara Indonesia maka Zuzan Crystalia Griapon selaku kepala sekolah untuk Sekolah Hukum Papua (SHP) bersama Emanuel Gobai, S.H, M.H yang bekerja di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dan para mahasiswa/i Papua yang mengenyam Pendidikan di Kota Studi Yogyakarta mendirikan Sekolah Hukum Papua.

Sekolah Hukum Papua ini didirikan pertama kali di Yogyakarta.  Tujuan didirikannya Sekolah Hukum Papua ialah memberikan materi-materi hukum bagi para mahasiswa/i Papua yang berkonsentrasi pada bidang hukum maupun bidang ilmu yang lain, para remaja dan orang dewasa baik berupa teori maupun praktik bagi para peserta yang akan melakukan upaya pendampingan hukum bagi rakyat Papua yang menjadi korban ketika terjadi pelanggaran HAM maupun pelanggaran hukum acara pidana yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia (para militer) kepada rakyat Papua.

Sekolah Hukum Papua (SHP) adalah sekolah hukum  yang didirikan  karena keadaan ketidakadikan dan minimnya penanganan hukum yang baik dan jelas bagi Orang Asli Papua (OAP) maupun masyarakat yang lainnya oleh para penegak hukum di Negara Indonesia. Berdirinya Sekolah Hukum  Papua yakni memberikan pembekalan hukum bagi para mahasiwa/i Papua maupun para remaja Papua untuk bersama-sama belajar lebih mendalam terkait apa itu hukum, upaya-upaya penanganan kasus yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran HAM dan kasus-kasus pidana lainnya, tegas Zuzan Crystalia Griapon selaku Kepala Sekolah SHP.

Kata Zuzan, “kali ini Sekolah Hukum Papua telah hadir sekitar satu tahun yang lalu pada tanggal 17 Agustus 2017 di Yogyakarta.  Sekolah hukum ini didirikan di tiga kota yang berbeda yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta, Nabire dan Paniai dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang pada saat mengikuti Sekolah Hukum Papua tahap pertama”. Sekolah Hukum Papua (SHP) akan terus dibuka di kota-kota besar di Propinsi Papua maupun  Propinsi Papua Barat.

Dalam waktu dekat akan dibuka Sekolah Hukum Papua Tingkat Lanjut di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5-7 Oktober 2018 maka diinformasikan kepada seluruh mahasiswa/i Papua di masing-masing kota studi Se-Jawa Bali agar mengutus perwakilan dari masing-masing kota studi untuk mengikuti sekolah hukum  yang dibuka di Yogyakarta pada tahun 2018 ini dengan peserta sekolah hukum yang telah mengikuti Sekolah Hukum Papua pada tahap pertama.

Para penyelenggara Sekolah Hukum Papua (SHP) akan mengundang para pemateri yang sudah berkompeten pada bidang hukum untuk menyampaikan materi dan praktik yang terkait dengan hukum dan HAM serta upaya-upaya penanganan kasus pidana bagi para peserta yang mengikuti sekolah hukum  pada tanggal 5-7 Oktober 2018 di Yogyakata agar ketika suatu waktu terjadi kasus pelanggaran HAM dan kasus pidana bisa diadvokasi oleh para peserta yang sudah mempelajari materi hukum dan melakukan upaya pendampingan bagi para korban. 

Pada kesempatan yang sama melalui hasil wawancara dengan Emanuel Gobai, S.H, M.H selaku penanggung jawab dan salah satu pemateri dalam sekolah hukum kali ini menyampaikan bahwa materi-materi yang disampikan pada Sekolah Hukum Papua Tingkat Lanjut meliputi empat materi pokok yaitu hukum acara pidana, mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM ), kampanye atau upaya-upaya penanganan kasus pidana, mekanisme pelaporan Hak Asasi Manusia (HAM).

Topik materi yang disipakan oleh pemateri dan akan disampaikan pada saat dibukanya Sekolah Hukum Papua di Yogyakarta pada 5-7 Oktober 2018 berhubungan dengan situsi atau kondisi real yang terjadi di Papua maupun di Negara Indonesia. 

Untuk mendapatkan keadilan dan jaminan hukum bagi para korban maka adanya pemahaman bersama terkait hukum itu sendiri supaya ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM dan kasus pidana yang menimpa rakyat Papua maka dapat diharapkan  agar para peserta yang sudah mempelajari hukum di Sekolah Hukum Papua bisa melakukan upaya pendampingan bagi para korban maupun para tersangka.

 

Penulis adalah Mahasiswa Papua Alumnus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)*

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait