Siaran Pers LBH Papua: Dilarangan Diskriminasi Penegakan UU Darurat No 12 Thn 1951 di Papua

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

7 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
LBH Papua. Ist

 

Siaran Pers

Nomor : 04/SK-SP/LBH-P/VI/2019

MENDORONG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN SENJATA API  DI PAPUA

“Dilarangan Diskriminasi Penegakan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Di Papua”

 

Untuk memerangi penyalahgunaan senjata api baik yang dilakukan oleh Aparat Kemanan (TNI dan Polri) dan masyarakat sipil di Indonesia, sejak awal kemerdekaan Indonesia pemerintah telah memberlakukan ketentuan hukum Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang pada perkembangannya diubah ke dalam Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Sekalipun demikian, pada prakteknya di wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat masih tebang pilih padahal Undang Undang Dasar 1945 telah menjamin “asas persamaan di depan hukum”.

 

Fakta diskriminiasi dalam penegakan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dapat dilihat dalam penegakan kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat kemanan terhadap masyarakat sipil dan kasus kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Berdasarkan data yang ada, selama rentan waktu lima tahun terakhir ini (2014 – 2018) di wilayah adat Meepago saja telah terjadi kasus penyalahgunaan senjata api yang mengorbankan 42 Orang masyarakat sipil (12 tewas dan 31 luka-luka) diawali dari kasus penembakan 5 (lima) orang siswa di Kabupaten Paniai (2014) hingga penembakan Almarhum Geri Goo  di Kabupaten Dogiyai (2018) dimana semua kasus itu sampai saat ini belum ada putusan hakim di pengadilan. Sementara kasus kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil telah banyak diputuskan oleh hakim di pengadilan sebagaimana terlihat dalam Kasus Yakonias Womsiwor Cs di Pengadilan Negeri Kota Timika (2019) serta Kasus Simon Magal dan Yakob di Pengadilan Negeri Wamena (2019).

 

Mengingat di wilayah Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat sangat tinggi kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat kemanan (TNI dan Polri) terhadap masyarakat sipil sehingga untuk mengukur penegakan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menjadi sebuah kebutuhan pokok dalam rangka memperjuangkan hak atas keadilan bagi korban penyalahgunaan senjata api.

 

Dalam rangka melihat fakta penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat kemanan (TNI dan Polri) secara teknisnya, sebagai berikut : bagi pelaku Tentara Nasional Indonesia, cara melihatnya, yaitu : apakah pengunaan senjata api untuk melaksanakan tugasnya yaitu “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara” sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1), UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sedangkan bagi pelaku Polri cara lihatnya, yaitu : apakah pengunaan senjata api untuk menjalankan tugas “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakarat” sebagaimana diatur pada Pasal 13, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekalipun demikian, pengunaan senjata api dengan tujuan untuk menjalankan tugas juga memiliki aturan teknisnya tersendiri, sebagai contoh dalam institusi kepolisian : “Pengunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukan untuk melindungi nyawa manusia” sebagaimana diatur pada pasal 47 ayat (1), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang impelementasi standart dan pokok-pokok HAM dalam tugas-tugas kepolisian. Selanjutnya pada prakteknya, “sebelum melepaskan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah degan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moral pelaku serta memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku” sebagaimana diatur pada Pasal 15, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. “Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitar, peringatan tidak perlu dilakukan” sebagaimana dituatur pada pasal 48 huruf c, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang impelementasi standart dan pokok-pokok HAM dalam tugas-tugas kepolisian.

 

Dengan demikian, apabila pada prakteknya yang terjadi diluar dari tugas pokok TNI dan Polri serta dilakukan tidak sesuai dengan aturan teknis pengunaan senjata api diatas maka secara langsung membuktikan fakta aparat kemanan (TNI dan Polri) telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

 

 

Untuk diketahui bahwa rumusan pasal yang mengatur tentang “penyalagunaan senjata api” dan “kepemilikan senjata api” diatur dalam satu pasal dan aturan yang sama, yaitu : Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, sebagai berikut :

 

Pasal 2 Ayat (1)

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

 

Agar dapat menunjukan fakta rumusan tindakan penyalagunaan senjata api dan kepemilikan senjata api maka akan diuraiakan secara terpisah pada bagian selanjutnya.

 

Penyalahgunaan Senjata Api

Pada prinsipnya tindakan penyalahgunaan senjata api adalah perbuatan yang melanggara pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 diatas.

 

Dalam rangka melihat fakta tersebut dengan berlandaskan pada rumusan pasal 1 ayat (2) diatas, tinggal melihat unsur subjetif dan objektifnya. Dengan berpatokan pada arahan tersebut maka ringkasan rumusannya, sebagai berikut :

 

“Barang siapa tanpa hak mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”

 

Berdasarkan ringkasan diatas telah menunjukan unsur subjek dan unsur objek dari tindakan penyalahgunaan senjata api.

 

Kepemilikan Senjata Api

 

Pada prinsipnya tindakan kepemilikan senjata api adalah perbuatan yang melanggara pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 diatas.

 

Dalam rangka melihat fakta tersebut dengan berlandaskan pada rumusan pasal 2 ayat (1) diatas, tinggal melihat unsur subjetif dan objektifnya. Dengan berpatokan pada arahan tersebut maka ringkasan rumusannya, sebagai berikut :

 

“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

 

Berdasarkan ringkasan diatas telah menunjukan unsur subjek dan unsur objek dari tindakan kepemilikan senjata api.

 

Dengan berpatokan pada kedua rumusan tindakan penyalahgunaan senjata api dan tindakan kepemilihan senjata api diatas sudah mampu menjelaskan kepada publik bahwa kedua tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum yang wajib diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam negara hukum Indonesia. hal itu dikuatkan oleh teori pidana, sebagaimana penjelasan Moeljatno sebagai berikut : unsur-unsur tindak pidana adalah 1). Perbuatan, 2). Yang dilarangan (oleh aturan hukum) dan 3). Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

 

Atas dasar rumusan aturan dan dikuatkan dengan landasan teori pidana diatas, ditegaskan kepada penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) di seluruh wilayah hukum Polda Papua dan Polda Papua Barat wajib mengedepankan “asas persamaan hukum di depan hukum” dalam menjalankan tugas pokok memerangi pelaku tindakan penyalahgunaan senjata api dan tindakan kepemilihan senjata api secara profesional. Sejalan dengan itu, harapannya dalam kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan aparat kemanan terhadap 2 (dua) Orang masyarakat sipil di Kabupaten Deiyai dan 8 (delapan) Orang di Kabupaten Asmat yang baru terjadi dalam bulan Mei 2019 dan kasus kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil di Kabupaten Paniai yang terjadi bulan April 2019 dapat diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

 

Apabila pada prakteknya nanti hanya kasus kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil yang diproses hukum mengunakan ketentuan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sementara kasus penyalagunaan senjata api tidak diproses hukum mengunakan ketentuan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 maka secara terang-terang pihak penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam wilayah hukum polda telah melakukan pelanggaran “asas persamaan hak di depan hukum” sebagaimana dijamin dalam beberapa peraturan perundang-undangan dibawah ini :

1. Undang Undang Dasar 1945

      Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

 

2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

   Pasal 17:

Setiap orang. tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan. pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

 

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik

   Pasal 14:

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan pengadilan dan badan peradilan

 

Berdasarkan penjelasan diatas serta berpijak pada asas persamaan di depan hukum yang menjadi hak konstitusional warga negara, Lembaga Bantuan Hukum Papua menegaskan kepada :

1. Kapolri Cq Kapolda Papua Cq Kapolda Papua Barat Cq Kapolres/Kapolresta Cq Kapolsek di seluruh wilayah hukum Polda Papua dan Papua Barat wajib menerapkan asas persamaan di depan hukum dalam penegakan hukum Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 di wilayah hukum masing-masing;

 

2. Kapolri Cq Kapolda Papua Cq Kapolres Paniai Cq Kapolres Asmat segerah menangkap dan memproses oknum anggota keamanan pelaku tindakan penyalagunaan senjata api yang terjadi di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Asmat mengunakan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

 

3. Gubernur Papua serta Bupati Kabupaten Deiyai dan Bupati Kabupaten Asmat wajib mengawal proses hukum tindakan penyalagunaan senjata api yang terjadi di kabupaten Deiyai dan Kabupaten Asmat mengunakan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

 

4. Ketua DPRP Propinsi Papua serta Ketua DPRD Kabupaten Deiyai dan Ketua DPRD Kabupaten Asmat mengunakan “kewenangan pengawasannya” wajib mengawal proses hukum tindakan penyalagunaan senjata api yang terjadi di kabupaten Deiyai dan Kabupaten Asmat mengunakan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

 

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

 

Jayapura, 2 Juni 2019

Hormat Kami:

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia;

 Lembaga Bantuan Hukum Papua

Emanuel Gobay, S.H., MH

(Direktur)

 

Narahubung : 082199507613

 

 

Admin/KM

#Jumpa Pers

Baca Juga, Artikel Terkait