Siaran Pers: Segerah Berikan Hak Atas Keadilan Bagi Keluarga Narapidana Korban Kekerasan

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

2 Tahun yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Siaran Pers LBH Papua

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com—Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) mengeluarkan pernyataan sikap terkait narapidana korban kekerasaan yang menimbulkan kematian kepada dua orang warga binaan Lembanga Permasyarakatan Klas II A Abepura, Jayapura, Papua.

 

Siaran pers tersebut diterima media kabarmapegaa.com pada hari Minggu (5/5/2019) via pesan eletronik. Kasus Kematian yang menimpa atasnama Maikel Ilintamon (25) dan Selyus Logo dan dikabarkan mengundang banyak pertanyaan dari khalayat publik.

 

Untuk itu, berikut adalah siaran pers LBH Papua:

 

SEGERAH BERIKAN HAK ATAS KEADILAN BAGI KELUARGA NARAPIDANA KORBAN KEKERASAN

“Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Abepura, Tidak Memanusiakan Manusia Namun Justru Telah Membinasakan Manusia”

 

Kasus kematian 2 (dua) orang warga binaan Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura atas nama Maikel Ilintamon (25 Tahun) dan Selyus Logo telah mengundang sejuta pertanyaan dari khalayak publik.

Berdasarkan pemberitaan yang dipublikasikan oleh media online tablodwani.com tertanggal 26 April 2019 terungkap fakta dimana penyebab kematian Maikel Ilintamon (25 Tahun) diakibatkan karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura. Rupanya tindakan kekerasan itu, dialami oleh 10 (sepuluh) orang warga binaan Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura (baca : https://www.tabloid-wani.com/2019/04/seorang-napi-atas-nama-maikel-ilintamon-dipukuli-oleh-petugas-lapas-abe-hingga-tewas.html). Dengan meninggal  Maikel Ilintamon (tanggal 24 April 2019) dan Selyus Logo (tanggal 3 Mei 2019) masih tersisa 8 (delapan) orang warga binaan Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura korban tindakan kekerasan petugas Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura yang masih hidup, namun hingga saat ini belum diketahui kondisi kesehatan mereka.

Pada prinsipnya, tindakan petugas Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura kepada 10 (sepuluh) orang warga binaan tersebut bertentanggan dengan dasar menimbang  lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu : “bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu”. Melalui tindakan kekerasan dengan cara menyiksa hingga berujung pada meninggalnya 2 (dua) orang warga binaan diatas menunjukan fakta tindakan yang jauh dari tujuan penyelenggaran sistim pemasyarakatan, yaitu : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab” sebagaimana diatur pada pasal 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan pada fakta tindakan petugas Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura kepada 10 (sepuluh) orang warga binaan tersebut secara langsung telah melanggar “hak narapidana” sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut :

  1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
  2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
  3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
  4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
  5. Menyampaikan keluhan;
  6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
  7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
  8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
  9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
  10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
  11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
  12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
  13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berdasarkan pada hak narapidana, khususnya “Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” maka tentunya mengacu pada prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura diatas secara langsung melanggar beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, sebagai berikut :

  • Pasal 9 ayat (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
  • Pasal 33 ayat (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya

Selain itu, melanggar beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Sipil dan Politik, sebagai berikut :

  • Pasal 6 ayat (1) Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenangwenang.
  • Pasal 7, Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas (tanpa paksaan).

Terlepas dari fakta pelanggaran HAM yang terjadi, pada prinsipnya tindakan petugas Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura kepada 10 (sepuluh) orang warga binaan tersebut merupakan fakta “Tindak Pidana Penganiayaan Berat” sebagaimana diatur pada pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP dan juga “Tindak Pidana Pengeroyokan” sebagaimana diatur pada Pasal 170 ayat (2) angka 2 dan 3 KUHP. Berikut isi pasal KUHP yang telah dilanggar petugas Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura  :

Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP

(1). Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500_

(2). Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun

(3). Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun

Pasal 170 ayat (2) angka 2 dan angka 3 KUHP

(1)   Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2)   Tersalah dihukum:

  1. dengan penjara  selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
  2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
  3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Berdasarkan pada seluruh pelanggaran hukum dan hak asasi manusia menimpa Maikel Ilintamon (25 Tahun) dan Selyus Logo serta 8 (delapan) orang warga binaan Lembaga Permasyarakatan Klas IIa Abepura membuktikan bahwa petugas Lembaga Permasyarakatan Kelas IIa Abepura dalam menjalankan sistem pembinaan permasyarakatan tidak sesuai asas-asas diatur pada Pasal 5, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu :

  1. Asas pengayoman;
  2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan;
  3. Asas pendidikan;
  4. Asas pembimbingan;
  5. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia;
  6. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
  7. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa petugas Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura tidak menjalankan tugas sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sehingga berakibat pada terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan junto Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia junto Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Sipil dan Politik dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Dalam rangka mengembalikan tujuan “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab” sebagaimana diatur pada pasal 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan maka Lembaga Bantuan Hukum (LBH Papua) menegaskan kepada :

  1. KETUA KOMISIONER KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA segerah menyelidiki pelanggaran HAM yang dilakukan oleh petugas Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura terhadap 10 (sepuluh) orang warga binaan;
  2. KAPOLDA PAPUA segerah menindaklanjuti fakta tidak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur  pada Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP dan juga tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur pada Pasal 170 ayat (2) angka 2 dan angka 3 KUHP yang dilakukan oleh petugas Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura terhadap 10 (sepuluh) orang warga binaan;
  3. KEPALA KANTOR WILAYAH PAPUA KEMENKUMHAM segerah mengaudit kinerja seluruh petugas Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura, khususnya Ka;

 

Demikian siaran pers ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaiakan banyak terima kasih.

 

Jayapura, 5 Mei 2019

Hormat Kami

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Lembaga Bantuan Hukum Papua

Emanuel Gobay, S.H., MH

(Direktur)

 

Narahubung : 082199507613

 

Admin/KM

 

Baca Juga, Artikel Terkait