Sidang Paripurna DPRD Maybrat Tetapkan, Raperda Tentang Perubahan APBD dan Rekomendasi 18 Poin

Cinque Terre
Yosafat Mai Muyapa

2 Bulan yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Reporter
Foto bersama, Usai sidang Paripurna DPRD Maybrat pembahasan dan penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2020, Foto: Cibat Fararen/KM

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.Com—Melalui Sidang lanjutan paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kab Maybrat, bersama pemerintah kabupaten Maybrat membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maybrat tahun 2020. Selasa, (29/09/2020) Aula DPRD Kab Maybrat.

Sidang paripurna ini dihadirin dan dipimpim langsung oleh ketua DPRD Ferinandus Solossa,SE, didampingi oleh wakil ketua I Habel Howai,SH dan wakil ketua II, AgustinusTenau, S.Sos., M.Si serta Sekda kab Maybrat Jhoni Way S.Hut.,M.Si bahkan perangkat OPD lainnya di lingkup pemerintahan KabMaybrat.

Sidang paripurna kali ini, menjadi rapat paripurna yang berkualitas artinya semua perubahan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi proteksi demi pembangunan kabupaten Maybrat secara profesional, ujur Ketua DPRD Ferinandus Solossa, kepada media www.kabarmapegaa.com. Rabu (30/09/2020).

Semua hasil pembahasan siding lanjut paripurana ini, mampu melahirkan beberapa poin-poin signifikasi guna mendorong dan memproteksi hak-hak dasar masyarakat kabupaten Maybrat menuju perubahan dan sejatrah,”katanya.

Ketua DPRD Ferinandus Solossa,SE itu mengatakan, kami sudah bahas 18 poin diantara itu yang lebih terfokus adalah penataan wajah ibu kota kabupaten Maybrat dan pembangunan asrama Maybrat di Manokwari Jayapura serta Manado dan lainya kontrakan masing-masing kota study se-Indonesia,”jelasnya.

Di waktu yang sama Sekda Maybrat Jhon Way, S.Hut.,M.Si mengatakan “terpenting atau kebutuhan mendadak ya harus kita focus seperti pembangunan kantor DPRD Maybrat, Kantor Bupati Maybrat dan penataan wajah ibu kota maupun penyelesaian hak ulayat penempatan pemerintah di Kumurkek,”Jelas Jhon.

Lanjut, kami selaku lembaga eksekutif siap dukung semua perubahan terhadap rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kabupaten Maybrat tahun 2020 dan sudah kukuhkan 18 poin dengan sinergi sukseskan secara bertahap sesuai Raperda tentang Perubahan APBD,tutupnya.

Dalam kegiatan yang sama, Badan Anggaran (BANGAR) Kab Maybrat yang telah di wakili sekertaris Iginasius Baru, A, Md, Tek. Telah membacakan beberapa pokok APBD rutin dan APBD perubahan pada angaran tahun 2020. Pokok pekerja yang di bicarakan pada sidang paripurna APBD perubahan kab Maybrat tahun 2020, baik belanja secara langsung dan tidak langsung berdasarkan tolak ukur kerja yang memadai dan setiap program dana yang di keluarkan harus berdasar Autput.

Sementara itu, Sekertaris Badan Anggaran (BANGAR) Membaca dokumen Sidang APBD perubahan bahwa pembahasan APBD perubahan perlu di bahas antara pihak legeslatif dan pihak eksekutif,”katanya.

Lanjut Ia, membaca Pembahasan APBD perubahan tahun 2020 perlu menuju sasaran yang sudah di kerjakan dan yang sedang di kerjakan, baik presentase fisik pekerjaan maupun presentase keuangannya. Ia, ulaskan Anggaran Pendapatan Daerah (APD) sebesar (satu triliun empat puluh enam miliyar seratus empat puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan masuk pada sesudah perubahan APBD (satu triliun empat puluh enam milyar dua ratus Sembilan puluh juta, dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan masuk dalam Anggaran pengeluaran pembelanjaan daerah (APBD) sebelum perubahan sebesar (satu triliun empat ratus enam puluh milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan puluh juta, seratus empat puluh ribu rupiah dan sesudah perubahan sebesar (satu triliun satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan belanja langsung dan tidak langsungl ainnya.

Maka Badan Anggaran (BANGAR) DPRD Maybrat membahas dan meneliti anggaran APBD Perubahan tahun 2020; Melalui sidang paripurna ini, Anggota DPRD Maybrat merekomendasikan 18 poin kegiatan yang masuk dalam sidang APBD perubahan kabupaten Maybrat tahun 2020 sebagai berikut:

  1. Pembangunan kantor bupati dan kantor DPRD serta kantor otonom akan dibangun di ibu kota kabupaten maybrat provinsi papua barat.
  2. Alokasi anggaran untuk tapal batas antara kabupaten sorong selatan maybrat, dan kabupaten bintuni maybrat.
  3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kampung dan distrik persiapan bagi wilayah perbatas antara kabupaten maybrat dan kabupaten tetangga lainnya.
  4. Pengaktifan kembali operasional untuk pembiayan145 kampung dan 15 distrik persiapan yang telah di atur dalam Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2015.
  5. Pembayaran dan penyelesaian pekerjaan pematangan lahan kantor sekertariat DPRD kepada PT.Isai Jaya sebesar “satu milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah”
  6. Pembangunan asrama mahasiswa di kota studi Manokwari dan Jayapura serta perpanjangan kontrak beberapa asrama mahasiswa maybrat yang berada di beberapa kota studi se-indonesia.
  7. Penambahan angaran untuk BKD khusus kegitan mendesak pelelangan kegitan esalon II dan pemberkasan CPNS formasi 2018 maupun pengumuman CPNS tahun 2020. 8. Penyelesaian Hak Ulayat di bandara Ayawasi Distrik Aifat Utara.
  8. Peyelesaian pasar pada hak ulayat kampong ismayo distrik ayamaru timur.
  9. Penyelesain kantor BPJS di masyarakat di kantor BPJS Maybrat sebesar enam ratus lima puluh juta rupiah.
  10. Alokasi anggaran di KPU sebesar tiga milyar lima ratus juta rupiah dengan perincian lima ratus juta untuk pemberkasan untuk calon wakil bupati maybrat, dan tiga milyar untuk oprasional KPU kab maybrat.
  11. Alokasikan anggaran untuk pelantikan wakil bupati maybrat di akhir tahun 2020. 
  12. Alokasi anggaran untuk PERDA perpajakan Nasional dan Retrebusi.
  13. Alokasikan angaran kedinas kehutanan untuk menyelesaikan hak ulayat dalam rangka tapal batas sebesar lima ratus juta.
  14. Alokasikan anggaran untuk penyelesaian hak ulayat di pemerintahan ibu kota kab di kumurkek. 
  15. Pengelokasian angaran pada dinas kependudukan agar pemutahuran data penduduk.
  16. Pembayaran utang PT.Uso sebesar satu milyar tujuh ratus juta rupiah.
  17. Alokasikan dana untuk tim DPRD yang telah terpotong dengan alokasi anggaran.

 

 

     Pewarta: Yosafat Muyapa/KM

 

#Pemerintahan

Baca Juga, Artikel Terkait