Sidang Tujuh Tapol Lewat Teleconverence Dinilai Peradilan yang Sesat

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Tapol Papua dengan tuduhan makar yang ditahan dan disidangkan di Kalimantan Timur. (Dok. Kabar Mapegaa/Ist)

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com—Proses Persidangan tujuh Tahanan Politik (Tapol) Papua di  Kalimantan Timur, Balikpapan kembali dilaksanakan  melalui teleconverence, pada, Senin, (20/4). Proses persidangan yang diselenggarakan itu dengan muatan agenda Sidang Pemeriksaan Saksi Ahli  JPU.

 

"Penggunaan Sidang Teleconverence dinilai peradilan yang sesat," Kata. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua), Emanuel Gobai yang juga sebegai PH bagi tujuh Tapol di Kaltim ketika dikonfrimasi kabarmapegaa.com.

 

“Fakta janggal terjadi ketika  Jaksa Penuntut Umum lebih mendorong membuka pertanyaan yang  di awali dengan fakta-fakta yang terjadi di tahun sebelumnya bagi Buktar Tabuni pada tahun 2010 silam yang kasusnya telah disidang dan diputuskan oleh Hakim PN Jayapura. Padahal Buktar, sebelumnya meminta supaya pembahasan lebih spesifik ke kejadian penangkapannya yang terjadi pada tangal 9 September 2019 lalu,” Jelas Emanuel Gobai selaku PH bagi tujuh Tapol di Kaltim.

 

Direktur LBH Papua ini juga mengaku pihaknya kecewa ketika ketua majelis hakim  membatasi ruang gerak PH.

 

“proses persidangan 7 Tapol peradilan yang sesat karena ruang gerak PH dibungkam dan diberikan kesempatan kepada dua orang PH yang berdomisi di Jayapura saja sementara salah satu rekan PH yang berdomisili di Samarinda hendak bertanya langsung dibatasi oleh Ketua Majelis Hakim dengan alasan para PH bisa berkordinasi padahal berada di kota yang berbeda,” jelasnya.

 

Sementara itu, Kata Gobai,  ketua majelis hakim lebih dominan memberikan waktu ke Jaksa dan membenarkan semua pendapat Ahli, padahal Ahli banyak memberikan keterangan subjektif yang diluar dari keahliannya bahkan pada kesempatan tertentu ahli malah menyimpulkan yang berkaitan dengan duduk kasus yang diperiksa.

 

“Padahal jelas bahwa dalam persidangan Ahli hanya dapat memberikan keterangan sesuai keahliannya saja. Hal ini sangat disayangkan karena persidangan tidak berjalan secara fair,” imbuhnya.

 

Menurut Emanuel, fakta Persidangan diatas membuktikan bahwa sidang mengunakan mekanisme telekonpers hanya bertujuan untuk mengejar target formalitas persidangan saja dan jelas-jelas mengabaikan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi terdakwa yang diberikan oleh Penasehat Hukum sebagaimana yang terjadi dalam persidangan 7 Tapol Papua diatas.

 

Kemudian proses jalannya sidang tujuh Tapol Anti Rasisme Per 20 April 2020 yang dihimpun kabarmapegaa.com, persidangan tersebut telah dilakukan pada hari/tanggal : Senin, 20 April 2020, Pukul: 13.00 Wita - 14.00 Wita, bertempat di  PN Balikpapan dengan agenda: Sidang Pemeriksaan Saksi Ahli JPU via Telekonferensi.

 

Penasehat Hukum yang dampingi: Emanuel Gobay. SH, MH, Ganius  Wenda, SH, Gustaf Kawer,  SH,  Latifa Anum Siregar,  SH,  Yuliana S. Yabansabra S.H, Dan  Kuasa Hukum Samarinda, Kalimantan Timur.

 

Kemudian,  Hakim yang mengadili. Agus Kosay dan Fery Kombo ialah Hakim Ketua, Bambang Trengono,  SH. MH dan untuk  Bucthar Tabuni dan Irwanus Uropmabin ialah Hakim Ketua S.  Sutormo,  SH. H. Hum. Ada pun Jaksa Penunut Umum (JPU)  Dari Papua,  diantaranya,  Yafet Bonai dan rombongan.

 

Selanjutnya, Pasal-pasal dalam Surat Dakwaan ialah: Pasal 106, 107, 110,  dan 160.

 

Pembahasan

Pukul :13 00, Wita, Sidang lanjutan pemeriksaan saksi Jaksa Penuntut Umum yang menghadirkan Saksi Ahli selaku Ahli Bahasa dari Universitas Gajha Mada. Sidang tersebut dilakukan dalam bentuk sidang online atau melalui teleconverence  dan dapat diikuti dan dihadirkan Koalisi Pengacara Hukum, JPU Papua dan terdakwa.

 

Majelis Hakim Ketua, menghadirkan Terdakwa pertama dalam sidang  lanjutan, Irwanus Uropmabin dengan agenda sidang saksi Ahli.  Berlangsungnya sidang kurang lebih 1 jam 30 menit. Saksi Ahli selaku Ahli Bahasa dari UGM  menyampaikan pokok-pokok penting dalam permasalahan. Seperti, pengertian  Referendum, Rasisme, Merdeka, Penghasutan, Bendera Bintang Kejora dan lain sebagainya, yang dijelaskan dalam bentuk prespektif bahasa.

 

Kata Ahli bahasa itu dalam memberikan keterangan kepada terdakwa dan semua peserta sidang di persidangan bahwa bila aksi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama demi kepentingan tertentu adalah wajar. Karena semua warga berhak memberikan pendapat dimuka umum. "Tetapi perlu dilihat, bila ada simbol-simbol yang kiranya bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu ditindaklanjuti."

 

Dalam 1 Jam 30 menit sidang berlangsung dengan kondisi tidak biasanya.  Saling memberikan pertanyaan, perjelas pertanyaan, mengulang penjalasan dari tiap Penuntut dan pembelah, tetapi juga dari Hakim Ketua.

 

Hingga akhirnya sidang lanjutan pertama terdakwa dengan agenda sidang saksi ahli diakhiri  tanpa hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya atau menanggapi sebelum hakim menutup persidangan. Sidang Berikut dengan agenda pemeriksaan saksi Ahli pada kamis, 23 April 2020.

 

Pukul : 13.00 Wita, Ketua Majelis Hakim membuka sidang dengan hadirkan terdakwa Bucthar Tabuni. Agenda sidang pemeriksaan saksi Ahli. Saksi ahli yang sama. Dosen UGM ahli Bahasa.

 

Dalam  jalannya proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Saksi Ahli. JPU bertanya dengan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan Makar dan Referendum yang tidak ada kaitannya selama BT diproses penahanan saat ini.

 

Sementara, Bucthar Tabuni telah menjalani Hukuman di penjara pada saat Bucthar Masih menjabat sebagai ketua KNPB 2008/2009 yang mana tertangkap basah karena sebagai Korlap dalam orasi-orasi saat itu. Sementara  penangkapan 2019 ini  Bucthar Tabuni tidak ikut dan terlibat di dalam aksi tanggal 19 dan 29 Agustus.

 

Pertanyaan dari JPU dan Hakim kepada Ahli Bahasa yang meluas itu, ditanggapi Bucthar Tabuni. BT meminta kepada Hakim bahwa persoalan dalam pemeriksaan saksi ahli tidak perlu meluas. Cukup pada konteks penangkapan dirinya pada tanggal 9 September 2019. Karena aksi tanggal 19 dan 29 agustus 2019 dirinya tidak ikut dan terlibat dalam aksi itu.

 

Sidang yang berjalan selama 1 jam 30 menit itu juga berjalan kurang kondusif. Hingga, kemudian hakim mengambil kendali untuk melanjutkan persidangan sambil mengarahkan persidangan sekalian memberi waktu bertanya kepada JPU, PH dan Terdakwa.

 

Hingga sidang pun berakhir dengan lancar dan aman. Sidang Berikut dengan agenda pemeriksaan saksi Ahli pada kamis, 23 April 2020. Sementara terdakwa Atas nama Fery Kombo dan Agus Kosay dengan agenda pemeriksaan saksi ahli ditunda akibat waktu. Sidang untuk keduanya akan dilanjutkan pada Selasa, (21/4/2020) besok.

 

Agenda Sidang untuk terdakwa Alexander Gobai, Hengky Hilapok dan Steven akan berlangsung dengan pada, Selasa, 21 April 2020 Besok.  Materi sidang, Pemeriksaan Sidang Saksi Ahli

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

 

#Politik

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait