Sikap Mahasiswa Jayawijaya dan FIM Manokwari: Menolak Kepala Suku Baru Lapago

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

15 Hari yang lalu
INFORMASI

Tentang Penulis
Admin Redaksi Kabar Mapegaa Online
Sikap Mahasiswa Jayawijaya dan FIM Manokwari: Menolak Kepala Suku Baru Lapago/KM

 

 

MANOKWARI KABARMAPEGAA.com--Kami mahasiswa Jayawijaya bersama Forum Independen Mahasiswa (FIM) cabang  Manokwari menolak demostrasi pengukuan kepala suku Lapago pangdam xvii dan mendukung aksi aspirasi masyarakat dan pemuda di Jayapura Wamena (29/9/ 2018.)

Menurut ketua Ikatan Mahasiswa  Jayawijaya kota studi Manokwari Elius Hiluka menyampaikan dalam media pers bahwa Pengukuan pangdam xvii cendrawasih di angkat menjadi kepala suku besar Lapago dan penyerahan tanah adat 90 h kami mahasiswa Jayawijaya Manokwari menyikapi 100% illegal.

Pengukuhan dan pembangunan Kodan bermain kepentingan sesaat oleh elit  politik dan  orang tidak bertanggung jawab sehingga kami mahasiswa menutut kepada DPR,  MRP dan pemerintah provinsi Papua segera mencabut dan kembalikan tanah 90 h kepada masyarakat adat Huwula.     

Ketua  komite kota Forum Indenden Mahasiswa West Papua kota Manukwari Yali Halitopo mendukung masyarakat pemuda dan mahasiswa Lapago yang telah demostrasi  penolakan pengukuan kepala suku dan pembagunan kodam di kabupaten jayawijaya 29 oktober 2018.

Lanjut, Kami memandang  fim wp Manukwari adalah salah satu dikriminasi dan  pelecehan budaya lapago dan menghancurkan tanah adat masyarakat Huwulah.

Yali dengan tegas mengatakan penindasan pembunuhan pemerkosaan dan penculikan  masyarakat Papua dari Sorong sampai Merauke aktor utama Indonesia. tutupnya.

Dengan itu kami mahasiswa Jayawijaya bersama Forum Independen Mahasiswa (FIM) cabang  Manokwari mengambil sikap diantaranya:

  1. Pemilik hak ulayat menolak korporasi pemerintah dan perusahaan yang tidak jujur dan tidak menghargai masyarakat adat apa lagi itu merusak tatanan adat. 
  2. Pemilik hak ulayat menolak pihak-pihak, perusahaan maupun lembaga atau instusi pemerintah yang mencari keuntungan dengan memberi sedikit kepada masyarakat atas nama pembangunan.
  3. Pemilik hak ulayat menolak individu maupun lembaga atau instansi pemerintah dan perusahaan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat adat terutama menghancurkan kepercayaan atas nama pembangunan.
  4. MRP segera memanggil pemerintah kabupaten Jayawijaya, pemerintah Provinis Papua, DPR Provinsi Papua, dan Pangdam XVII Cenderawasih gelar Audiensi dalam rangka klarifikasi penyerahan 90 Ha tanah dan pengkuhan kepala suku secara terbuka dengan pemilik hak ulayat demi masa depan kami anak cucu.
  5. MRP, DPRP, Gubernur segera menyusun raperdasus perlindungan tanah dan identitas masyarakat adat demi penyelamatan adat hutan dan tanah.
  6. Mendesak pihah Padang XVII Cenderahwasih mengembalikan identitas dan tanah yang dihibahkan tanpa alasan apapun karena penyerahan dan pengukuhan itu tidak ada dasar hukumnya.  
  7. Badan Pertanahan tingkat manapun berhenti mengukur dan mensertifikasi 90 hektar tanah di tanah Huwula dengan alasan apapun.  

Demikian pernyataan sikap kami Mahasiswa Jayawijaya bersama Forum Independen Mahasiswa (FIM) cabang  Manokwari. Atas kerja sama demi menyelamatkan tanah dan manusia Papua 28 Oktober 2018

 

 

Pewarta: Petrus Yatipai/KM

 

Baca Juga, Artikel Terkait