Solidaritas Rakyat Papua Manokwari, Gelar Aksi Damai Tutup PT Freeport Indonesia

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

10 Hari yang lalu
INFORMASI

Tentang Penulis
Solidaritas Rakyat Papua (SRP), gelar aksi damai bentuk orasi ilmiah tentang tutup PT Freeport Indonesia di Papua. Foto depan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Barat, rabu (4/7/2021).

 

 

Manokwari, KABARMAPEGAA.com--Sejumlah warga Manokwari yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua (SRP), gelar aksi damai bentuk orasi ilmiah tentang tutup PT Freeport Indonesia di Papua. Bertempat di lampu merah Makalo dan dilanjutkan di kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Barat, rabu (4/7/2021).

 

Aksi damai orasi ilmiah dilakukan sebagai respon rakyat Papua terhadap PT Freeport yang bertepatan 54 tahun (1967-2021) operasi di atas tanah Papua.

 

Orasi ilmiah sebagai bentuk penyampaian pendapat protes dan meminta tutup PT Freeport Indonesia yang dinilai sebagai akar masalah kekerasan terhadap alam dan manusia Papua.

 

Hal itu disampaikan Nelson Wader sebagai eks tahanan politik. "Persoalan panjang dari hadirnya PT Freeport menyebabkan segala bentuk polemik politik orang Papua mulai bergema dan sampai hari ini kasus-kasus yang selalu terjadi itu karena PT Freeport itu sendiri" jelas Wader.

 

Selain itu  lanjut Nelson, PT. Freeport dinilai sebagai hasil kesepakatan gelap antara Amerika yang mementingkan sumber daya alam dan Indonesia  yang menginginkan Papua menjadi bagian integral dari NKRI, tutup Nelson.

 

Perwakilan aktivis perempuan Papua, Mandabayan dalam orasinya mengatakan, sebelum pelaksanaan penentuan pendapat rakyak (PEPERA) tahun 1996 telah dilakukan izin operasi secara sepihak. Maka konsekuensinya, rakyat Papua menilai pelaksanaan PEPERA telah berlangsung cacat hukum dan moral sehingga NKRI dipandang ilegal di tanah Papua.

 

Lanjut, "PT Freeport dalam kontak karyanya diberlakukan 7 (tujuh) April 1997, 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan PEPERA.  Itu berarti NKRI di tanah Papua ilegal". Kata Mandabayan pada Rabu (7/4/2021) di lampu merah Makalo.

 

Sehingga keberadaan NKRI di tanah Papua, rakyak menilai kebijakan pemerintah sudah sedang melakukan peraktek kejahatan dengan pendekatan militeristik untuk mengawal  kepentingan investasi.

 

"Pola, tindakan dan kebijakan pemerintah Indonesia paska PEPERA 1969 tidak mengalami perubahan, pendekatan militeristik dalam mengawal semua kebijakan investasi di Papua terus dilakukan hingga saat kini". Kata Sem Awom dalam pembacaan pernyataan sikap di kantor MRPB pada hari Rabu (7/4/1921).

 

Berikut isi pernyataan sikap solidaritas rakyat Papua adalah sebagai berikut:

 

Pertama, Kami meminta segera angkat kaki dari tanah Papua dan tutup Freeport. Freeport akar masalah kejahatan di tanah Papua.

 

Kedua, Kami meminta segera berhenti semua perusahaan tambang 240-an dan 160-an perusahaan sawit dan kayu yang bereksploitasi sumber daya alam Papua di antaranya, BP LNG Tanggu, PT. Korindo, Medco, PT. Blok Hantam Wabu, PT. Bio Inti dan lain-lain.

 

Ketiga, Audit kekayaan dan kembalikan Freeport serta berikan pasagon untuk buru.

 

Keempat, PT. Freeport dan perusahaan lainnya segera merehabilitasi lingkungan akibat operasi perusahaan.

 

Kelima, Segera tarik TNI & POLRI organik maupun non-organik dari tanah Papua.

 

Keenam, Tolak kebijakan otonomi khusus jilid dua.

 

Ketujuh, Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrastis bagi rakyat bangsa Papua.

 

Pewarta: Marsel P

Editor: Admin/KM

 

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#PT. Freeport Indonesia

Baca Juga, Artikel Terkait