SPDP Sebut Panwaslu Paniai Tidak Netral

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Admin Redaksi Kabar Mapegaa Online
Keterangan Foto : Panwaslu Kabupaten Paniai dijemput pertahanan Paslon nomor Urut satu,  Hengky Kayame-Yeheskiel Tenouye Bupati/Wakil Bupati kabupapaten Paniai tahun 2018 di Bandara Sentani, Jayapura Papua, Rabu (13/6/2018) Foto: (Humas/KM)

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com – Solidaritas Peduli Demokrasi Paniai (SPDP)  menyebutkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Paniai dalam Pesta demokrasi pemilihan bupati/wakil bupati  tahun 2018 tidak netral. Karena Panwaslu memberatkan salah satu calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut satu Hengky Kayame-Yeheskiel Tenouye agar kembali ditetapkan sebagai calon kandidat bupati/wakil bupat di Kabupaten Paniai  tahun 2018.

 

Padahal, Paslon pertahanan Hengky Kayame-Yeheskiel Tenouye telah digugurkan oleh KPUD dengan nomor 31 Surat Keputusan (SK) tentang penetapan bakal calon (Balon) Kabupaten Panai pada tanggal 7 Juni 2018 di Madi, Kabupaten Paniai Ibu Kota Enarotali.

  

“Hari ini, anggota Panwaslu Kabupaten Paniai dijemput di Bandara Sentani oleh pertahanan nomor urut satu. Kami menilai  hal yang tidak wajar, mendidik dan menodai pesta demokrasi. Maka, kami meminta agar Bawaslu Provinsi Papua dan Pusat untuk mem-PAW-kan Panwas Paniai dan menangkap aktor Hengky Kayame,” kata Antonius Yawame kepada kabarmapegaa.com di Abepura, Rabu (13/6).

 

Kata dia, dirinya menolak dengan tegas informasi Pleno Panwas Paniai yang membatalkan Pleno KPU waktu lalu.  Itu bisa berdampak pada konflik horizontal dan pembatalan Pemilukada Kabupaten Paniai hingga batas waktu yang tidak tetap.

 

“Kami menolak informasi Pleno Panwas Paniai yang membatalkan Pleno KPU waktu lalu.  Itu akan berdampak  buruk kepada masyarakat dan terselenggaranya pesta demokrsi di Kabupaten Paniai,” katanya.

 

Sementara, Meki W, Anggota SPDP  menilai, sikap Panwas yang memihak pada Hengky Kayame adalah menyalahi aturan. Panwas harus independen, jujur dan adil.

 

“Atas ketidakindependen itu, kami meminta agar Panwas Paniai di PAW dan diambil ahli oleh Bawaslu Provinsi. Dan DKPP mesti mengamati hal itu dan mengambil kebijakan yang arif demi keutuhan dan kedamaian warga Papua di Kabupaten Paniai,” ujarnya.

 

Keputusan Pleno KPUD Paniai tanggal 7 Juni lalu adalah final. Maka, proses pencoblosan harus menjadi target utama untuk keadilan dan kepentingan rakyat kecil di Kabupaten Paniai.

 

“Semua kandidat yang TMS harus menerimanya dengan besar hati sebagai figur di Paniai, bukan menggugat dan bersengketa,” katanya.

 

Pewarta    : Alexander Gobai

#Pemerintahan

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait