Suku Amungme Pemilik Hak Ulayat PT. Freeport dan Perjalanan Kampung Waah dan Banti Sejak Massa Presiden Soeharto-Jokowi

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Foto sebelum FT Freeport masuk di kampung Waah dan Banti dekat gunung gresberg FT Freeport Indonesia di Papua.

 

 

Oleh Uwayina Egeida

 

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.COM--Masyarakat suku Amungme adalah penduduk asli yang secara turun-temurun telah mendiami kawasan di sekitar areal penambangan PT. Freeport Indonesia yang terletak di wilayah Tembagapura. Suku Amungme merupakan pemilik hak ulayat dan diakui berdasarkan undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok–pokok Agraria. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri dan merupakan suatu kenyataan, dimana suku Amungme sudah hidup turun-temurun di sekitar lembah Waa, yang pada saat ini telah menjadi daerah penambangan emas dan tembaga yang dikelola oleh PT. Freeport Indonesia.

 

1. KEHIDUPAN MASYARAKAT SUKU AMUNGME SEBELUM PT FREEPORT BEROPERASI

 

Masyarakat Suku Amungme sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan selaku pemegang hak ulayat seharusnya dan sepantasnya mendapatkan kehidupan yang sejahtera, dilindungi serta dijamin oleh negara berkaitan dengan hak-hak dasar sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pengertian di atas telah ditegaskan pula di dalam Undang-Undang pokok agraria Pasal 6 yang menyatakan, “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”

 

Ketentuan ini memiliki pengertian bahwa pemakaian atau pengelolaan tanah haruslah memperhatikan kepentingan Masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan dan pemakaian tanah adat suku Amungme yang dilakukan oleh suatu badan hukum atau perusahaan haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat suku Amungme dan tidak boleh merugikan kepentingan suku Amungme selaku Pemilik hak ulayat.

 

Sebagaimana ketentuan Pasal 3 yang menjelaskan, “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2 Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat–masyarakat hukum adat, sepanjang masyarakat tersebut masih ada, dan haruslah dengan cara sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan azas persatuan Bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” Dengan kata kain, hak ulayat yang dimiliki oleh suku Amungme tersebut haruslah dihormati dan dihargai sebagai hak secara turun- temurun.

 

2. SEJARAH PERTAMBANGAN PT FREEPORT INDONESIA

 

Sejarah masuknya PT. Freeport ke Indonesia bermula saat Manager Eksplorasi Freeport Minerals Company, Mr. Forbes Wilson pada Tahun 1960 melakukan ekapsedisi ke Irian Jaya (Papua), setelah membaca sebuah laporan tentang ditemukannya Erstberg atau gunung bijih, yaitu sebuah cadangan mineral, oleh seorang Geolog Belanda, Mr. Jean Jacques Dozy, Tahun 1936.

 

Pada bulan Juni 1966. Tim Freeport diundang ke Jakarta untuk memulai pembicaraan tentang Kontrak Karya pada tanggal 17 Juli 1967 dan terjadilah penandatangan kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia. Salah satu landasan Hukumnya adalah Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang ketentuan–ketentuan pokok Pertambangan.

 

Salah satu konsekuensi hukum yang harus ditaati oleh PT. Freeport Indonesia selaku Badan Hukum (Perusahaan asing) adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 25 Undang-Undang No : 11 Tahun 1967, yang menyatakan, “Pemegang kuasa Pertambangan berkewajiban memberikan ganti rugi pada pemilik tanah akibat kegiatan pertambangannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja telah menimbulkan kerugian pada pemilik tanah.” Selain itu, dalam ketentuan pasal 27 juga ditegaskan, “Bahwa setiap orang yang mempunyai hak atas tanah yang dijadikan kawasan pertambangan, maka kepada yang berhak tersebut diberikan ganti rugi dari perusahaan yang bersangkutan.” Sedangkan dalam ketentuan dalam Pasal 30 mengharuskan “bahwa setelah selesai penambangan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya berupa penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.”

 

3. PRESIDEN SOEHARTO

 

Pada saat yang bersamaan, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan perundang–undangan No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan PT. Freeport merupakan salah satu penanam modal Asing di Indonesia. Pada Bulan Desember Tahun 1967, pengeboran Eksplorasi mulai dilakukan di Erstberg yaitu selama bulan Januari—September 1967. Berbagai negosiasi telah dilakukan dalam rangka pengumpulan dana untuk membiayai proyek, sedangkan study kelayakan sudah dirampungkan dan disetujui pada bulan Desember 1967, padahal waktu itu Papua belum resmi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan status Papua masih di bawah pengawasan PBB melalui UNTEA, sedangkan Papua (Irian Jaya) resmi masuk kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1969.Penduduk menunggu kedatangan Presiden Soeharto dalam kunjungannya.

 

4. FAKTA DAN SEJARAH (PEMERINTAH, PT FREEPORT DAN MASYARAKAT) PELANGGARAN HAK-HAK ADAT MASYARAKAT SUKU AMUNGME

 

Kenyataan yang lebih tidak mengenakan bagi Suku Amungme yaitu mengenai Wilayah kehidupannya yang sebelumnya tenang, bersahaja dan damai, pada akhirnya terganggu oleh kehadiran Perusahaan Pertambangan, dan saat itu kontrak karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeeport tidak sedikitpun meminta persetujuan masyarakat suku Amungme yang pada faktanya sudah hidup turun temurun di wilayah itu, seolah-olah pemerintah Indonesia adalah satu-satunya penguasa penuh atas wilayah yang telah di-kontrak-karyakan tersebut, dan sama sekali tidak menganggap keberadaan penduduk Asli yang tinggal dan hidup serta yang secara sah memiliki wilayah itu. Apalagi jika dikaitan dengan Undang-Undang yang berlaku antara lain Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak Masyarakat adat yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lain-lain.

 

5. PEMBERIAN IJIN LISAN UNTUK PENGELOLAAN ATAS KEKAYAAN TANAH MASYARAKAT SUKU AMUNGME DAN SURVEY PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AWAL PF FREEPORT

 

Terhadap survey pertama yang dilakukan PT. Freeport McMoran Copper di Daerah Amungme, saat itu Masyarakat suku Amungme – sebagai pemilik hak ulayat – dengan rela memberikan harta kekayaan yang merupakan hak atas tanah adat berupa tanah, hutan dan hasil bumi yang ada di dalamnya untuk diolah karena Bapak Tuarek Natkime (almarhum) sangat berharap atas kehadiran orang-orang berkulit putih (Freeport), dengan janji-janji yang diungkapkannya saat itu, yang diyakininya akan mengubah status kehidupan kami sekalian suku Amungme menuju kehidupan yang lebih baik. Ini adalah karena ketulusan hati Bapak Tuarek Natkime (Ayah penulis) terhadap PT. Freeport McMoran. Hal itu diakukan hanya didasarkan atas kepercayaan, tanpa ada jaminan tertulis.

 

Hal itu dia lakukan disamping karena keterbatasan pengetahuannya tentang kandungan kakayaan sumber daya alam dalam tanah kami, juga karena semangat kemanusiaan dan persaudaraan seperti yang dijanjikan oleh pihak Freeport kepada Almarhum orang tua kami, disaksikan beberapa anaknya dan senantiasa diulang terus-menerus pada anak-anaknya yang lain. Pada waktu Mr. John Curri secara lisan berjanji kepada Almarhum Bapak Tuarek Natkime : “Kami, Freeport McMoran akan menanam pohon apel di tengah-tengah tanah Mulkini, nanti kalau sudah berbuah anak-anak kita akan memetiknya bersama-sama” (Jika tambang sudah menghasilkan uang, maka kita semua menikmatinya bersama).

 

6.PEMBODOHAN PT FREEPORT TERHADAP SUKU AMUNGME

 

Pada akhirnya nyatalah bahwa janji-janji tersebut hanyalah janji-janji kosong belaka. Bahkan sebaliknya banyak peristiwa pelecehan atas Hak Asasi Manusia Papua terjadi dengan mengorbankan hak dasar untuk menentukan nasib suatu bangsa, dan jika secara khusus kalau kita menelusuri pendekatan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia maka sejarahnya akan berubah menjadi suatu pencaplokan paksa dengan memperalat Masyarakat Suku Amungme yang lugu dengan iming-iming semua makanan-makanan kaleng yang aneh, di mana makanan-makanan tersebut di kemudian hari dikenal oleh Masyarakat suku Amungme sebagai media pembodohan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia terhadap Masyarakat suku Amungme.

 

7.PEMAKSAAN TERHADAP SUKU AMUNGME

 

Sekitar Bulan Mei 1970 konstruksi dalam skala besar telah dimulai dan diikuti dengan pengapalan (Eksport) Konsentrat Tembaga pertama yang bersifat uji coba. Pada tahun itu juga mulailah timbul keresahan pada Masyarakat Suku Amungme yang semakin nyata dan semakin membesar karena bersamaan dengan peristiwa itu PT. Freeport Indonesia mulai melakukan penggundulan hutan dan secara paksa mengusur penduduk setempat di Mulkini, karena tempat mereka akan digunakan untuk membangun kota Tembagapura yang akan dijadikan area pemukiman bagi karyawan PT. Freeport Indonesia, karena Tambang Erstberg telah siap beroperasi .

 

Kekerasan terhadap Masyarakat suku Amungme itu dilawan dalam bentuk satu aksi protes dengan memasang patok-patok silang di lokasi yang hendak dibangun untuk dijadikan kota Tembagapura. Pada saat itulah PT. Freeport Indonesia melalui Pemerintah segera mendatangkan TNI-AD untuk menangkap anggpta Masyarakat Suku Amungme yang ikut memprotes PT. Freeport Indonesia, dan dengan sangat terpaksa Masyarakat suku Amungme melepaskan hak-hak mereka karena ditodong dengan senjata api.

 

8. PRESIDEN SOEHARTO – KESEPAKATAN JANUARI

 

Presiden Soeharto bersama J.B Moffett. Pada Sejak saat itu, Presiden Soeharto (Alm) meresmikan Bandara Timika menjadi bandara Internasional di Kabupaten Mimika yang semuanya bertujuan hanya untuk kepentingan usaha PT. Freeport saja. Kemudian, pada tanggal 7 Maret 1973, Presiden Republik Indonesia Soeharto meresmikan nama tempat yang dalam bahasa Amungme Mulkini Waa menjadi kota Tembagapura.

 

Pada tanggal 6-7 Januari 1974 diadakan pertemuan antara suku Amungme dengan PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia yang dikenal sebagai “January 1974 Agreement.” Dalam pertemuan dua hari tersebut dihasilkanlah satu “kesepakatan tertulis,” yang intinya ialah, PT. Freeport Indonesia bersedia membangun Sekolah dan perumahan guru, sebuah poliklinik dan perumahan perawat, sebuah pasar dan pusat perbelanjaan, dan membangun beberapa rumah penduduk. namun pada butir terakhir kesepakatan itu dikatakan bahwa Masyarakat Suku Amungme dilarang memasuki kawasan PT Freeport Indonesia.

 

Dalam pertemuan segi tiga antara tetua-tetua adat suku Amungme, Pemerintah Indonesia, dan PT. Freeport pada tahun itu juga, seorang tetua suku Amungme menyatakan “Naino, aoe nawartnin, aoeo,” – sambil menujuk Mr. Lithem, Vice President PT. Freeport Indonesia – na buknin, na nonin, na nekela nin, na nokoing noma nin, na nortagama nin, mangkagam uyan emelengamo.” [“Baiklah, kalau kamu berpendapat demikian, Mr. Lethem, atas pelepasan tanahku, gunungku, hutanku, lokasi perburuanku, dusunku yang kamu bongkar, saya minta potong rotan dan serahkan ujungnya kepada kami . . .”] Adapun makna ucapan ini adalah, Masyarakat suku Amungme meminta kepada PT. Freeport Indonesia mengajak mereka maju dan berjalan bersama dalam arti seluas-luasnya, meskipun mereka dengan sangat terpaksa harus melepaskan harta kekayaan milik mereka secara turun-temurun yang sangat berharga itu.

 

 

9. TUAREK NATKIME

 

Tuarek Natkime. Tetua adat suku Amungme, Tuarek Natkime yang juga dikenal sebagai Kepala Suku Besar Suku Amungme, pemegang Hak Ulayat, pernah menyatakan, “Saya selalu bertanya kepada Tuhan dalam pikiran dan doa-doa saya setiap hari, mengapa Tuhan menciptakan gunung, batu dan salju yang indah ini di daerah suku Amungme?

 

Apakah karena salju dan gunung-gunung batu yang indah yang kaya dengan sumber mineral yang menarik PT. Freeport, TNI/POLRI, Pemerintah dan orang luar untuk datang ke sini dan mengambilnya demi kepentingan mereka dan membiarkan kami menderita, dan oleh sebab itu kami orang Amungme harus terus-menerus ditekan, ditangkap dan dibunuh tanpa alasan? Jika itu alasan-Mu, lebih baik musnahkan kami, punahkan saja kami agar mereka bisa mengambil dan menguasai semua yang kami miliki, tanah kami, gunung kami dan setiap penggal sumber daya kami.”

 

Tuarek memahami dan menyakini bahwa pada dasarnya yang disebut sebagai January 1974 Agreement itu tidak lain hanyalah merupakan keinginan serta kehendak dari PT. Freeport Indonesia saja, dan tidak sedikitpun keinginan Masyarakat Suku Amungme tercermin disitu. Dengan demikian semangat kemanusiaan dan kebersamaan hidup dalam wilayah tanah kami saat ini tidak pernah terjadi – apalagi pada Masyarakat suku pemilik hak ulayat atas tanah yang dipakai oleh PT. Freeport Indonesia tersebut. Jadi, jelaslah bahwa PT Freeport Indonesia tidak menghargai hak-hak kami sebagai pemilik hak ulayat atas tanah yang mereka pakai untuk menambang.

 

10. PEMBERONTAKAN SUKU AMUNGME

 

Pada tahun 1977 pemberontakkan kembali terjadi untuk memprotes kehadiran PT. Freeport Indonesia, yang telah merampas hak-hak Masyarakat Suku Amungme. Ternyata aksi ini dijawab dengan berondongan peluru dan bom yang dilontarkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga banyak anggota suku Amungme yang menjadi korban. Keesokan harinya suku Amungme bertambah marah. Mereka memotong pipa-pipa saluran tambang yang berfungsi untuk menyalurkan konsentrat tembaga dari mil 74 ke pelabuhan Amamapare. Namun tindakan itu kembali mendatangkan hujan peluru dan bom yang menghancurkan Desa Waa dan Kwamki lama, dan memaksa masyarakat suku Amungme lari bersembunyi ke hutan dalam jangka waktu yang lama;

 

11. PANDANGAN SUKU AMUNGME TERHADAP PT FREEPORT

 

Demikianlah perjalanan hubungan “kemitraan” antara pemilik hak ulayat, Suku Amungme dan PT. Freeport Indonesia. Suku Amungme dengan rela bersedia memberikan tanah kehidupannya untuk suatu usaha penambangan, sampai akhirnya, pada tahun 1982, Freeport Minerals Company dibeli oleh McMoran Oil and Gas Company yang dipimpin oleh James Moffett. Namun, ternyata tidak juga ada perubahan.

 

12. KONDISI PT FREEPORT DI MATA DUNIA

 

Pada tahun 1989, Freeport mulai menggali endapan tembaga dan emas Grasberg yang melimpah, sehingga menjadikan PT. Freeport dari satu perusahaan penghasil logam yang biasa-biasa saja menjadi salah satu usaha pertambangan yang paling menguntungkan dan paling besar di dunia. Ekspansi perusahaan menciptakan pertumbuhan ekonomi di sekitar daerah tambang dan menjadikan PT. Freeport Indonesia sebagai perusahaan pembayar pajak terbesar di Indonesia.

 

Pertumbuhan PT Freeport begitu pesat sehingga menjadi Perusahaan raksasa yang memiliki penghasilan atau keuntungan yang sangat besar dan menggiurkan orang dan para pebisnis dunia. Namun, di pihak lain, Masyarakat Suku Amungme sangat menderita yang tidak mendapatkan kesejahteraan hidup maupun kedudukan yang memadai dalam perusahaan tersebut. Mereka hanyalah karyawan biasa, padahal Masyarakat Papua, khususnya Suku Amungme adalah pemegang hak ulayat atas tanah pertambangan tersebut. Sebaliknya, masyarakat non-Papua ditempatkan serta memiliki kedudukan yang tinggi di PT Freeport, padahal kemampuan kerja orang Amungme sudah tidak bisa diragukan lagi. Walaupun demikian kenyataannya namun semua kegiatan operasional PT Freeport berjalan terus menerus.

 

 

13. KETERLIBATAN MILITER DALAM KEPENTINGAN PT FREEPORT

 

PT Freeport Indonesia yang didukung oleh Militer Elit Indonesia diduga telah melakukan pelanggaran berat atas hak-hak asasi Masyarakat asli dan mereka harus diperiksa. Tanah dan hutan telah rusak akibat penambangan emas dan tembaga. Lingkungan hidup semakin lama semakin hancur akibat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.

 

Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan PT Freeport Kenyataannya, orang Amungme dan kehidupannya sejak Tahun 1967, ketika ditemui oleh tim explorasi pertama di lembah Waa masih tetap sama dan tidak berubah sampai saat ini.

 

14. ORANG AMUNGME DI SEKITAR PENAMBANGAN PT FREEPORT INDONESIA

 

Kehidupan Masyarakat suku Amungme sejak tahun 1967 sampai sekarang masih tetap sama. Diperkirakan bahwa 50 tahun mendatang, orang-orang Amungme dan Kamoro akan menjadi orang-orang termiskin dari orang miskin di Tanah Papua, jika sampai saat ini PT Freeport tidak memikirkan kelanjutan hidup warga Masyarakat suku Amungme di kawasan PT Freeport Indonesia pasca masa penambangan.

 

Saya ingat bahwa apa yang dikatakan Tuarek Natkime itu benar: “Mereka datang hanya untuk membunuh kami supaya mereka dapat mengambil semua yang ada di perut bumi ini untuk istri dan anak-anak mereka.” Juga doa yang dipanjatkan Tuarek Natkime sebagai keluhan hatinya atas apa yang terjadi terhadap Masyarakat Amungme. Dalam doanya, ia berkata “Mengapa Tuhan menaruh emas dan tembaga di dalam tanah hak ulayat orang Amungme?”

 

15. KERUSUHAN TAHUN 1996 (DANA 1%, LPMAK, KESEPAKATAN, LEMASA)

 

Pada bulan Maret 1996 terjadi lagi kerusuhan di Kota Tembagapura yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat di sekitar kawasan itu. Dengan adanya kejadian ini, secara langsung PT. Freeport Indonesia menawarkan dana sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan kotor Freeport untuk kesejahteraan masyarakat. Dana ini dikelola oleh LPMAK dan di bawah pengawasan PT. Freeport Indonesia secara ketat. Namun ternyata dana tersebut hingga saat ini tidak pernah dinikmati oleh Masyarakat Suku Amungme maupun keenam suku yang ada di Timika. Dana 1 % itu sejak tahun 1996 – 2009 dipegang oleh PT Freeport sendiri. Jadi berlakulah istilah, “Kepala dipegang ekor juga dipegang.”

 

Pada tahun 1997-1998, secara berturut-turut Masyarakat Suku Amungme melakukan tindakan Hukum dengan mengajukan gugatan terhadap PT Freeportr. Gugatan dilakukan oleh wakil Masyarakat Suku Amungme, Bapak Tom Beanal. Namun pada tahun 2000 terjadi suatu perubahan cara berfikir dan Mr. James Moffett, selaku pemegang saham terbesar PT Freeport, langsung bertindak dengan membuka diri untuk memasuki masa kesejajaran dan kesetaraan antara pemilik hak ulayat dengan pengelola tambang. Ini disertai dengan penandatanganan kesepakatan antara Freeport McMoran dengan LEMASA, pada tanggal 13 Juli 2000 di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Hasil kesepakatan tahun 2000 antara PT Freeport dengan LEMASA itu tidak berjalan sampai saat ini, hanya janji diatas kertas tapi sulit di buktikan.

 

16. PEMBANGUNAN BANTI I

 

Pada tanggal 29 Desember 2000 akibat terjadinya longsor Danau Wanegen di Grasberg, dan memakan korban 14 karyawan PT. Freeport Indonesia serta harta benda Masyarakat suku Amungme: kebun hancur, di samping itu kandang serta babi-babinya hanyut dan perumahan Masyarakat di Banti juga hanyut, sehingga Masyarakat Amungme melakukan protes ke PT. Freeport Indonesia. Atas tindakan ini ditandatangilah kesepakatan pembangunan Perumahan di Desa Waa Banti I antara PT. Freeport Indonesia dengan Masyarakat Amungme. Dalam kesepakatan tersebut antara lain berisi: “PT. Freeport siap membangun perumahan dari kayu untuk Masyarakat Suku Amungme di Banti I

 

Koh Aneh Anggota TNI dalam satuan tugas keamanan bersama kelompok sedang patroli di areal Pertambangan dekat kampung Waah dan Banti kehilangan salah satu anggota TNI secara tiba-tiba.

 

Beberapa Minggu lalu Direktur Komnas HAM bapak Haris Azhar sudah di laporkan ke Pemda mimika agar warga masyarakat pribumi waah dan Banti segerah kembali ke kampung halaman, sekaligus Komnas ham datang melihat langsun apa yang sedang di alami oleh warga yang sudah lama pengunsi di kota timika, kedatangan Komnas HAM ini di sambut baik oleh Pemda Mimika serta DPRD, sudah sepakat bulat, agar masyarakat kampung Waah dan Banti kembali ke kampung halaman, apa lagi, hari raya Natal juga sudah dekat.

 

Dalam Minggu ini bulan Nov tahun in di kabarkan telah terjadi kontak senjata Oleh Crew TPNPB kali Kopi dan TNI yang di tugaskan kota Tembagapura nyatakan kehilangan satu anggota TNI, areal PT.freeport Indonesia di kabarkan melalui media online seperti media seputarPapua sapa timika dan TNPB Paniai News , jadi dalam artikel ini perlu di pertanyakan apa, benar atau di politisir oleh,TNI bersama pemerintah daerah Mimika terhadap masyarakat pemilik kampung waah dan Banti, karena pihak-pihak yang ingin menguasai kedua kampung ini. Jadi perlu di pertayakan lebih lanjut.

 

kampung Waah dan Banti , kelompok lain kadang di sebut vital Nasional dan dekat dengan Ibu Kota Tembagapura serta area Freeport jangan sampai niat TNI untuk menjaga lingkungan serta menjaga perusahaan terbesar PT.Freeport Indonesia atas dasar ini, mesti menyebar luaskan Berita hoax pihak yang ingin mengguasai alam serta lingkungannya kampung Waah dan Banti tentunya.

 

Masalah inikan sudah di tangani pihak Komnas HAM serta pemerintah daerah di tangani secara serius, koh..aneh berita yang tidak benar muncul lagi di belakangan ini.

 

Kelompok TNI sedang patroli di dekat kampung Waah dan banti areal PT.Freeport Indonesia, salah satu anggota kehilangan secara tiba-tiba, artinya bahwa niat TNI yang bertugas di distrik Tembagapura, Supaya mereka menyebarkan Hoax agar jangan ada masyarakat satupun yang tingal di area penambangan freeport atau kampung Waah dan banti, sudah di bulatkan jangan, ada masyarakat pribumi tingal di dekat dengan perusahaan, agar berita hoax TNI di bungkam, issue hangat sudah sepakat agar masyarakat pemilik kampung waah dan banti pihak Ham bersama pemerintah daerah sudah target memulangkan di kampung halamannya sendiri.

 

Dalam artikel ini sudah di garis bawahi bahwa ; profil akun TNPB Paniai News memang akun ini pihak yang ingin menguasai di mana ada batuan dan nikel serta berharga lainnya di Papua, tentu terjadi hal yang sama di alami oleh masyarakat memilik kampung Waah dan Banti bukan saja kedua kampung ini melainkan akan terjadi di Papua pada umumnya.

 

Jadi dalam artikel ini penulis di ingatkan kepada semua elemen bersatu dan di pertanyakan kepada pihak – pihak yang mengatasnakan kelompok perjuangan Papua barat, TNPB, agar jangan terjadi kedua kali lagi, seperti di kampung Waah dan banti serta Papua pada umumnya,

 

Kampung inikan Tuhan sudah di tempatkan dari nenek moyang generasi ke generasi turun temurun tingal sampai detik kecuali dunia kiamat, (ed)

 

Penulis adalah : Uwayina Egeida Tingal di Mimika timur jauh (https://Egeidanetwork.news.blog).

#Lingkungan dan Hutan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

#PT. Freeport Indonesia

Baca Juga, Artikel Terkait