Surat Terbuka Kepada Presiden Jokowi  dari Dosen Anthropologi Uncen

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

4 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Presiden Jokowi (Ilutrasi sumber: Merdeka.com)

Surat Terbuka Kepada Presiden Jokowi 
Dalam Rangka Hari Deklarasi Invasi Militer Indonesia, 19 Desember 1961-2018

 

Oleh, A. Ibrahim Peyon, Dosen Anthropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih Jayapura, West  Papua

 

Kepada Tuan Presiden Jokowi di Istana Negara.

 

Selamat sore dan Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru 1 Januari 2019

 

Apa kabar Tuan Presiden Jokowi, saya harap anda selalu sehat dan walafiat dalam memimpin bangsa dan negara anda, Republik Indonesia.

 

Tuan Presiden, dalam surat terbuka ini saya mengajak anda untuk diskusi secara ilmiah dan kritis tentang sejarah proses integrasi.

 

Seperti anda tahu, tugas kami di dunia akademik adalah untuk mencari kebenaran ilmiah berbasis data dan bukti, kritis dan terbuka. Itu esensi kami di dunia akademik ini, berbeda dengan dunia politik. Dunia politik bisa digunakan segala cara untuk mengamankan posisi dan interes. Saya menulis surat ini sebagai akademik.

 

Surat ini agak panjang dan saya tahu anda sebagai kepala negara memiliki kesibukan sangat tinggi. Tetapi, saya berhadap anda meluangkan waktu sedikit untuk membaca surat ini secara seksama karena surat ini mengajak anda untuk diskusi mengenai akar masalah Papua secara kritis dan terbuka, karena saya selalu mendengar dalam pidato-pidato, anda selalu mengatakan akar masalah Papua adalah kesejahtraan dan pembangunan ekonomi.

 

Tuan Presiden, waktu saya masih kecil dan remaja guru-guru kami di sekolah selalu mengajarkan kami dan mengatakan bahwa kami bangsa Papua adalah bagian integral dari negara Indonesia. Karena itu, saya bangga dan telah mempelajari secara tekun dan terima semua itu sebagai ilmu dan kebenaran. Karena saya menganggap apa yang diajarkan guru-guru saya itu ialah benar, sesuai realita dan fakfa sejarah integrasi kami.

 

Saya juga terima semua itu mentah-mentah karena takut terhadap guru-guru saya yang sering tidak adil antara kami dan siswa migran Indonesia, dan apa lagi saya ini hanya sebagai anak seorang petani dari kampung.

 

Tetapi, dalam hati saya selalu bertanya apakah benar sejarah yang diajarkan guru-guru di sekolah itu?

Mengapa kami berbeda secara fisik dan budaya dengan orang Indonesia lain?

Mengapa kami diperlakukan berbeda dengan anak-anak Indonesia di sekolah kami?

Mengapa teman-teman sekolah Indonesia melihat kami jijik, benci, diskriminatif dan dicap dengan berbagai stigma?

Mengapa guru-guru ini tidak mengajarkan kami secara terbuka mengenai sejarah proses integrasi kami ke dalam Indonesia?

 

Tuan Presiden Jokowi, sejak saya kecil sampai sudah dewasa ini selalu mendengar pidato-pidato dan pernyataan  'pemerintah Indonesia, termasuk pidato anda. Kalian selalu mengatakan bahwa kami bangsa Papua bagian integral dari bangsa Indonesia dan Papua tidak bisa terpisahkan dari _negara Indonesia, karena Papua telah kembali ke pangkuan Ibu pertiwi melalui proses Pepera yang benar, valid dan sesuai mekanisme internasional diakui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

 

Tetapi Tuan Presiden, kalian tidak menjelaskan kepada kami secara terbuka bagaimana sejarah proses integrasi itu terjadi. Sepertinya kalian telah menyembunyikan sesuatu kepada kami bangsa Papua dan publik Indonesia selama ini.

 

Tuan Presiden Jokowi, saya juga sering mengikuti komentar dan pernyataan-penyataan para profesor, akademisi dan intelektual Indonesia, bahwa sejarah integrasi Papua itu dengan proses yang benar, valid dan sesuai mekanisme internasional.

 

Beberapa waktu lalu saya juga membaca komentar dari dua orang profesor dari Universitas Indonesia, salah satu seorang sosiolog dan yang lain seorang ahli hukum internasional, mereka mengatakan proses integrasi Papua ke Indonesia sesuai dengan mekanisme internasional dan proses itu sudah diakui dan disahkan sesuai hukum internasional

 

Dalam bulan ini telah terjadi serangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) terhadap para pekerja jembatan dan tentara Indonesia di Kabupaten Nduga, di mana kami semua tahu, Tuan Presiden Jokowi sendiri mengatakan proyek pembangunan ruas jalan Nduga-Habema itu dikerjakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Karena itu TPNPB anggap para pekerja jembatan itu ialah anggota TNI atau intelijen.

 

Karena di Papua itu banyak anggota tentara dan polisi menjamar sebagai warga sipil, maka mereka diserang dan dibunuh 19 orang itu.

 

Peristiwa ini telah menjadi heboh publik Indonesia dan internasional. Apalagi media-media Indonesia telah membangun propaganda dan hoax secara masif dengan mengatakan jumlah korban 31 orang.

 

Tuan Presiden, anda dan wakil anda Yusuf Kala telah mengeluarkan operasi militer besar-besaran di Nduga Papua.

 

Setelah anda keluarkan perintah dan semua pejabat publik Indonesia juga mengeluarkan hal yang sama untuk dilakukan Operasi Militer di tanah Papua, mulai dari para kabinet anda, ketua Dewan, pejabat militer dan purnawirawan sampai para pengamat di Indonesia.

Di berbagai media-media Indonesia diwarnai komentar-komentar rasis, diskriminasi, stigma dan ancaman pembunuhan dan pemusnahan secara masal yang serius terhadap orang asli Papua.

 

 Tuan Presiden Jokowi, setalah melihat semua realita ini maka pidato anda dan para presiden sebelumnya yang mengatakan bangsa Papua ialah satu bangsa dengan Indonesia, telah menjadi pertanyaan besar bagi kami. Karena watak dan karakter kalian menunjukkan bahwa kami bangsa Papua adalah bukan bagian dari Indonesia.

 

Mengapa demikian?

Apakah Tuan Presiden Jokowi masih ingat janji anda pada tahun 2014 di Jayapura? Anda mengatakan bahwa kami bangsa Papua adalah saudaramu dan anda akan menyelesaikan masalah HAM di tanah Papua dalam waktu dekat.

Tuan Presiden, menteri anda tuan Luhut Binsar Panjaitan juga berjanji di hadapan para pemimpin Gereja-gereja kami di Kantor Sinode GKI di Tanah Papua bahwa dalam waktu dekat pemerintah Jokowi akan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua Barat.

 

Tetapi Tuan Presiden, anda dan Luhut Binsar Panjaitan, menteri anda itu telah membohongi kami bangsa Papua, lalu menunjukkan sikap yang sebaliknya bahwa anda mengeluarkan perintah Operasi Militer di kabupaten Nduga untuk membalas kematian 19 orang pekerja itu.

Apakah dengan cara membalas kekerasan itu dapat menyelesaikan akar masalah Papua?

 

Tuan Presiden Jokowi, anda mungkin dengar nama Theys Hiyo Eluay, Musa Mako Tabuni, Yawan Wayeni, Marthinus Yuhame, Hubertus Mabel, jenderal Kelik Kwalik, bersama 500.000 orang Papua yang dibunuh oleh militer dan polisi Indonesia?

Tuan Presiden Jokowi dan para pejabat negara Indonesia, mengapa kalian semua diam ketika 500.000 Papua dibunuh oleh militer dan polisi kalian?

 

Tuan Presiden, apakah anda juga sudah mendengar bahwa Operasi Militer yang anda perintahkan dua minggu lalu itu telah menelan korban 6 orang warga sipil ditembak mati oleh militer anda di dalam gedung gereja di Nduga?

Apakah anda juga sudah mendengar bahwa tentara dan polisi atas perintah anda telah menyerang dan bombardir menghancurkan kampung-kampung masyarakat sipil dengan menggunakan empat helikopter?

 

Tuan Presiden Jokowi, saya harap semoga anda sehat dan walafiat selalu

 

Tuan Presiden, dari semua sikap dan tindakan-tindakan tersebut, dapat mengatakan kepada kami bangsa Papua, bahwa kami sebenarnya bukan bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Karena kalian sudah menempatkan kami sebagai musuh negara untuk membunuh dan memusnahkan kami.

 

Sikap dan tindakan-tindakan itu mengajarkan kami bahwa kalian sebenarnya mau menguasai tanah dan kekayaan alam kami. Dengan tujuan itu, kalian sedang memusnahkan dan mencabut kami dari tanah leluhur kami sendiri.

 

Tuan Presiden, apakah anda sudah dengar mengenai Pepera? Bagaimana proses Pepera itu dilakukan untuk mengintegrasikan kami ke dalam bangsa dan negara anda?

Apakah anda juga sudah mendengar dan membaca sejarah secara jelas dan valid proses integrasi itu sampai keluar Resolusi PBB No.2504 (XXIV) tahun 1969 itu?

Tuan Presiden, sejarah integrasi itu adalah akar masalah Papua.

Itulah akarnya.

 

Saya dengar, anda mengatakan akar masalah Papua adalah pembangunan dan kesejahteraan ekonomi. Itu anda keliru. Itu bukan akar masalah.

Bila anda belum mengetahui proses integrasi itu secara baik bertanyalah kepada beberapa Profesor Sejarah dan Ahli Hukum Internasional dari Universitas Indonesia yang selalu membuat pernyataan-pernyataan di media masa itu. Tetapi saya yakin, mereka akan memberikan informasi yang salah dan tidak realistis.

 

Tuan Presiden, fakta-fakta dalam dokumen-dokumen resmi proses integrasi itu dapat membuktikan hal yang berbeda dengan proses integrasi dari versi kalian.

Kalian mengatakan proses integrasi sesuai dengan hukum internasional dan Papua Barat resmi menjadi bagian dari negara anda. Saya merasa penasaran dan mencurigai proses itu, kemudian saya mencari tahu kebenaran sejarah itu untuk membuktikannya.

 

Saya mencari dan membaca arsip-arsip dokumen itu. Tetapi dokumen-dokukmen resmi ini menyatakan bahwa proses integrasi itu direkayasa oleh pemerintahan Soekarno.

 

Tuan Presiden Jokowi, saya ingin menunjukan sejarah proses integrasi itu kepada anda dan pemerintahan anda dalam surat ini, bahwa Papua Barat diintegrasikan melalui suatu proses rekayasa dengan cara menculik dan mengumpulkan 1025 orang tua kami oleh militer dan kepolisian Indonesia.

Negara anda tidak melaksanakan tindakan penentuan nasib sendiri yang tertulis dalam New York Agreement 15 Agustus 1962 artikel XVIII itu.

 

Dalam resolusi untuk Papua juga tidak mengatakan Papua menjadi bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Tuan Presiden, tanggal 1 Desember 1961 itu negara Papua Barat sudah dideklarasikan secara resmi di Holandia (Jayapura kini) dan bendera Bintang Fajar dikibarkan dalam suasana damai dan gembira oleh rakyat dan Tentara Nasional Papua Barat di seluruh tanah Papua.

Dalam deklarasi itu, ditetapkan Parlemen Papua, Tentara Nasional Papua, partai-partai politik, bendera nasional, lagu kebangsaan, lambang negara dan atribut negara-bangsa lain.

Dalam deklarasi ini dihadiri oleh Pemerintah Belanda, wakil resmi Pemerintah Inggris, wakil resmi pemerintah Australia, dan Gubernur Papua New Guinea. Kehadiran wakil-wakil pemerintah resmi itu bentuk pengakuan resmi terhadap embrio negara Papua Barat yang dideklarasikan itu.

 

Tuan Presiden, apakah anda tahu peristiwa 19 Desember 1961 di Yogjakarta?

Tanggal itu Presiden Soekarno deklarasi Invasi Militer besar-besaran ke Papua Barat untuk aneksasi Negara Papua Barat yang baru terbentuk itu. Nama Invasi Militer itu Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang berisi tiga komando: Mobilisasi umum;

Bubarkan Negara Papua Barat; dan

Kibarkan Merah Putih di Papua.

 

Presiden Sukarno secara jelas mengatakan invasi militer ini adalah bubarkan Negara Papua Barat yang sudah deklarasikan 1 Desember 1961 itu.

Itu akar masalah Papua.

 

Deklarasi invasi militer itu akan diperingati hari Rabu 19 Desember 2018 ini.

 

Invansi militer itu kemudian dipimpin oleh Soeharto dan dilakukan invansi 1 Mei 1962 untuk menduduki dan menjajah bangsa Papua saat ini

 

Tuan Presiden, Pepera pada 1969 itu pemerintah Indonesia memilih hanya 1025 orang tua kami sebagai anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) dan mereka diawasi secara ketat oleh militer dengan ancaman pembunuhan dan dipaksa untuk memilih bergabung dengan Indonesia. Sebagian dari anggota DMP adalah kelompok migran seperti orang Kei, Ambon, Sangir, Makasar, Jawa dan Cina.

Suara rekayasa dari 1025 orang itu dapat memberikan legitimasi kepada Pemerintah Indonesia untuk menduduki dan menjajah bangsa Papua hingga hari ini.

 

Proses penentuan suara dilakukan secara bertahan dan di ruang tertutup yang diawasi oleh militer dengan ancaman penyiksaan dan pembunuhan.

Suatu proses pemungutan suara yang cacat hukum dan moral, penuh kebohongan d manipulasi.

 

Indonesia terapkan sistem musyawarah adalah cara Indonesia sendiri dalam tindakan pilihan penentuan nasib sendiri itu.

Sistem musyawarah itu telah melanggar sistem referendum dalam mekanisme PBB dan hukum internasional.

 

Tuan Presiden, pemerintah negara anda juga telah melanggar New York Agreement 15 Agustus 1962 yang ditanda tangani antara pemerintah Belanda dan Indonesia di Sidang Umum PBB sebagai dasar proses tindakan penentuan nasib sendiri itu. Untuk anda ketahui Tuan Presiden, bahwa New York Agreement pada artikel XVIII secara jelas menyatakan Penentuan Nasib Sendiri harus dilakukan oleh semua orang dewasa asli Papua.

 

Bunyi artikel sebagai berikut:

"Indonesia akan melakukan persiapan-persiapan, dengan bantuan dan partisipasi oleh Perwakilan PBB dan staffnya, untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang dari wilayah itu untuk melakukan praktik Pemilihan Kemerdekaan"

 

Termasuk persiapan-persiapan itu adalah:

a) Konsultasi prosedur-prosedur dengan representasi dewan dan mengikuti metode-metode yang tepat untuk mengekspresikan keinginan populasi secara bebas. 

b) Menentukan data yang aktual untuk praktek pemilihan bebas pada periode yang ditentukan dalam perjanjian ini.

c) Formulasi pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah cara untuk diperbolehkan penduduk menentukan pilih an mereka,

(a) Kemana keinginan mereka sedia untuk bergabung dengan Indonesia; atau

(b) Kemana keinginan mereka untuk memutuskan hubungan dengan Indonesia. 

(c) Dengan syarat semua orang dewasa, laki-laki dan perempuan - bukan penduduk warga negara asing, untuk terlibat secara langsung dalam tindakan penentuan nasib sendiri yang dilakukan sesuai dengan praktik internasional, di mana penduduk yang tinggal pada waktu menandatangani perjanjian ini dan pada waktu tindakan penentuan nasib sendiri, termasuk penduduk yang meninggal setelah tahun 1945 dan orang-orang yang kembali ke wilayah itu untuk menjadi penduduk setelah administrasi Nederland“.

 

Tuan Presiden, dalam artikel ini secara jelas diatur bahwa:

(1) Orang Papua diberikan hak kebebasan untuk terlibat secara langsung dalam penentuan nasib sendiri;

(2) Konsultasi prosedur-prosedur dan metode-metode referendum secara bebas dan terbuka dengan dewan dan tokoh-tokoh Papua untuk mengekspresikan keinginan penduduk secara bebas;

(3) Harus didata jumlah penduduk di seluruh Papua secara valid dan aktual sebelum pilihan penentuan nasib sendiri dilakukan;

(4) Semua orang dewasa asli Papua, laki-laki dan perempuan, berpartisipasi secara langsung dalam tindakan penentuan nasib sendiri;

(5) Tindakan penentuan nasib sendiri harus dilakukan sesuai dengan praktik internasional;

(6) Semua penduduk asli Papua yang tinggal selama menandatangani perjanjian ini dan penduduk asli Papua yang kembali dari negara lain setelah administrasi Belanda, dapat berpartisipasi dalam pilihan itu;

(7) Penduduk asli Papua yang telah meninggal setelah tahun 1945 juga dihitung dalam pilihan itu;

(8) Kecuali penduduk, warga negara asing yang tinggal di Papua tidak berhak berpartisipasi dalam tindakan penentuan nasib sendiri itu

 

Artikel-artikel dalam New York Agreement itu tidak dilakukan oleh Indonesia dalam proses Pepera.

Dalam seluruh naskah perjanjian ini pun tidak diatur satu pasal pun mengenai proses musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan memilih anggota DMP 1025 orang itu.

Hal ini membuktikan pemerintah Indonesia secara sah dan meyakinkan telah melanggar perjanjian dan hukum PBB dan merekayasa proses tindakan penentuan nasib sendiri itu.

            

Suara rekayasa itu dibawa ke PBB dan dalam pembahasannya para anggota PBB tidak dapat menyetujui secara bulat karena dinilai proses pemungutan suara cacat hukum dari konstitusi PBB.

 

Dalam laporan resmi Ortiz Sanz, pada 7 November 1969 di hadapan Sidang Umum PBB, sebagai berikut:

1. Sejumlah masyarakat Irian Barat mengajukan petisi untuk menolak pendudukan Indonesia dan menyatakan ingin merdeka; namun anggota Dewan Musyawarah memilih bergabung dengan Indonesia.

2. Pelaksanaan Act of Free Choice dilaksanakan menurut cara Indonesia melalui Perwakilan Penduduk mengingat kondisi geografis dan keadaan politik yang sulit.

 

Mendengar laporan itu reaksi keras dari negara-negara Afrika terutama Dahomey dan Ghana yang mengusulkan sidang harus ditunda sampai 19 November 1969 dan blok negara-negara Karibia dan Afrika yang tergabung dalam Blok Brazzaville itu menolak tegas hasil Pepera itu karena tidak demokratis dan melanggar hukum PBB.

 

Mereka mengusulkan harus dilakukan referendum ulang tahun 1975 sesuai dengan Perjanjian New York dan praktik hukum internasional.

 

Tetapi, suara mereka itu telah tertelan oleh suara blok Barat untuk kepentingan perang dingin dan negara-negara Arab menginginkan dukungan Indonesia dalam konflik mereka melawan Israel.

 

Akhirnya pemungutan suara di Sidang Umum PBB menunjukkan 84 suara menyatakan setuju Papua Barat diahlikan kepada Indonesia, sedangkan 30 suara memilih abstain dengan memperhatikan catatan Sekjen PBB tersebut.

 

Berdasarkan hasil itu dikeluarkan Resolusi No 2504 (XXIV) tahun 1969.

Isi Resolusi itu memuat dua butir berikut:

1. Mencatat laporan dari Sekretaris Jenderal dan memahami dengan penghargaan pelaksanaan tugas oleh Sekretaris Jenderal dan wakilnya yg dipercayakan kepada mereka sebagaimana tercantum di dalam persetujuan tahun 1962 antara Indonesia dan Belanda.

2. Menghargai setiap bantuan yang diberikan melalui Bank Pembangunan Asia, melalui lembaga-lembaga PBB atau melalui cara-cara lain kepada pemerintah Indonesia di dalam usaha-usahanya untuk memajukan perkembangan ekonomi dan sosial di Irian Barat.

 

Dilihat pada dua isi rumusan resolusi ini:

(a) PBB tidak secara tegas mengakui dan mengesahkan hasil Pepera;

(b) PBB tidak menyatakan bahwa Papua Barat telah menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(c) Dalam resolusi ini hanya mencatat dan menghargai tugas Sekjen PBB dan wakilnya dalam pelaksanaan misinya;

(d) Resolusi memuat penghargaan terhadap pemberian bantuan Internasional kepada pemerintah Indonesia untuk pembangunan di Irian Barat;

(e) Resolusi tidak ditanda tangani oleh delegasi negara-negara anggota PBB;

(f) Oleh PBB tidak disahkan resolusi itu dan hanya dicatat dalam buku agenda dengan nomor 2504 (XXIV) itu.

 

Tuan Presiden Jokowi, dalam resolusi ini tidak ada satu kata pun yang mengatakan bahwa Papua Barat secara resmi dialihkan menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Resolusi manakah yang menjadi dasar pemerintah dan negara anda untuk menduduki dan mengklaim bahwa Papua Barat adalah bagian integral Indonesia?

Saya membaca di media masa dua minggu ini, di mana anda dan para pejabat dari kabinet anda menyatakan bahwa Papua bagian integral dari negara Indonesia.

Tetapi, klaim Indonesia atas Papua Barat sebagai wilayah yang sah itu tidak tertulis dalam resolusi ini.

Sebaliknya, resolusi ini menunjukkan dasar Indonesia menduduki dan mengklaim Papua Barat adalah tidak kuat dan dasar hukum sangat lemah.

Maka, pendudukan negara anda di Papua adalah ilegal dalam hukum internasional.

 

Karena itu saya yakin dan sampai pada kesimpulan akhir bahwa dari proses sejarah itulah dapat bangsa Papua mendirikan rumah mereka sendiri.

 

Tuan Presiden, bila saya keliru dalam pembuktian fakta sejarah ini, maka saya meminta kepada anda beserta kabinet dan para Profesor sejarah dan Ahli Hukum Internasional dari Universitas Indonesia tersebut di atas, menuliskan sebuah surat balasan terbuka kepada kami bangsa Papua. Dalam surat balasan itu harus dibuktikan dasar hukum pemerintah dan negara anda menduduki tanah leluhur kami di West Papua.

 

Bila Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum yang melegitimasi itu, maka saya sarankan biarkan Burung Cenderawasih itu terbang bebas di belantara negerinya sendiri.

 

Semoga anda sehat dan walafiat dalam memimpin bangsa dan negara ini.

 

Salam untukmu Tuan Presiden Jokowi di Istana Negara.

 

Germany, 17 Desember 2018

 

[tulisan ini tersebar melalui pesan whatApp, dan kembali ditayang di kabarmapagaa.com]

#Pemerintahan

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait