Taati Aturan, Menjaga Penyebaran C-19 dan Perhatian HAM Karyawan PTFI serta Keluarganya

Cinque Terre
Manfred Kudiai

1 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Foto ssaat Kaywan PTFI saat antrean antri mengambil barang titipan dari keluarganya di Timika, Sabtu (18/04/2020).

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com-- Ketua PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika, Aser Koyamee Gobai menyatakan taati aturan menjaga penyebaran Covid-19 dan perhatian Hak Asasi Manusia bagi karyawan PT. Freport Indonesia  dan keluarganya sebab  sejumlah negara, wabah Covid-19 telah mengekspos kekurangan dalam kesehatan publik dan sistem perlindungan kesejahteraan sosial yang membuatnya lebih sulit untuk melindungi populasi yang berisiko dan mengurangi penularan penyakit.

 

Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan kampanye informasi untuk memastikan bahwa orang-orang sadar akan risiko COVID-19 dan strategi untuk menghindari infeksi.

 

“Mereka harus memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses perawatan kesehatan penting, termasuk imigran, pencari suaka, dan pengungsi; target bantuan untuk membantu para pekerja berpenghasilan rendah yang terkena dampak; dan mengatasi dampak yang tidak proporsional pada perempuan dan anak perempuan. Mereka juga harus mengambil langkah kebijakan khusus untuk memenuhi hak atas pendidikan – bahkan jika sekolah ditutup sementara,” Jelas Aser Koyamee Gobai, Ketua PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika kepada kabarmapegaa.com dalam pernyataan tertulis, Minggu, 19 April 2020.

 .

Sejak korona  baru pertama kali diidentifikasi pada bulan Desember di Wuhan, Cina, Human Rights Watch telah melaporkan tentang pelanggaran hak yang terkait dengan tanggapan otoriter pemerintah Cina , risiko terhadap tahanan  di Amerika Serikat , Suriah , dan Iran , dampaknya pada orang tua , penutupan sekolah di Inggris , sistem kesehatan yang runtuh di Venezuela , dan dampak hak asasi manusia lainnya dari wabah dan tindakan respons.

 

Untuk itu, Aser  mengimbau agar pemerintah harus menghindari sweeping dan pembatasan yang terlalu luas pada pergerakan dan kebebasan pribadi, bergantung pada jarak sosial sukarela, dan bergerak menuju pembatasan wajib hanya jika diperlukan secara ilmiah dan diperlukan serta kapan sistem untuk mendukung mereka yang terkena dampak dapat dipastikan.

 

“Ketika karantina atau kurungan diberlakukan, pemerintah wajib memastikan akses ke makanan, air, perawatan kesehatan, dan dukungan pemberian perawatan. Pemerintah harus menangani keprihatinan khusus orang-orang di penjara dan pusat penampungan Asrama, orang tua, dan orang-orang penyandang cacat di lembaga-lembaga,” jelasnya.

 

Sejak pasien pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020, pemberitaan media nasional mengenai wabah ini seakan tak pernah surut. Berbagai elemen masyarakat pun tak luput memberikan komentarnya terhadap langkah yang diambil Pemerintah di tengah kondisi darurat ini, terlebih ketika Presiden, melalui Kepala Daerah Mimika, memilih untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret lalu melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2020.

 

“Cara terbaik untuk memerangi COVID-19 adalah dengan jujur jujur kepada publik, membatasi gerakan hanya jika diperlukan untuk membatasi penularan, dan menangani mereka yang paling berisiko, Corona tidak mengenal batas dan telah menunjukkan bahwa kesehatan kita hanya sekuat orang yang berdiri di sebelah kita. Penyebarannya yang cepat mengingatkan kita akan hubungan global kita dan tanggung jawab bersama,” katanya.

 

Di lingkungan pemerinahan kabupaten Mimika, Kata Aser, saat sore ini peringkat pertama di Provinsi Papua.

 

“saya sangat khawatir informasi penyebaran covid-19 terhadap karyawan kurang terbuka, dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan kebijakan jarak sosial (social-distancing) dan bekerja dari rumah (work from home), potensi penyebaran ditembagapura sangat tinggi, sebelumnya,” ujarnya.

 

Pihaknya telah mengingatkan kepada manajemen, Karyawan Freeport Indonesia bebas tetap melaksanakan perkumpulan, walupun himbauan Pemerintah melalui manajemen secara tertulis  resmi disampaikan kepada karyawan, praktek dilapangan benar benar dilaksanakan para karyawan atau ada pengawasan sesuai prosedur penanganan Protap kesehatan dilakukan atau tidak, kami tidak mengetahui sebenarnya.

 

“Belum menerima laporan dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia. Karyawan adalah warga Mimika Tim Gugus Covid -19 Kabupaten Mimika Melalui Juru Bicara Perlu ada Penegasan bila perlu dimintah melakukan pemeriksaan berskala terhadap seluruh Karyawan.”   

 

Namun, apa sebenarnya dampak COVID-19 Pimpinan PT Freeport Indonesia terhadap hak asasi manusia? Pimpnan Cabang SPKEP SPSI Kabupaten Mimika, Pimpinan Unuit Kerja Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia, belum ada pengaturan yang telah disepakati selama mengancam penyebaran Pendemi COVID-19 dikalangan ribuan Karyawan diatur mekanisme isolasi. Pimpinan Cabang SPKEP SPSI Kabupaten Mimika bekerja sama kelompok kerja Hakasasi.id mencatat setidaknya ada empat hak asasi manusia yang terdampak akibat pandemi global ini.

 

Hak atas Kesehatan

 

Masih ingat soal tenaga kesehatan kita yang kekurangan alat pelindung diri (APD) dan terpaksa memodifikasi jas hujan, plastik sampah dan aneka rupa materi lainnya untuk melindungi diri mereka saat bertugas?

 

Kondisi itu berarti hak atas kesehatan mereka sedang terancam. Nah, menurut pasal 12(2) huruf d Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) serta Paragraf 12(b) Komentar Umum Nomor 14 mengenai Pasal 12 ICESCR, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005, negara wajib mengupayakan perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri, pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, serta penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis.

 

Hak atas kesehatan juga dijamin dalam Pasal 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) serta Pasal 9(3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

 

“Selain para tenaga kesehatan, kelompok lain yang juga terancam hak atas kesehatan-nya di tengah wabah ini adalah kelompok rentan. Siapa saja mereka?” tanya Aser.

 

Menurut  Pasal 55 UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kelompok rentan meliputi orang lanjut usia; bayi; balita; anak-anak; ibu yang mengandung atau menyusui serta penyandang disabilitas. Mereka semua wajib diberikan perlindungan secara khusus.

 

Hak atas Informasi

 

Hak asasi berikutnya yang terdampak di tengah wabah COVID-19 adalah hak atas informasi. Dalam pasal 19(2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) serta Paragraf 18 Komentar Umum No. 34 terhadap Pasal 19 ICCPR, negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mencari dan menerima informasi, termasuk informasi yang dimiliki badan publik.

 

Tidak hanya itu, negara juga wajib menjamin aksesibilitas terhadap informasi kesehatan sesuai pasal 12(1) ICESCR dan Paragraf 12(b) Komentar Umum No. 14 terhadap Pasal 12 ICESCR.

“Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, termasuk informasi terkait epidemik dan wabah, juga wajib diumumkan oleh badan publik yang memiliki kewenangan, sesuai pasal 12 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.”

 

Bahkan, jika kita menilik pasal 154 (1) UU Kesehatan, Pemerintah punya kewajiban untuk menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.

 

PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika  mengatakan  keterbukaan informasi ini penting dan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama oleh para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam penanganan wabah.

 

“Keterlambatan dan rendahnya transparansi informasi terkait penanganan COVID-19 bisa membahayakan kesehatan, karena masyarakat dan tenaga kesehatan menjadi tidak bisa mengambil langkah pencegahan yang maksimal.”

 

Hak atas Privasi

 

Wabah COVID-19 juga mengancam hak atas privasi.Dalam sejumlah laporan media, dua pasien pertama positif corona merasa tertekan karena pemberitaan media yang massif tentang lokasi tempat tinggal mereka yang disampaikan oleh pejabat publik. “Belum lagi, dampak dari pemberitaan itu turut memengaruhi lingkungan terdekat mereka seperti keluarga, teman dan tetangga.”

 

Padahal, Pasal 17 ICCPR dan Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjamin informasi dan hak-hak pribadi. Adapun pengecualian untuk dibuka bisa diberikan apabila terkait dengan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Sehingga, pengungkapan identitas penderita corona secara terbuka tergolong pelanggaran.

 

Hak atas Pekerjaan

 

Dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan kebijakan jarak sosial (social-distancing) dan bekerja dari rumah (work from home), para pekerja -di sektor formal hingga informal, dari pekerja industri rumahan maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pekerja harian lepas maupun pekerja berpenghasilan rendah lainnya -rentan menghadapi risiko pemotongan upah, penolakan hak cuti, dirumahkan tanpa upah, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di seluruh lndonesia dan dunia.

 

“Jika perusahaan memilih untuk memotong cuti bagi pekerja yang tidak masuk sebagai salah satu cara pengendalian COVID-19, maka Pemerintah wajib memastikan perusahaan tetap membayarkan upah pekerja, sesuai dengan Paragraf 41 Komentar Umum No. 23 tahun 2016 mengenai hak atas pekerjaan,” pintanya.

 

Menurutnya, Pekerja yang mengalami pengurangan pemasukan akibat penyakit juga memiliki hak untuk mengakses manfaat-manfaat (tunai dan non-tunai), yang setidaknya mencakup pelayanan kesehatan, air dan sanitasi, serta makanan sesuai paragraf 2 dan paragraf 59 Komentar Umum No. 19 tahun 2007 mengenai Hak atas Jaminan Sosial.

 

“Yang terpenting, penanganan kondisi darurat-apapun penyebabnya dan bagaimanapun dampak yang dihasilkan -tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia di tengah kepihatinan, kerjasama, solidaritas dan kemanusiaan hendaknya dijadikan semangat bersama,” ujarnya tegas Aser Koyamee Gobai, selaku Ketua PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika. (*)

#Pemerintahan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Pandemi Covid-19

#PT. Freeport Indonesia

Baca Juga, Artikel Terkait