Tahun 2001-2020 Otsus Lahirkan Konflik, Apakah Rakyat Akan Diam?

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

10 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Alexander Gobai, Eks Tapol Korban Rasis.

 

Oleh : Alexander Gobai

 

Berdasarkan buku “Papua Mencari Perdamaian: yang ditulis oleh Frans Pekey, dalam kata pengantarnya yang ditulis oleh Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Dr. Adriana Elisabateh tentang Otonomi Khusus (Otsus) bahwa pertama Otonomi Khusus  tidak ada pendampingan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi Papua pada masa transisi kewenangan. Kedua, Sosialisasi UU Otsus di Papua tidak menyeluruh. Ketiga, Evaluasi atas pelaksanaan UU Otsus bagi Papua tidak dilakukan secara regular sesuai dengan ketentuan.

 

Berdasarkan pernyataan tersebut memberikan pencernaan kepada pejabat Papua yang memiliki kewenangan mengatur kebijakan Otsus di tanah Papua. Bahwa sejak awal diberikan kebijakan UU Otsus terhadap orang Papua merupakan bentuk kekecewaan Jakarta kepada orang Papua yang saat itu rakyat Papua menuntut Papua Meredeka. Atas dasar itu, Jakarta memberikan UU Otsus sebagai  upaya penyelesaian konflik dengan menghambur dana kepada orang Papua. Sementara, kebijakan dan aturan pasal-per pasal tidak dipatuhi oleh pejabat Papua.

 

Mari kita lihat konteks Geografis pulau Papua. Luas Wilayahnya 317.062 kilometer persegi atau 20% dari luas daratan Indonesia atau tiga kali luas pulau jawa dengan hanya dihuni  oleh 2.833.381 penduduk berdasarkan BPS tahun 2010. Sementara BPS tahun 2016 jumlah penduduk orang asli Papua perkirakan 2.400.000 Jiwa yang mayoritas hidup di pegunungan, pedalaman, daratan rendah dan rawa serta pesisi pantai dan pulau terpencil bahkan daerah pinggiran dan pedesaan di Papua. Juga memiliki keragaman suku dan Bahasa yang jumlahnya 250 suku lebih dan Bahasa.

 

Berbagai dinamika kebijakan dalam penyelanggaran pemerintah dan pembangunnan dalam situasi konfliktual politik pada masa integrasi serta pemerintahan yang sentralistis dan otoriter di masa orde baru berlimpikasi tidak sepenuhnya memenuhui harapan dan rasa keadilan, belum sepenuhnya kesejahteraan rakyat, belum sepeenuhnya penegakan hukum, dan belum sepenuhhnya penghormatan terhadap HAM di tanah Papua (Frans Pekey, 2018 : 4).

 

Masa Otonomi Khusus Papua Tahun 2020 sampai sekarang, apa saja yang terjadi selama diberlakukan Otsus di tanah Papua. Secara garis besar. Lahirnya UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otsus sangat diharapkan tidak terjadi lagi konflik di tanah Papua sesuai dengan semangat lahirnya Otsus. Jika dilihat semangat lahirnya Otsus ada tiga makna dasar yaitu, keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. Namun harapannya tidak terwujud karena berbagai konflik politik dan kekerasan terus mewarnai dan mengiring perjalanan Otsus, baik antarelitpolitik maupun antarrakyat dan pemerintahan serta OPM dan TNI/Polri.  Karena itu, menurut Kosay (2002:84)

 

pertama, adanya sikap Inkonsistensi Pemerintah Pusat terhadap Otsus, yaitu politisasi MRP, keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2003 tentang pengaktifan kembali Provinsi Papua Irian Jaya Barat berdasarkan UU Nomor 45/1999.

 

Kondisi konflik Papua selama pelaksanaan Otsus telah dirangkum oleh SKP Keuskupan Jayapura sebagai berikut,

 

Tahun 2020, peristiwa kekerasan kontak senajath terjadi dalam jumlah terbatas, antara OPM dan TNI di Bongo Kabupaten Jayapura di Mile 63 Tembagapura, perbatasan RI-PNG dll.

 

Tahun 2003, operasi penyisiran di wilayah pegunungan tengah dll. Tahun 2006,  konflik status pemekaran, Pilkada Gubernur Papua, Areal Freeport dua warga Amerika di Mile 62-63 di Freeport Timika dan 8 warga sipil ditetapkan  tsebagai tersangka dan diadili di Jakarta, aksi pemalangan jalan di depan kampus Uncen oleh Parlament jalanan dan Front Peperan papua Barat. Bentrokan terjadi antara aparat keamanan dan Front pepera kota Jayapura yang mengakibatkan 4 aparat keamanan tewas di tempat. Pasukan Brimob melakukan penyisiran dan penembakan membabi buta di sekitar Kawasan  Abepura dan kampus Uncen dan masih banyak kekerasan akibat dari Otsus.

 

Tahun 2011 penembakan terhadap Klemens Basik-Basik dan anaknya di Merauke oleh anggota TNI. Korban dituduh sebagai OPM dll. Tahun yang sama, Kongres Papua III di Jayapura kembali dikukan. Peristiwa itu menimbulkan konflik antara TNI/Polri dan peserta Kongres.  Tahun 2012: penembakan warga sipil di beberapa daerah di Papua. Tahun 2013: Penyerangan Pos Militer di Pegunungan Tengah Papua. Tahun 2014: Paniai Berdarah. Tahun 2015: Penyerangan Kontor pemerintah dan penembakan terhadap warga sipil dan TNI/Polri di Lanny Jaya. Tahun 2016: penembakan  warga sipil di Kabupaten Puncak.

 

Tahun 2017: Penemabakan yang menewaskan Anggota TNI  di Puncak Jaya. Dan kontak senja antara OPM dan polri di Yapen yang menwaskan satu Pemimpin OPM. Tahun 2018: Peristiwa penembakakan di daerah Peguunungan tengah. Tahun 2019: Peristiwa Rasisme dan kontak senjata di beberapa daerah pegunungan tengah. Tahun 2020: penembakan pendeta, tokoh Gereja di Wilayah Pegunungan, di Intan Jaya dan di daerah lainnya. Dan Penembakan terhadap mahasiswa di Kota Jayapura saat menolak Otsus Jilid II.

 

Selain itu, lahirnya Otsus juga memberikan argumentasi dan banyak teori yang melebelkan orang Papua, seperti separatis, KKB, KKBS, Rasis, Monyet dan lain sebagainya.  Berbagai pengertian itu hanya bertujuan menjastifikasi harkat dan martabat orang asli Papua.

 

Melihat dinamika dari tahun ke tahun di masa Otonomi Khusus di tanah Papua, hampir ribuan rakyat Papua mati karena menuntut kebebasan bukan meminta Otonomi Khusus yang diberikan Jakarta kepada orang Papua. Segala aspek dan ruang gerak dimatikan, misalnya demokrasi, penyampaian aspirasi dimuka umum dibungkam. Bertujuan memberikan peluang Jakarta agar mendapatkan hasil lebih dari bumi cendrawasih.

 

Berbagai contoh dan bukti telah dirangkum, dimana Otsus melahirkan  tembak menembak kepada rakyat Papua. Dan Otsus memberikan dampak negatif dan akan mengacam tatanan  kehidupan orang Papua masa mendatang. Contoh kecil, peristiwa demonstrasi menolak Otsus, aparat Polri mengeluarkan tembakan dan menembak mahasiswa yang memakai Almamater Uncen sebagai alamamater kebesaran Tridarma Perguruan Tinggi.

 

Begitu pun penembakan terhadap Katakis, seorang gembala di Intan Jaya. Seorang hamba Tuhan ditembak karena dianggap sebagai separatis atau OPM. Buktinya perlu ditunjukan kepada rakyat Papua, apakah benar seorang hamba Tuhan adalah OPM?

 

Ada apa di Intan Jaya, apakah Surat Izin yang Pertambangan yang dikeluarkan Gubernur Papua memberikan dampak kepada Negara atau Rakyat. Ataukah Menyangkut hasil bumi di Intan Jaya, atau menyangkut pembangunan Posko TNI/Polri di Intan Jaya ataukah Jalur Tembaga  dan emas Freeport terdapat di Intan Jaya?

 

Oleh karena itu, kehadiran Otonomi Khusus di tanah Papua justru merugikan dan mengorbankan rakyat Papua. Pejabat papua pun perlu mengambil kebijakan  dimana Roh Otsus, keperpihakan, Perlindungan dan pembeerdayaan harus diutamakan.

 

Sebagai pesan dari penulisan ini, Rakyat Papua akan tetap berkoar, selagi Pejabat Papua dan Rakyat tidak menyatuh dalam memberikan kenyaman dan keamanan serta kebebasan bagi keinginan rakyat Papua.

 

Penulis Eks Tapol Korban Rasisme Tinggal di Paniai-Papua.

 

 

 

#MRP

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Lingkungan dan Hutan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

#Gereja

#TPNPB-OPM

Baca Juga, Artikel Terkait