Tak Ada Bukti Persoalan Rasisme

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Keterangan Foto: 7 Tahanan Rasisme di Kaltim beserta Koalisi Pengacara Papua dan Anggota MRP. (Foto: Dok KM)


Oleh : Herodes


Masalah Rasisme sudah jelas-jelas terjadi di mata Rakyat Papua. Diskriminasi, Persekusi, Rasisme terhadap Rakyat Papua selalu terdengar telinga orang Papua. Akibat masalah tersebut, seluruh rakyat Papua turun jalan memprotes sebutan monyet kepada Negara akibat sebutan tertuju terhadap mahasiswa Papua di surabaya dan malang pada tanggal 15 dan 17 Agustus 2019, jatuh tempo hari kemerdekaan RI. 


Aksi protes dilakukan di akhir-akhir bulan agustus di seluruh daerah yang ada di Provinsi Papua dan Papua barat. Protes itu dilakukan sebagai teguran kepada Negara bahwa manusia Papua perlu untuk dihargai dan dijunjung tinggi nilai kemanusiaan orang Papua sebagaimana ciptaan Tuhan. 


Protes itu dianggap membahayakan dan merugikan Negara. Sehingga,  Negara dalam hal ini mengintruksikan Kapolri dan meneruskan kepada Polda Papua untuk menangkap Mahasiswa dan rakyat Papua. Yang dianggap Aktor Intelektual protes sebutan monyet itu. 


Penangkapan itu dilakukan dengan tidak menunjukan surat perintah penangkapan kepasa mahasiswa yang ditahan. Usai dilakukan BAP diterbitkan surat penangkapan sekalian menerbitkan surat penahanan. 


BAP yang dilakukan penyidik, semena-mena dilakukan benar.  Padahal,  dimintai keterangan tersangka dengan dilakukan intimidasi,  pemukulan, seakan-akan tersangka yang melakukan keonaran aksi protes Rasisme.

 
Saat sidang digelar,  tersangka membantah seluruh BAP yang dilakukan penyidik.  Dan pada saat pembuktian saksi,  semua yang dilaporkan saksi ditanggapi tersangka bahwa itu tidak benar.  Hingga persidangan ditunda-tunda hingga sidang 7, 14 dan seterusnya. 


Tanggal 28 Januari 2019, 17 tersangka dikeluarkan tanpa gelar sidang vonis, padahal tuntutan tersangka 8 bulan. dikeluarkan  tersangka dengan alasan masa waktu  vonis sudah berakhir. 


Hal yang serupa 6 Tersangka Makar di Jakarta,  persidangan pun ditunda-tunda. Hingga akhirnya Hakim tidak menerima ekspansi dari pengacara. Sangat prihatin dengan sikap Negara terhadap pengacara yang membela tersangka. 


Hal serupa 4 tersangka Makar di Sorong, Papua barat,  hingga kini, penyidik belum terbitkan SPDP kepada kejaksaan, padahal masa tahanan penyidik berakhir. 


hal serupa juga,  7 tersangka Makar di Balik Papan,  Kalimantan Timur,  hingga kini bekas persidangan belum dilimpahkan ke pengadilan.  Yang ada hanya sebuah wacana bahwa telah dilimpahkan kepada pengadilan Balik Papan dengan berdasarkan terbitan surat dari Kejaksaan Agung RI. 


Persoalan sudah jelas di mata orang Papua dan Negara Republik Indonesia.  Penilaian orang Papua terhadap Negara dalam hal yang menangani persoalan terdakwa Makar dan penghasutan, yakni penyidik dan kejaksaan hanyalah jabatan dan uang. 


Penyidik dan kejaksaan kwatir, meski bukti-bukti tersangka tidak terbukti di mata hukum,  namun demi kepentingan Negara, jabatan menjadi taruhan, bukan manusia dan bukti hukum. 


Hukum bisa dibeli dengan jabatan dan uang. Tanpa jabatan dan uang hukum tetap begerak aktif.  


Persoalan Rasisme, Negara sedang berupaya menjadi persoalan kriminal bagi tersangka.  Hal ini demi kepentingan Negara di mata Internasional.  Padahal sesungguhnya,  persoalan Rasisme bukan baru kali ini terjadi,  melainkan berulang-berulang terhadap Rakyat Papua dan mahasiswa. 


Dengan Demikian,  dengan melihat tulisan diatas dan disimpulkan sebagai Rekomendasi yang diajukkan kepada pihak-pihak yang berwenang sebagai berikut:


1. Segera Bebaskan Tahanan Rasisme, baik di Kalimantan,  Jakarta,  Papua dan Papua Barat. 


2. Stop Jual Beli Hukum dengan Kepentingan Pribadi. 


3. Stop melakukan diskriminasi,  persekusi,  intimidasi dan Rasisme terhadap Rayat Papua dan Mahasiswa. 


Mahasiswa Papua.

#Budaya

#MRP

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait