Tanpa Syarat, Kapolda Papua dan Polresta Jayapura Diminta Bebaskan 65 Orang Tahanan

Cinque Terre
Manfred Kudiai

11 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Masa Aksi saat Ditaham. (Doc. LBH dan Papua.Ist)

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com-- Enam Pulu Lima Orang masa Komite Aksi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Jayapura, Papua yang ditahan oleh Aparat Keamanan pada hari Kamis (15/8) hingga  saat ini belum dibebaskan. Untuk menanggapi hal  tersebut, Tim Pendamping Hukum,  Lembaga Bantuan Hukum  Papua (LBH)  dan PAHAM Papua dengan tegas meminta  kepada Kapolda Papua dan Kapolresta Jayapura  untuk segara membebasakan tahanan tanpa Syarat.

 

“Sejak pagi (15 Agustus 2019) masa Komite Aksi ULMWP diangkut dan ditanah di Polresta Jayapura hingga saat ini (16 Agustus 2019). Ketika ditanya tentang surat penangkapan dan penahanan pihak penyidik tidak menunjukan namun hanya melakukan permintaan klarifikasi. Dari 65 orang masa Komite Aksi ULMWP sekitar 42 orang yang dimintai keterangan untuk klarifikasi sementara yang lainnya tidak dimintai keterangan,” Papar LBH dan PAHAM Papua dalam pernyataan tertulis yang diterima media ini, Jumat (16/8).

 

Sampai saat ini (16 Agustus 2019) pendamping hukum mengaku  belum mengetahui terkait apa dasar hukum yang dilanggar oleh masa Komite Aksi ULMWP.

 

Hal tersebut dikatakan setelah melihat Surat Penolakan yang telah ditayangkan oleh pengurus Komite ke Polda Papua dan Polresta Jayapuara.

 

 “Berdasarkan surat pemberitahuan yang telah dilayangkan oleh pengurus Komite ke Polda Papua dan Polresta Jayapuara telah menunjukan bahwa Komite Aksi ULMWP telah menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan mekanisme yang dijamin dalam UU Nomor 9 tahun 1998. Pendamping hukum justru menyayangkan sikap kepolisian yang menerbitkan Surat Penolakan Pemberitahuan yang diberikan kepada salah satu Kordinator Komite pada tanggal 14 Agustus 2019 di taman imbi sebab perihal surat penolakan pemberitahuan tidak diatur dalam UU No 9 Tahun 1998,” paparnya.

 

Terlepas dari itu, rupanya pihak kepolisian saat menahan 65 orang masa komite aksi tidak memilah-milih antara anak dan dewasa sehingga ada beberapa anak yang juga ditahan hingga larut malam selanjutnya dipulangkan sementara yanh lainnya di tahan. “Atas fakta anak yanh ikut ditahan secara langsung menunjukan bahwa pihak kepolisian melanggar UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.”

 

Terkait 65 orang masa Komite Aksi ULMWP terus di tahan hingga dini hari tanggal 16 Agustus 2019, dinilai alasan penahanan yang tidak jelas.

 

“Pada prinsipnya penahanan hanya dapat dilakukan satu hari sebagaimana diatur pada Pasal 17 junto Pasal 19 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga kami berharap agar pihak kepolisian dapat menegakan Pasal 19 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan cara membebaskan 65 orang yang ditahan sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019.”

 

Untuk itu, Tim  Pendamping Hukum (LBH PAPUA dan PAHAM PAPUA) menyimpulkan bahwa pihak kepolisian secara langsung telah melakukan beberapa tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

 

Hal tersebut dikatan karena  tiga hal: Pertama, menahan 65 orang masa Komite Aksi ULMWP tanpa dasar hukum yang jelas sehingga bertentangan dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2009. Kedua, melakukan tindakan pembungkaman ruang demokrasi dengan cara menerbitkan Surat Penolakan Pemberitahuan yang tidak diatur dalam UU No 9 Tahun 1998. Ketiga, menahan anak dibawah umur yang jelas-jelas merupakan tindakan pelanggaran hak anak sebagaimana dijamin dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keempat, menahan orang tanpa alasan dan status yang jelas selama 24 jam atau satu hari dimana tindakan tersebut bertentangam dengan Pasal 19 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

 

Melihat dasar Hukum yang berlaku maka Pendamping Hukum  menegaskan kepada:

1. Kapolda Papua C.Q Kapolresta Jayapura untuk tidak melakukan pembungkaman Ruang demokrasi dengan cara menahan masa aksi demokrasi damai tanpa dasar hukum yang jelas;

 

2. Kapolda Papua C.Q Kapolresta Jayapura dilarang menylahgunakan UU Nomor 9 Tahun 1998 dengan tujuan untuk membungkam ruang demokrasi di papua;

 

3. Kapolda Papua C.Q Kapolresta Jayapuran untuk menghentikam tindaka  penangkapan terhadap anak dibawah umur dengan tujuan melindungi hak anak sebagaimana dijamin dalam UU No 23 Tahun 2002;

 

4. Kapolda Papua CQ Kapolresta Jayapura segerah implementasikan Pasal 19 KUHAP  dengan cara membebaskan 65 orang masa Komite yang di tahan  pada tanggal 15 Agustus 2019.

 

Untuk lebih lanjut  terkait peristiwa penahanan tersebut  dapat menghubungi Direktur Lembaga Bantuan Hukum, Emanuel Gobay, (082199507613) dan Rudolof Kirihiyo, (081248821209).

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Baca Juga, Artikel Terkait