Tapol Rasisme ditengah Pandemi Virus Covid 19

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

3 Hari yang lalu
INFORMASI

Tentang Penulis
Foto: Ilustrasi Trali Besi Tahanan.

Oleh : Aleksius G

Dampak wabah virus covid 19 mematikan itu belum tentu akan segera diatasi oleh Pemerintah Pusat. Sementara, ODP, PDP bahkan positif virus covid19 tiap hari mengalami peningkatan di Indonesia. Update terakhir Pada Rabu (25/3/2020) jumlah kasus Covid-19 mencapai 790 orang dengan pasien dirawat 105 orang dan korban meninggal 58 orang.

Pemerintah Pusat terlanjut mengeluarkan pernyataan tentang  belanja Obat Pencegahan Virus Covid19 di Negara China pekan kemarin sebanyak sembilan ton. Hingga kini, belum ada informasi pembagian obat pencegahan itu ke wilayah-wilayah Provinsi, Daerah dan Kota.

Pemerintah Pusat pun telah mengintruksikan agar membatasi aktivitas keramaiaan  dan meliburkan aktivitas demi mencegah penyebaran virua covid19.

Atas dasar intruksi itu dan pertimbangan pentingnya nyawa manusia, Maka Provinsi Papua, Bupati/Walikota, Forkopimda seprovinsi Papua telah menyepakati untuk lockdown di beberapa daerah, seperti, Wilayah Adat Lapago, Meepago dan Ha Anima dan juga dilakukan pembatasan sosial. Hasil kesepakatan  itu diselenggarakan di Gedung Negara, Jayapura,  24 Maret 2020.

Provinsi Papua Barat nampaknya mengambil langka dan kebijakan yang berbeda. Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan tidak berlakukan lockdown penerbangan dan pelabuhan karena pertimbangkan ekonomi bagi masyarakat.

Kata Mandacan menyebutkan jika ada penghentian penerbangan ke Papua Barat harus dipikirkan dampaknya. 

"Terutama dampak perekonomian yang sangat besar. Kami tetap membuka penerbangan seperti saat ini saja, perekonomian masyarakat sudah sangat goyah, Nilai rupiah sudah anjlok, apalagi di lockdown atau penerbangan ditutup," ujar Domiggus, Rabu (25/3), seperti di lansir kumparan.com.

Menurut Gubernur Dominggus, jika penerbangan sampai ditutup, dampaknya akan sangat besar kepada masyarakat setempat.

"Kami tak mengambil kebijakan seperti Papua dan masih mengikuti arahan dari pusat untuk pencegahan corona covid-19, sebab pemerintah pusat saja tak melakukan penghentian penerbangan ataupun lockdown," katanya. 

Menurut Gubernur Dominggus, instruksi dari Presiden Jokowi kepada seluruh gubernur di Indonesi, untuk memperketat pengawasan bandara dan pelabuhan, termasuk mereka yang terinfeksi covid 19 atau dalam pemantauan. 

"Papua Barat tetap melanjutkan instruksi dari pemerintah pusat, semua fasilitas yang ada agar dimaksimalkan dan masyarakat setempat tetap menjaga kesehatan dan memproteksi diri dari corona covid-19," ujarnya.

Kedua pimpinan Daerah Papua dan Papua Barat terjadi diskominikasi dan koordinasi untuk selamatkam nyawa manusia Papua.

Gubernur Papua barat, semestinya mengambil langkah yang tertuju pada selematkan nyawa manusia Papua. meski sikap dont Lockdown tidak diberlakukan. Keputusan pemerintah  Pusat justru mengingatkan kepada masing-masing pimpinan daerah agar mencegah penyebaran virus covid19  yang mematikan itu dengan melakukan penerbitan libur dunia selama 14 hari, dan pembatasan sosial, seperti tempat keramaiaan dan lain sebagainnya.

Sementara sikap dan kebijakan Pimpinan Daerah lebih penuh  dan berhak untuk berlakukan lockdown, karena penyebaran virus covid19 sangat cepat dan singkat tertular. Pemerintah Papua barat pun perlu petimbangkan fasilitas kesehatan, jumlah dokter spesial penyakit dalam di  Papua Barat  yang bisa tangani pasien Virus Covid19 ketika pasien terjangkit pandemi covid19 lebih banyak.

Alangkah baik, Pemerintah Papua Barat mempertimbangkan semua sisi sebelum terjadi banyak kematian di daerah Papua Barat. Utamakan nyawa manusia Papua ketimbangkan ekonomi dan lain sebagainya.

Melihat dinamika itu, Pemerintah Papua  dan Papua Barat mesti duduk dan bicarakan soal penahanan Tahanan Rasisme baik di Kalimantan Timur, Jakarta dan Papua dan Papua Barat.

Mereka yang ditahan di tengah pandemi Virus Covid19 dan bersiko kena virus mematikan itu, sangat diharapkan kepada Gubernur Papua dan Papua Barat untuk memastikam kondisi kesehatan tahanan Rasisme dan pulangkan ke Papua.

Melihat proses persidangan mereka yang ditahan kini tidak berjalan normal karena virus covid19. Tahanan di Rumah Tahanan Kalimantan Timur (Balikpapan)  Jakarta dan Papua berjumlah diatas seribu jiwa orang. Takutnya disaat jam kunjungan keluarga yang datang dari luar terkena virus covid19 dan tertular ke  salah satu tahanan. maka, akan berdampak buruk dan tertular kepada seribu tahanan lain. 

Dengan demikian, Pemerintah Papua dan Papua Barat agar duduk bersama untuk bicarakan  kepulangan tahanan Rasisme  dari Jakarta dan Kalimantan ke Papua untuk jalani hukuman di Papua. Apabila kesehatan tahanan Papua Rasisme terganggu maka akan berdampak buruk di tanah Papua.

Menurut akun laman facebooknya Ibrahim Peyon yang adalah Akademisi dengan 15 Komentar dan 75 kali dibagikan, Kamis 26 Maret 2020 menuliskan tentang Antara Lockdown dan Kompromi dua Provinsi Papua.

Dua putra pegunungan Papua menjadi gubernur untuk dua Provinsi Papua. Lukas Enembe dari Pegunungan Tengah New Guinea, dan Dominggus Mandacan dari pegunungan Arfak New Guinea. 

Dua gubernur anak pegunungan ini memiliki kebijakan yang berbeda tentang Papua. Enembe lebih berani dan pro rakyat Papua, sedang Mandacan masih ragu-ragu dan pro keinginan penguasa Jakarta. 

Enembe lebih berani dan tidak hitung kehilangan jabatan, sedang Mandacan tidak berani dan takut kehilangan jabatan. Enembe lebih sayang pada bangsanya, sedang Mandacan ragu-ragu, tidak tegas dan tidak sayang pada bangsanya. 

Sikap dua anak pegunungan ini telihat dalam beberapa kebijakan atas Papua. Contoh pertama, kasus rasisme tahun 2019 lalu, sikap Gubernur Enembe tegas dan jelas atas rasisme Indonesia, dan bawa aspirasi rakyat Papua kepada Jokowi secara murni. Sedang Gubernur Mandacan, hari pertama bicara berani di televisi tetapi hari-hari selanjutnya sikap itu telah berubah, ragu-ragu, pasra, dan tunduk pada Jakarta. 

Contoh kedua, sikap dua Gubernur ini atasi virus Korona. Gubernur Enembe tegas lockdown, sedang sikap Mandacan tidak tegas, ragu-ragu, takut dan tunduk pada tekanan Jakarta. 

Dua gubernur, dua anak pegunungan ini menunjukkan dua sikap yang berbeda. Sikap tunduk, takut, ragu-ragu adalah sikap Inlender pada masa kekuasaan Benda dulu dalam sejarah Indonesia. Sikap macam itu adalah sikap para tertindas yang tunduk pada kekuasaan, karena sikap berani yang asli telah didokrin dalam ideologi kolonial terutama pada penduduk asli yang dikolonisasi atau diduduki itu. 

Bila orang memiliki sikap macam ini mereka tidak akan menyelematkan bangsa mereka pada kebebasan sejati, melainkan mereka selalu hidup pada kebebasan semu yang tidak jelas.

Penulis mahasiswa Papua di Jayapura

#Pemerintahan

#Lingkungan dan Hutan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait