Target Mengurangi Emisi Karbon, JAMPIKLIM DIY Nyatakan Sikap

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Tahun yang lalu
LINGKUNGAN

Tentang Penulis
Ilustrasi. Ist

 

YOGYAKRTA, KABARMAPEGAA.com--Indonesia memiliki target mengurangi emisi karbon di akhir tahun 2020 ini untuk memenuhi  salah  satu  indikator  penting  SDGs.  Untuk mendukung target tersebut Jaringan Masyarakat Peduli Iklim  Daerah Istimewa Yogyakarta, (JAMPIKLIM) DIY kelaurkan siaran pers.

 

Siaran Pers yang diterima media  kabarmapegaa.com, sebagai berikut:

 

SIARAN PERS
JAGA AKAL SEHAT, JAGA BUMI, JAGA IKLIM

#GagalkanOmnibusLaw

 

Indonesia memiliki target mengurangi emisi karbon di akhir tahun 2020 ini untuk memenuhi  salah  satu  indikator  penting  SDGs.  Namun,  saat  pelantikan,  presiden  RI terpilih, Joko Widodo meminta DPR untuk membuat Undang-Undang yang merevisi banyak Undang-Undang dan peraturan, di antaranya yang terkait perlindungan lingkungan.  Undang-Undang besar ini menggunakan prinsip Omnibus, yang menggabungkan 15 sektor usaha dengan dalih penciptaan pekerja (RUU Cipta Kerja) dan pengembangan UMKM.

 

Risiko terbesar dari penggabungan beragam kebijakan strategis menjadi Omnibus Law menjadi instrumen pengalihan alur perizinan usaha, khususnya di sektor yang banyak menimbulkan kritik pengrusakan alam. Sektor-sektor yang dimaksud antara lain, sesuai prioritas perlindungan lingkungan hidup, yaitu Kelautan dan perikanan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan sumber daya mineral (ESDM), Ketenaganukliran, Pariwisata, Pekerjaan umum,  dan Perumahan rakyat. Sektor-sektor yang belum disebutkan ini, sangat mungkin akan ditambahkan oleh DPR.

 

Oleh  karena  itu,  diperlukan  pengawalan  ketat  Omnibuslaw  dan  kebijakan- kebijakan lain yang eksploitatif yang berdampak signifikan pada keberlanjutan alam, perubahan   iklim,   yang   keduanya   mempunyai   dampak   yang   tidak   netral   gender. Pengawalan ini sekaligus untuk memastikan terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan yang lebih adil. Terlebih, sektor ekstraktif atau ESDM yang masih terus digadang-gadang pemerintah Indonesia sebagAi sumber ekonomi strategis, yang semakin menunjukkan kemunduran kemampuan berpikir jernih, menghilangkan akal sehat, menjauhkan dari rasa keadilan dan martabat kemanusiaan. Apalagi, dalam RUU Cipta Kerja secara gamblang sangat memudahkan keleluasaan pelaku usaha, terlebih perusahaan tambang.

 

Sementara, kita semua tahu bahwa usaha tambang mempunyai beragam resiko, terutama kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi, meskipun pemerintah merevisi berbagai produk kebijakan pusat dan daerah, tetapi paling tidak  ada itikad menyebutkan konsep daya dukung lingkungan dan keadilan ekonomi. Tak hanya kemudahan pada sektor ini, RUU Cipta Kerja juga mendorong kemudahan usaha di sektor pariwisata yang berimplikasi terjadinya tumpang tindih kebijakan dengan sektor industri ekstraktif.

 

Berdasarkan situasi di atas, penting bagi JAMPIKLIM untuk bergerak bersama mengembalikan semangat membangun perekonomian Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan daya dukung lingkungan hidup yang lestari, serta keseimbangan rohani dan jasmani,  dengan prinsip – prinsip kedaulatan ekonomi, keadilan social, keadilan ekologis, keadilan iklim, dan keadilan gender.   Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menyadari pentingnya politicalwill pemerintah dengan membuat, dan atau mengintegrasikan  kebijakan lingkungan dengan perpektif keadilan iklim dan keadilan gender.

 

JAMPIKLIM juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak melupakan nasib saudara-saudara kita yang berada di, dan, atau sekitar pantai yang direklamasi, hutan dan gunung yang telah digunduli, yang berakibat semakin sulitnya warga memenuhi kebutuhan pangan karena akses dan kontrol atas sumber pangan dibatasi dan dirampas untuk kepentingan korporasi meskipun atas nama kesesejahteraan masyarakat.  Belum usai masalah pangan, timbul masalah pencemaran dari pencucian dan pemurnian logam yang ditambang. Belum usai soal pencemaran, hadir bencana mulai banjir, cuaca yang tidak menentu, hingga kebakaran hutan.

 

Perempuan karena peran gendernya, mempunyai dampak yang berbeda dan berlapis. Perempuan tidak hanya kehilangan akses sumber kehidupan, tetapi juga termarginalkan secara ekonomi, dan mengalami beban ganda akibat pemiskinan. Selanjutnya, mereka yang compang camping tercabik dari kehidupannya karena   harus bertarung dengan deretan pengacara kelas kakap sewaan korporasi.

 

Selain persoalan di atas, khususnya di sektor kehutanan, pada tahun 2019 BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) (19/09/2019) menyebutkan luas lahan terbakar di Provinsi Riau mencapai 49.266 hektar, Kalimantan Tengah mencapai 44.769 hektar, Kalimantan Barat mencapai 25.900 hektar, Kalimantan Selatan mencapai 19.490 hektar, Sumatera Selatan mencapai 11.826 hektar, dan Jambi mencapai 11.022 hektar. Hutan dan lahan tersebut jelas dibakar, bukan terbakar. Siapa yang membakar dan di konsesi lahan siapa?   Tak ada kebijakan yang cukup jelas, sehingga selalu berulang tanpa proses penegakan hukum yang adil.

 

Pada sektor energi, pilihan kebijakan energi juga tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Berdasarkan rilis Rencana Strategis 2015-2019, Dewan Energi Nasional menyebutkan ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sangat tinggi, mencapai 96% dengan rincian minyak bumi 48%, gas bumi 18%, dan batubara 30%. Artinya ada proses penghancuran hutan dan pengeboran tanah dalam aktivitas pemenuhan energi nasional. Padahal dalam proses pengambilan energi fosil membuat rakyat kehilangan kampungnya, tempat anak-anaknya bermain, tempat perempuan mengembangkan pengetahuannya tentang sumber   kehidupan, sejarah asal usul dengan tanahnya, sampai  meninggalnya keluarga dan nyawa anak yang tidak berdosa di lubang tambang.

 

Penggundulan hutan, reklamasi  pantai,  massifnya pembangunan  industri eksploitatif alam, penggunaan energi fossil tanpa batas adalah deretan soal yang semakin menambah pekat problem perubahan iklim. Cuaca yang tidak menentu, cuaca ekstrim, bencana kekeringan, banjir dll yang mengancam keberlangsungan ekonomi dan alam. IPCC (Intergovenrmental Panel on Climate Change) menyimpulkan bahwa kita sedang dalam perjalanan mencapai batas pemakaian karbon yang tersedia dalam satu dekade ke depan, sehingga suhu semakin naik (ambang batas 2 derajat celcius).    Per September 2019, berdasar data   International Climate Emergency Forum (ICEF) (http://bit.ly/ce- governments)  tercatat  sudah  1042  pemerintah  dan  19  Negara  yang  mendeklarasikan #DaruratIklim #ClimateEmergency #ClimateCrisis.

 

Berdasarkan gambara situasi di atas, Yogyakarta melalui Jaringan Masyarakat Peduli Iklim (JAMPIKLIM), mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan korporasi sebagai berikut:

  1.  Indonesia,  baik  Negara,  maupun  kota,  kabupaten,  bahkan  pemerintah  desa  ikut Tetapkan #DaruratIklim #KeadilanIklim
  2. Menuntut pemerintah untuk menata kembali kebijakan investasi yang merusak hutan dan lahan di tanah air;
  3. Menuntut pemerintah untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru dan terbarukan;
  4. Menuntut pemerintah menertibkan perilaku industri yang mencemar lingkungan dan merusak bumi seperti limbah dan sampah;
  5. Menuntut pemerintah memberi ruang pariwisata berbasis warga dengan daya dukung lingkungan yang bisa dikelola warga;
  6. Menuntut  korporasi  mengubah  perilaku  produksi  dan  bertanggung  jawab  atas kerusakan yang dilakukan;
  7. Menuntut pemerintah untuk benar-benar   mengintegrasikan perspektif gender, baik dalam kebijakan dan aksi   terkait isu perubahan iklim, lingkungan hidup, pangan, investasi, pertanian, peternakan, energi, dan sektor strategis lain yang relevan.
  8. Menuntut pemerintah untuk memastikan akses dan kontrol masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan dan aksi sehingga mendapatkan manfaat pembangunan yang adil dan setara
  9. Kami  mengajak  semua  elemen  masyarakat  untuk  bersama-sama  menjaga  bumi sebagai rumah bersama dengan cara-cara yang adil dan lestari.

 

#GagalkanOmnibusLaw
#DaruratIklim
#ClimateEmergency
#ClimateJustice

 

Yogyakarta, 3 Maret 2020

Jaringan Masyarakat Peduli Iklim Yogyakarta

CP : Adi  : 085840309647
 

 

Redaksi

#Lingkungan dan Hutan

#Jumpa Pers

Baca Juga, Artikel Terkait