Terkait Pelanggaran HAM Papua, 5 Uskup di Papua Harus Bersuara

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

12 Hari yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Penulis, Fransiskus M. Yogi / KM

 

Oleh Fransiskus M. Yogi

Artikel, KABAR MAPEGAA.COM - 5 (Lima) Uskup Papua adalah wakil rakyat nasrani yang berada di Papua. Uskup-uskup harus hidup berlaku seperti teladan Yesus kristus. Penulis minta untuk para Uskup Papua, agar dalam pewarta Firman Tuhan pun harus sama seperti Misi dan Visi Yesus Kristus sebagai Pembebas/Penyelamat rakyat dari penjajahan. Hidup seperti Nabi harus mau mengikuti kisah sengsara Yesus. Niscayanya, Agama mengajarkan keselamatan semua komponen diplanet bumi terutama umat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna serta komponen bumi lainnya seperti kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Papua.

“Teladan, Musa melakukan gerakan penyelamatan rakyat saat Musa menghadapi tantangan berat untuk pembebasan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir di bawah pemerintahan Raja Firaun. Yesus Kristus menghancurkan kekuatan imperium Romawi melalui gerakan sampai kematiannya. Arti penyelamatan bangsa dan pengorbanan bangsa lain, seperti yang kita ketahui di kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Seperti dalam perayaan hari peringati Paskah. Bukan hanya sebuah perayaan biasa atau simulasi memperingati kematian Yesus Kristus sebagai Tuhan, Toko Guru, Penyelamat, tetapi juga demi keselamatan nyata. Para Pengikut memastikan dirinya untuk berkarya dalam pembebasan yang termarginal dan tertindas di bawa tangan-tangan penguasa, perampasan hak rakyat, kekerasan militer, monopoli ekonomi dan seterusnya. Kesadaran umat penempuh segala batas pembebasan bagi umat yang tertindas.”

Tuntutan pengakuan Rome Agreement dan New York Agreement tahun 1962 kepada Paus di Vatikan Roma adalah suatu kewajiban Biarawan yang berorganisasi di Papua untuk keselamatan rakyat Papua yang tertindas ini. Penulis yakin 100%, jika kedua persetujuan ini benar, maka niscaya akan ada solusi. Dilansir Satuharapan.Com, edisi (11/11/2017) bahwa PM Vanuatu sebagai satu Ras Melanesia Pasifik dari Perahu MSG dan PIF, bicarakan Pelanggaran HAM Papua kepada Paus Fransiskus di Ruang Clementine, Istana Apostolika, Vatikan. “Saya berbagi keprihatinan dengan rakyat di wilayah anda, khususnya mereka yang menghadapi kejadian-kejadian lingkungan ekstrem dan perubahan iklim yang semakin sering dan intens”, kata Fransiskus, yang dalam sambutannya, mengutip dokumen Laudato Si berkali-kali.

Penulis selaku umat katolik Papua, akan selalu wartakan kabar ini selama media sosial ada. Dan selama penulis diberikan-Nya hayat dalam kandung raga. Penulis sudah mempunyai mata, rakyat punya mata, bukan buta lagi sekarang. Salah warta pun sudah, sedang dan akan kelihatan selama kebenaran itu menghampiri kita.

Isi Perjanjian Roma 30 September 1962 cacat hukum dan moral. Perjanjian diadakan di Roma Ibukota Italia pada 30 September 1962 setelah perjanjian New York 15 Agustus 1962. Perjanjian ini datang karena saran dari Pak Elsworth Bunker, itu ditandatangani oleh Indonesia, Amerika Serikat dan Nederland Raya, Tanpa melibatkan rakyat Papua pada hal yang dibicarakan adalah nasib Bangsa Papua.

Perjanjian Roma yang tersedia antara lain ini sebagai berikut :

Pertama, Referendum atau Pepera ditetapkan untuk tahun 1969 di Perjanjian New York Agustus 1962. Untuk ditunda atau mungkin dibatalkan.

Kedua, Indonesia Memerintah Papua Barat selama 20 berikutnya – lima tahun (25) efektif dari pertama Mei 1963.

Ketiga, Metode untuk digunakan untuk pelaksanaan Pepera atau Referendum akan sistem musyawarah sesuai dengan praktek Parlemen Indonesia.

Keempat, Laporan akhir PBB mengenai pelaksanaan Pepera disampaikan kepada Majelis Umum PBB diterima tanpa debat terbuka.

Kelima, Negara serikat bertanggung jawab untuk melakukan investasi melalui perusahan negara Indonesia untuk eksploitasi mineral, minyak bumi dan sumberdaya lainnya dari Papua Barat.

Keenam, Amerika Serikat menjamin Asian Development Bank US $30 Juta untuk diberikan kepada United Nation Development Programme (UNDP) untuk mengembangkan Papua Barat untuk Periode dua puluh lama (25) tahun.

Ketujuh, Amerika serikat menjamin dana Bank Dunia untuk Indonesia untuk merencanakan dan melaksanakan program transmigrasi di mana Indonesia dimukimkan di Papua Barat mulai dari tahun 1977.

Perjanjian ini di tanda di Ibu kota Italia, Roma pada 30 September 1962 setelah Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 di PBB Mabes (Oleh D.N.).

Tuntutan ini disampaikan oleh seorang Aktivis Pemulihan Kasus Jiwa, Papua. Semoga Aspirasi ini terus disampaikan kepada Paus Fransiskus di Italian, Roma dalam rangka mendukung penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat Papua sesuai Misi gereja yaitu jalan menujua keselamatan manusia dan sumberdaya alamnya.

Penulis adalah Pemuda pemerhati kemanusiaan di Papua

#Gereja

Baca Juga, Artikel Terkait