Teroris Separtis Rasionalisasi Indonesia Dari Singkronisasi Amanah Charter The United Of Nations

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

7 Bulan yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Musa Pekei, saat menyampaikan aspirasi depan publik terlebih kepada TNI POLRI di kota Malang.

 

 

Oleh : Musa Pekei

 

KABARMAPEGAA.COM--Terorisme adalah  suatu perbuatan  melawan hukum atau  tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau massyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi. Konsep terorisme ini sengaja di ciptakan oleh Negara demi menyelamatkan wilayah konflik   yang secara presentase  mayoritas masyarakat ingin  menetukan  nasibnya sendiri (UUD 1945,UU/12/2005). Isu  itu  di redam  dengan bentuk  melawan Negara, makar atau teroris agar posisi wilayah itu  tetap berada dalam kekuasan negara Indonesia.

 

Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lainnya (UU Makar). Label seperatis ini hanya mendapatkan konotatif negative di kalangan negarawan, sekaligus tersikron dalam system politik internasional yang di anut oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Terlebih khusus dalam (charter) Konstitusi.

 

Melihat kelompok ini sebagai suatu bentuk representasi  mewakili kelompok criminal yang sengaja di ciptakan untuk menghancurkan negara bangsa. Cara pandang negara ini tidak hanya di ciptakan begitu saja. Namun negara Indonesia  sudah  belajar banyak  dari pengalaman penjajahan Belanda, pengalaman penjajahan di Eropa, Amerika dan Asia. Semua gerakan yang berbauh pembebasan nasional di stigma (Sterotipe)  sebagai bentuk teroris, separatis.

 

Semua ini adalah bentuk dan upaya negara Indonesia dalam mengkiminalisasikan isu gerakan pembebasan nasional west Papua dengan menetapkan Undang Undang makar sebagai bentuk upaya proteksi dari keterhubungannya dengan aturan mekanisme PBB yang juga memusuhi sepratisme dan terorisme. Sebab rasionalisasinya adalah bagaimana hubungan isu terorisme dan separatis adalah musuh utama yang di perangi oleh berbagai negara di dunia. Dan batasan hukumnya sudah di adopsi oleh Perserikatan Bangsa  Bangsa (PBB). Sehingga jika persoalan bangsa itu di bawa ke meja PBB, maka rasionalisasinya di anggap sebagai bentuk gerakan separatisme atau terorisme.

 

Padahal sesuai dengan konstitusi (Charter) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang juga diserap dalam hukum internasional, telah di anut dalam sumber-sumber hukum internasional yaitu: Tahta Suci (Vatikan), Keterangan para Ahli, Gerakan Pemberontakan. Sumber hukum ini sangat mendukung dalam semua aktivitas gerakan pembebasan nasional bangsa West Papua. Selain itu dalam perspektif biligerent perjuangan pembebasan suatu bangsa dapat di akui secara secara hukum internasional. Namun secara kebijakan global kebanyakan di anut dan berpatokan pada hukum dan   undang undang terorisme, separatis dan makar yang  berlaku dalam  konstitus negara masing masing dan juga sesuai dengan arahkan charpenter United Of  Nations (UN) tentang melawan terorisme, separatism.

 

Rasionalisasi konsep  terorisme, separatisme dalam konteks hukum dan undang undang adalah suatu upaya, kriminalisasi masing masing  nama organisasi dalam  gerakan pembebasan nasional bangsa West Papua. Mengapa  takut menggunakan nama gerakan pembebasan bangsa West Papua dalam membangun opini public di media?

 

Alasannya jika nama gerakan pembebasan nasional papua, maka masyarakat umum dan juga seluruh negara negara akan mempertanyakan, mengapa ada gerakan pembebasan nasional. Jika itu secara jelas muncul maka  banyak  negara akan  meminta untuk  mengagendakan  persoalan   dan banyak sorotan dari luar negeri untuk segera mempertanggungjawabkan semua isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

 

Mengapa sesuai  dengan konstitusi Perserikatan Bangsa  - Bangsa (PBB) dan Indonesia? Sesuai  dengan konstitusi PBB, jika isu-nya itu adalah terorisme dan separatisme maka PBB tidak  terlalu pusing menanggapi soal soal itu. karena isu itu adalah bentuk musuh bersama dari PBB sendiri maupun negara negara di dunia. Jikalau ada isu  pemberontakan pembebasan nasional, maka itu menjadi isu yang sangat penting dalam menanggapi keinginan masyarakat  di wilayah yang ingin menentukan nasibnya sendiri.

 

Sementara Indonesia memiliki hukum Makar yang mengkriminalisasi gerakan yang lebih pada terorisme dan separatisme. Tujuan dari penetapan produk hukum itu untuk melindungi semua kepentingan nasional (National Interest).

 

Semua gerakan yang berpihak pada pergerakan eksistensi dan pembebasan rakyat papua. Maka itu menjadi sebuah bentuk melawan Negara. Logika negara inilah yang di bangun oleh negara Indonesia guna menghancurkan semua gerakan pembebasan nasional bangsa West Papua di Indonesia.

 

Penulis Adalah Mahasiswa Papua, Aktif Di Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang.

 

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait