Tiada Ruang Isu Papua di Surabaya: Ini Enam Kasus Pembungkaman di  Tahun 2018

Cinque Terre
Manfred Kudiai

3 Bulan yang lalu
NASIONAL

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Massa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi demo 1 desember menuntut hak penentuan nasib sendiri di depan Gedung RRI, Jalan Pemuda Surabaya pada Sabtu (1/12/2018) pagi. tirto.id/Tony Firman.

 

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com-- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau disingkat KontraS (The Commission for Disappeared and Victims of Violence)  Surabaya  mencatat sedikitnya ada enam pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat yang berkaitan dengan isu Papua di Surabaya sepanjang tahun 2018 lalu.

 

Hak ini dikatakan karena terdapat beberapa agenda mahasiswa Papua di Surabaya yang dijaga ketat dan dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan (TNI/Polri.red)

 

Terdapat enan kasus atas pelanggaran  atas kebebasan berpendapat dan ruang ekpresi mahasiswa Papua di Surabaya.

 

Sesuai data yang dihimpun, terjadi pada tanggal 28 Maret 2018 saat Mahasiswa Papua surabaya hendak melakukan pemutaran Film  The First Glager yang dilaksanakan oleh Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya (AMP KK Surabaya) mendapat penjagaan ketat dari ouhak Polrestabes Surabaya dengan alasan "Dianggap rentan berkaitan dengan penyebaran Ideologi OP.

 

Selanjutnya, acara diskusi yang dilaksanakan oleh AMP KK Surabaya pada tanggal 1 Juli 2018 itu, dibubarakan secara pakasa oleh Polisi dan TNI, selain terjadi perusakan juga terjadi kekerasaan verbal (ujaran-ujaran bencian dan rasisme." Aksi diskusi dibubarkan dengan alasan, "Dianggap sebagai sebuah tindakan separatis."

 

Menjelang satu minggu, terjadi lagi kasusu yang serupa di kota pahlawan ini, pada tanggal 8 Juli 2018. Pembubaran dilakukan paksa dilakukan oleh TNI/Polri seketika mahasiswa Papua Surabaya saat acara diskusi dan pemutaran film " Biak Berdarah" yang s diselenggarakan oleh AMP KK Surabaya.

 

Saat itu, dibubarkan terjadi pemukulan terhadap mahasiswa Papua. Dalam kejadian itu, seoarang mahasiswi Papua yang juga sebgai peserta diskusi  mengalami pelecegan seksual.

 

Alasan dibubarkan kegiatan tersebut  karena dinilai akan diadan operasi yustisi bagi penghuni asrama mahasiswa Papua.

 

Selanjutnya, di kota yang sama (Surabaya) saat sekitar 200 mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi demo damai  menuntut hak penentuan nasib rakyat Papua di Surabaya, pada Sabtu (1/12/2018).

Aksi yang dilaksanakan tersebut adalah aksi damai. Namun mereka (massa aksi)  dihadang oleh beberapa ormas. Peserta aksi  mengalami kekerasaan secara verbal dan fisik, hingga mengakibatkan 3 orang mengalami luka bocor di kepala, sedangkan 16 orang lainnya mengalami luka-luka ringan. Lagi-lagi, kasi tersebut dihadang dengan alasan sebuah tindakan separatis.

 

1 Desember adalah hari lahirnya embrio Negara  West Papua dan Situasi Politik Papua Barat. Dengan demikian, orang Papua terus memperingati 1 Desember sebagai hari bersejarah bagi rakyat Papua dengan  melaukan berbagai kegiatan.

 

Seperti yang pernah dilaksanakan mahasiswa Papua di Surabaya dengan melakukan aksi demo yang berakhir dengan ricuh.

 

Melihak tindakan TNI/Polri dan beberapa ormas, KontraS menyayangkan tindakan penyerangan dan penghadangan yang terjadi saat aksi damai pada 1 Desember 2018 lalu di Surabaya.

 

Pada keesokan harinya, 2 Desember 2018, sebanyak 233 orang dari AMP surabaya diangkut paksa ke Poltabes Surabaya. Untuk aksi ini, mengapa dan apa sebabnya belum diketahui.

 

Namun beberapa media menyebutkan,mengamankan massa aksi dari kemungkinan adanya serangan dari ormas terhadap mahasiswa Papua.

 

Kemudian, yang akhir terjadi pada penutupan tanggal pada bulan desember, saat masyaraat seluru dunia bersiap-siap menyambut tahun baru yang ditandai dengan ucapan  "Welcome 2019" Poltabes Surabya melakukan penolakan  terhadap  Solidaritas Kemanusiaan untuk Papua Damai yang terdiri dari aksi penyalaan lilin, doa bersama dan seruan perdamaian. Dan ini, dianggap pertimbangan kemanan dan di anggap tidak sesuai undang-undang.

 

 

Kemudian, di Surabaya yang dijuluki kota pahlawan itu, sampai saat ini  mahasiswa Papau sulit dalam berekpresi. Menyampaikan pendapat dalam bentuk aksi maupun diskusi.

 

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait