Tidak Ada Pemberontak dan Separatis di Tanah Melanesia West Papua

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

3 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Gembala Dr. Socratez S.Yoman (Majalahwekonews.com)

 

(Tulisan ini tanggapan saya tentang tulisan pak Letkol Muhammad Aidi).

 

Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman

 

1. Pendahuluan

 

Memang harus diakui dengan jujur bahwa para kolonial tidak pernah mengakui pejuang keadilan, kesamaan hak, martabat manusia dan kedamaian. Para pahlawan rakyat tertindas itu selalu dilihat dan dinilai oleh penjajah sebagai orang-orang pemberontak dengan kata lain separatis. Seperti pak Letkol Muhammad Aidi menanggapi artikel saya yang berjudul: Kemerdekaan Rakyat dan Bangsa West Papua hanya Persoalan Waktu pada 10 Agustus 2019.

 

Pak Muhammad Aidi memberikan judul: "Berhentilah Mengatasnamakan Rakyat Karena Yang Anda Bela Itu Entah Rakyat Papua Atau Pemberontak?

 

Saya hargai tanggapan dari TNI atas tulisan saya ini. Karena itu tugas TNI untuk menangkal dan menentang semua tulisan yang merong-rong wibawa NKRI.

 

Sebaliknya juga TNI harus hargai juga tulisan saya sebagai Gembala untuk menjaga, melindungi dan menggembalakan umat Tuhan yang punya Negeri dan Tanah leluhur West Papua. TNI memberikan stigma Pemberontak, Separatis, Makar, OPM, dan KKSB, tetapi saya sebagai Gembala melihat dari perspektif iman Kristen bahwa mereka itu adalah umat Tuhan dan sebagai para pahlawan kemanusiaan, pejuang sejati martabat manusia.

 

Dalam keyakinan iman ini, saya sangat sependapat dengan pernyataan iman Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo sebagai seorang Gembala dan pemimpin rohani di Timor Leste.

 

"...dalam realita kalau sudah menyangkut pribadi manusia, walaupun dengan alasan keamanan nasional, Gereja akan memihak pada person. Karena pribadi manusia harganya lebih tinggi daripada keamanan negara atau kepentingan nasional." (Sumber: Voice of the Voiceless: Frans Sihol Siagian dan Peter Tukan, 1997: hal. 127).

 

Lebih jauh sesuai dengan iman Kristiani, manusia adalah gambar dan rupa Allah yang diciptakan oleh Allah. Permulaan Kitab Kejadian 1:26 dengan tegas menyatakan:

 

Berfirmanlah Allah: "Marilah Kita menjadikan manusia sesuai gambar dan rupa Kita..."

 

Mengapa gambar dan rupa Allah ini diberikan stigma separatis, pemberontak, dan mitos-mitos lain oleh penguasa kolonial Indonesia?

 

Dalam posisi iman saya, Tuhan Yesus Kristus lahir di Kandang Betlehem, Yesus Kristus rela mati di kayu salib di Golgota dan dikuburkan dan bangkit untuk umat Tuhan. Alkitab, Kitab Suci mencatat itu. Saya berdiri di situ dan saya bersuara dari keyakinan itu. Dalam Kitab Suci atau Firman Tuhan tidak tertulis NKRI harga mati atau manusia Papua diberikan stigma pemberontak dan Separatis.

 

Saya ada mandat Ilahi dan kuasa Ilahi dari Tuhan Yesus Kristus dan dari gereja-gereja kudus untuk menjadi gembala dan pemimpin mereka. Saya dimandatkan dan dikuasakan untuk bersuara untuk penderitaan umat Tuhan.Karena itu yang bisa menghentikan saya supaya tidak bersuara hanya Tuhan Yesus Kristus dan juga warga Baptis Papua melalui aturan-aturan konstitusional setiap 5 tahun.

 

Pak Muhammad Aidi, Anda mungkin baru tahu dan baru kenal yang bernama Gembala Ndumma Dr. Socratez S.Yoman, MA. Sebelum bangsamu datang menduduki dan menjajah bangsa kami, kami sudah ada di atas tanah leluhur dan pusaka kami West Papua. Kami kenal bangsamu hanya 57 tahun. Kami ada di sini sejak dulu.

 

Lagi pula yang melarang saya menulis itu adalah seluruh rakyat dan bangsa West Papua dari Sorong-Merauke. Karena saya menulis dan berkarya untuk bangsaku dan rakyatku. Saya tidak berbicara atau menulis tentang orang Melayu Indonesia. Maaf, pak Muhammad Aidi sangat keliru.

 

Saya juga bukan bawahan Anda. Saya bukan anak buah Anda. Saya bukan anak kecil. Saya seorang pemimpin yang sudah sekolah. Saya tahu mana yang benar dan yang salah. Saya tahu apa yang saya kerjakan. Saya mengerti dan melihat penderitaan bangsa saya. Anda diperintah karena ada atasan Anda. Saya pemimpin dan saya pengambil keputusan dan saya ada kuasa dan mandat dari Tuhan Yesus Kristus dan warga Baptis.

Saya bersuara tentang penderitaan umat Tuhan sebagai sahabat manusia yang ditindas. Saya bersuara yang benar dan adil sesuai ukuran iman dan pendidikan saya. Saya bersuara umat Tuhan yang tak bersuara. Saya punya hak 100% untuk membela kehormatan dan martabat bangsaku West Papua. Tidak ada orang yang melarang dan membatasi saya.

 

Karena itu, Gereja harus hadir dalam dunia realitas. Gereja tidak boleh berada dibalik mimbar dan menghibur diri dengan ayat-ayat Alkitab/Kitab Suci Injil. Karena Injil bukan khotbah. Injil bukan juga teori. Injil bukan bermeditasi. Injil itu nyata. Injil itu hadir di tengah-tengah realitas hidup umat manusia. Gereja tidak boleh membiarkan mereka umat Tuhan di Tanah West Papua diperlakukan tidak adil, tidak manusiawi dan diberikan stigma pemberontak dan separatis atas nama keamanan dan kepentingan nasional. Gereja harus berpihak kepada umat Tuhan untuk menggembalakan dan melindungi mereka.

 

Kalau dibilang pak Gembala Dr. Socratez S.Yoman adalah penghayal kelas berat berarti pak Letkol Muhammad Aidi mengakui saya anak yang lahir di honai yang memiliki kecerdasan. Itu pengakuan para kolonial yang jujur dan bagus. Dalam hidup ini harus ada mimpi, ada HOPE. Hidup ini perlu imajinasi. Saya bukan patung. Saya bukan robot yang dikendalikan remote control. Saya orang yang berpikir. Berpikirlah dan tulislah yang baik untuk pendidikan, pencerahan dan menjadi berkat, bukan membela diri dengan alasan yang tidak ada di logika.

 

Kalau dikatakan tulisan-tulisan saya selama ini memprovokasi, yang berhak menilai itu hanya rakyat dan bangsa West Papua. Karena saya menulis tentang rakyatku dan bangsaku West Papua yang diduduki dan dijajah oleh kolonial Indonesia.

 

2. Mengapa Rakyat dan Bangsa West Papua Berjuang Melawan Kolonial Indonesia?

 

Pak Letkol Muhammad Aidi tolong baca bagian kedua ini baik-baik, teliti dan cermat. Anda jangan salah dan keliru. Ada dasar dan alasan kuat sehingga rakyat dan bangsa West Papua berjuang untuk hak politik dan masa depan mereka di atas tanah pusaka mereka. Dasarnya ialah PEPERA 1969 MERUPAKAN LUKA MEMBUSUK, FONDASI LAPUK DAN RAPUH DALAM TUBUH BANGSA INDONESIA.

 

Saya minta pak Letkol Muhammad Aidi bacalah dan nikmatilah tulisan dan kajian mendalam dengan fakta-fakta dan dokumen-dokumen resmi ini. Karena Anda tidak suka yang sepenggal-sepenggal. Kalau belum puas, saya terus menulis lebih dalam lagi untuk Anda supaya Anda belajar yang benar dan jujur.

 

Penulis sudah sekolah. Karena sudah sekolah, penulis tahu apa itu Pepera 1969. Saya terus membaktikan ilmu saya & pertanggungjawabkan iman saya untuk membela kehormatan dan martabat rakyatku dan bangsaku yang sudah lama menderita karena satu penyakit yang namanya penyakit Pepera 1969. Penguasa kolonial Indonesia membanggakan diri dengan Pepera 1969 sudah final karena sudah disahkan dalam Sidang Umum PBB pada tahun 1969, maka status politik West Papua dalam Indonesia juga sudah final. Ini kleim penguasa kolonial Indonesia selama ini.

 

Saya mempunyai taggungjawab asasi dan juga memiliki kewajiban asasi sebagai anak yang dilahirkan dalam komunitas Melanesia di Tanah West Papua untuk memperjuangkan harapan bangsaku di atas tanah pusaka mereka. Saya melihat. Saya mendengar. Saya menyaksikan. Saya mengalami. Saya menyadari bahwa rakyatku dan bangsaku sudah cukup lama menderita dibawah penguasa tangan besi dan telinga tuli yang tidak kenal kebenaran dan anti keadilan yang namanya penguasa kolonial Indonesia. Bangsa yang tidak pernah ada dan tidak pernah dikenal sebelumnya oleh leluhur dan nenek moyang bangsa Melanesia.

 

Penulis terus sampaikan berulang-ulang tentang Pepera 1969 yang tidak adil dan dimenangkan oleh ABRI dengan cara-cara yang tidak beradab, kejam, brutal dan biadab dan tidak manusiawi itu kepada para pembaca.

 

2.1. 15 Negara Anggota PBB Pernah Menolak Hasil Pepera 1969 Dalam Sidang Umum PBB

 

Para pembaca perlu tahu bahwa ada 15 Negara dari kawasan Afrika dan Karabia pernah melawan dan menolak hasil Pepera 1969 yang tidak adil dan yang dimenangkan ABRI itu. Penulis sampaikan dua contoh.

 

Duta Besar Perwakilan tetap Pemerintah Gana di PBB, Mr. Akwei melawan dan menolak dengan tegas hasil Pepera 1969 yang palsu dan cacat hukum.

 

"...yang dilaporkan Sekretaris Jenderal PBB bahwa bukti-bukti peristiwa keputusan pelaksanaan pemilihan bebas adalah fenomena asing, dimana Menteri Dalam Negeri naik mimbar dan benar-benar kampanye. Dia, Menteri Dalam Negeri Indonesia, dia meminta anggota-anggota dewan musyawarah untuk menentukan masa depan mereka dengan mengajak bahwa mereka satu ideologi, Pancasila, satu bendera, satu pemerintah, satu Negara dari Sabang sampai Merauke." (Sumber: Dokumen PBB A/7723, Annex 1, paragraf 195).

 

Sementara delegasi Pemerintah Gabon, Mr. Davin dalam perlawanan dan penolakannya dengan tegas mengatakan ketidakjujuran dan penipuan pemerintah Indonesia terhadap rakyat dan bangsa West Papua dalam pelaksanaan Pepera 1969 di West Papua sebagai berikut.

 

"Setelah kami mempelajari laporan ini, utusan pemerintah Gabon menemukan hal-hal aneh dan kebingungan yang luar biasa, itu sangat sulit bagi kami untuk menyatakan pendapat kami tentang metode dan prosedur yang dipakai untuk musyawarah rakyat Irian Barat. Kami dibingungkan luar biasa dengan keberatan-keberatan yang dirumuskan oleh Mr. Ortiz Sanz dalam kata-kata terakhir pada penutupan laporannya. Berkenaan dengan metode-metode dan prosedur-prosedur ini, jika utusan saya berpikir perlunya untuk menyampaikan pertanyaan mendasar, itu dengan pasti menarik perhatian peserta Sidang untuk memastikan aspek-aspek yang ada, untuk menyatakan setidak-tidaknya kebingungan yang luar biasa. Kami harus menanyakan kekejutan kami dan permintaan penjelasan tentang sejumah bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan perwakilan Sekretaris Jenderal PBB.

 

Contoh: Kami bertanya:

 

(1) Mengapa sangat banyak jumlah mayoritas wakil-wakil diangkat dan dipilih oleh pemerintah dan tidak dipilih oleh rakyat?

 

(2) Mengapa pengamat PBB dapat hadir dalam pemilihan hanya 20% wakil, beberapa dari mereka bertugas hanya sebentar?

 

(3) Mengapa pertemuan konsultasi dikepalai oleh gubernur; dengan kata lain, oleh perwakilan pemerintah?

 

(4) Mengapa hanya organisasi pemerintah dan bukan gerakan oposisi dapat hadir sebagai calon?

 

(5) Mengapa prinsip "one man one vote" yang direkomendasikan oleh perwakilan Sekretaris Jenderal PBB tidak dilaksanakan?

 

(6) Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?

 

(7) Mengapa para menteri dengan sengaja hadir dan mempengaruhi wakil-wakil (anggota Pepera) di depan umum dengan menyampaikan bahwa, " hanya hak menjawab atas pertanyaan untuk mengumumkan bahwa mereka berkeinginan tinggal dengan Indonesia?

 

(8) Mengapa hak-hak pengakuan dalam Pasal XXII (22) Perjanjian New York 15 Agustus 1962, yang berhubungan dengan kebebasan menyatakan pendapat; berserikat dan berkumpul tidak dinikmati oleh seluruh Penduduk Asli Papua?

(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN General Assembly, Agenda item 108, 20 November 1969, paragraph 11, p. 42).

 

2.2. ABRI Membuat Luka Membusuk yang namanya Pepera 1969

 

Fakta-fakta keterlibatan ABRI (kini: TNI-Polri) tidak terbantahkan. Menurut Amiruddin al Rahab: "Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer."

(Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42).

 

Apa yang disampaikan Amiruddin tidak berlebihan, ada fakta sejarah militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969.

 

Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1989 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6:

 

"Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?"

(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).

 

"Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir..." (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

 

Surat pimpinan militer berbunyi: " Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun B/P-kan baik dari AD maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di Irian Barat (IRBA) tahun 1969 HARUS DIMENANGKAN, HARUS DIMENANGKAN..."

(Sumber: Surat Telegram Resmi Kol. Inf.Soepomo, Komando Daerah Daerah Militer Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No:TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: Menghadapi Refendum di IRBA ( Irian Barat) tahun 1969).

 

Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dikorbankan dengan moncong senjata militer Indonesia pada saat mayoritas 95% rakyat West Papua mau memilih merdeka.

 

"...bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua." (Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman's report, July 18, 1969, in NAA).

 

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: "Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia." (Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

 

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969: "Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka." (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).

 

Keterlibatan Militer Indonesia juga diakui oleh Sintong Panjaitan dalam bukunya: Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando:

 

"Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka." (2009:hal.169).

 

Dari fakta-fakta kekejaman dan kejahatan ini, Amiruddin menggambarkan ini dengan sangat tepat dan indah, sebagai berikut:

 

"Kehadiran dan sepak terjang ABRI yang kerap melakukan kekerasan di Papua kemudian melahirkan satu sikap yang khas di Papua, yaitu Indonesia diasosiasikan dengan kekerasan. Untuk keluar dari kekerasan, orang-orang Papua mulai membangun identitas Papua sebagai reaksi untuk menentang kekerasan yang dilakukan oleh para anggota ABRI yang menjadi repesentasi Indonesia bertahun-tahun di Papua. ...Orang-orang Papua secara perlahan, baik elit maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya. Singkatnya, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI." (hal. 43).

 

Wajah penguasa kolonial Indonesia di West Papua digambarkan dengan tepat dan sempurna oleh ilmuwan dan tokoh rohaniawan Kristen Katolik Prof. Dr. Franz Magnis sebagai berikut:

 

"Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya unuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus."

 

"Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia." (hal.255).

 

"...kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam." (hal.257). (Sumber: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual, 2015).

 

Doa dan harapan saya, tulisan ini menjadi berkat pencerahan bagi para pembaca.

 

Ita Wakhu Purom, 11 Agustus 2019.

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait