Tidak Ada Ruang Untuk Kalkulasi Kebenaran di Papua

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Foto Istimewa.

 

TIMIKA, KABARMAPEGAA.com--Melihat latar belakang problem dan tragedi dipapua sudah lama bersubur (sejak 60 tahun lalu) hingga hari ini statistik masih menunjukan data-data ketidak adilan Papua sebagai top dari pulau lain yang ada dinusantara ini.

 

Banyak tulisan tersirat pada beberapa media lokal Papua terkait persoalan Papua yang terus hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat Papua. Namun yang hironisnya minoritas orang meyakini tulisan dan fakta yang dibuktikanya dianggap tidak benar (fake news) sehingga disampaikan kepada publik melalui Badan Intelejen Negara (BIN) bahwa Papua sedang pada Aman dan Damai .

 

Fakta lain pemicu kekerasan di Papua ketidakadilan & kekerasan disebabkan karena pengoperasian militer Indonesia yang secara berkontinu beroperasi disetiap titik papua. Ketika Jakarta mendengar persoalan Papua akan dikirim Prajurit Negara dengan alasan agar dapat dipecahkan masalah tersebut tetapi nyata mereka adalah sepihak dari pelaku masalah-masalah papua.

 

Banyak elit & kapitalis sedang memikirkan kepentingan hari ini.Tidak melihat dan mencermati problem & Kekerasan yang eksis dari tahun 60an hingga hari ini bahkan tidak melihat penduduk papua yang bisa punah beberapa tahun kedepan jika operasi militer dan kekerasaan masih hadir.

 

Banyak pertemuan dilakukan oleh Pemerintah dalam konteks membahas program kerja ,menangani Covid-19 dan lain-lain tetapi tidak pernah dibuka mata atau ruang untuk membahas kemanusiaan dan kekerasan di Papua selama ini.

 

Namun, kemungkinan ada beberapa Dewan Perwakilan Rakyat yang sempat angkat tangan untuk menyampaikan aspirasi dengan konteks mengatasi kekerasan dan ketidakadilan dipapua kepada pemerintah dan Jakarta namun tidak pernah ditanggapi serius.

 

"Anggota DPR dari dapil Papua asal Fraksi Gerindra, Roberth Rouw, menyatakan bahwa masalah di Papua selalu terkait perasaan akan ketidakadilan yang dirasakan warga masyarakat.Sebagai contoh, di dalam pemerintahan, RI memberikan otonomi khusus (otsus) kepada Papua dan Aceh. Namun, dana otsus yang diberikan ke keduanya sama, yakni dua persen dari DAU nasional.

 

"Papua dibuat sama dengan Aceh. Padahal, Papua lebih luas dibanding Aceh. Tingkat kesulitan dan kemahalan Papua jauh di atas Aceh," jelas Roberth, Sabtu (1/8).

 

"Aceh tidak terlalu berkonflik karena duitnya sudah begitu banyak. Di DPRD ada dana aspirasi. Di Papua tidak ada itu dana aspirasi," ujarnya (dilansir dari Berita Satu.com).

 

Selain itu,mayoritas bahkan seluruh Orang Papua dapat beraspirasi dengan konteks yang sama namun tidak memiliki suatu otoritas untuk bersuara dimuka publik sehingga tidak terungkap dipodium umum.

 

Jika dibahasa persoalan satu per satu mungkin bisa kepala jadi kaki dan kaki jadi kepala karena persoalan sudah melewati kekerasan dinegera jajahan lain didunia.

 

Sehingga, secara spontan menarik konklusi sebagai keputusan dan saran kepada pemerintah dan pihak berwenang lainnya, bahwa berdiskusilah atau lakukanlah meeting untuk membahas persoalan -persoalan yang terus menujukan eksistensinya di bumi cendrawasih, jika tidak .berilah ruang kepada kaum jelata agar dapat disampaikan aspirasi dan perasaan  jiwa dan akal sehat mereka kepada publik!. (Emanuel Muyapa).


Editor: Manfred Kudiai

Baca Juga, Artikel Terkait