Tiga Suku Pemilik Hak Ulayat Degeuwo, 18 Tahun Korban Akibat Penambangan Ilegal

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Korban Akibat Penambangan Ilegal, Pemilik Hak Ulayat (Ist/KM)

 

Oleh, Jhon Timepa*)

 

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.com – Masyarakat adat tiga Suku Walani, Mee dan Moni yang tinggal di sepanjang Sungai Degeuwo, Kabupaten Paniai Papua, makin resah dalam beberapa tahun belakangan ini.

 

Operasi tambang emas makin menggila, tanah-tanah adat terampas. Tidak hanya itu, kini air Sungai Keruh tercemar limbah pengolahan tambang. Kondisi tambang sangat parah, warga menolak penambangan tersebut. Namun, tetap kalah karena berhadapan dengan aparat keamanan yang menjaga ketat lokasi tambang emas tersebut. Masyarakat kalah protes sehingga tambang terus menerus secara mencuri dengan kekuatan aparat keamanan, penyebaran penyakit seperti HIV/IDS juga tak terhindarkan.

 

Warga penolak tambang diberondang senjata, hingga satu orang tewas, beberapa luka-luka pada Mei 2012. Para istri protes dengan memotong jari tangan mereka. Sayangnya tambang masih menggila, lahan adat terampas, hutan hancur dan sungai tercemar. Waga tak mengetahui jelas bentuk perizinan tambang di sekitar itu yang jelas, banyak tambang emas dan meresahkan warga. Sebab, tanah-tanah hak ulayat terampas hingga menimbulkan banyak korban.

 

Tambang emas di sepanjang sungai Degeuwo itu berawal tahun 2001, orang-orang luar masuk menambang secara teradisoanal. Baru pada 2003, perusahan masuk, dengan alat-alat berat yang mulai merusak hutan. Kini, setidaknya ada 10 perusahan dan 70 lebih pengusaha ilegal, antara lain PT. Madinah Qurrata’ain, berkeja sama dengan PT. West Wist Mining, asal Autralia dan PT. Martha Mining. Perampasan tanah masyarakat adat, penghacuran rumah, kebun, bukit dan tempat-tempat keramat masyarakat terjadi.

 

Warga yang melawan atas haknya mereka terhadap perusahan dan pengusaha pun dihalangi oleh aparat. Di back up TNI/Porli. Sampai teradi Brimob menembak warga tewas di tempat. Bukan itu saja. Ketika warga menolak tambang emas bertindak, dituding separatis ataupun Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal ini konsep dasar oleh para aparat keamanan dan perusahan atau pemodal (Kapital) untuk menutupi masalah penambangan ilegal di sepanjang sungai Degeuwo agar perusahan aman di kawal oleh aparat keamanan.

 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merajalela. Pada 16 Juli 2009 masyarakat menuntut hak ulayat di lokasi Tayaga, bos pengusaha alias “Ungge” Asal Sanger, Manado, pemilik salah satu tambang emas. Tuntutan warga tidak direspon, malah terjadi penembakan terhadap Sefanya Anoka oleh pihak polisi.

 

Tragedi warga teradi lagi pada 15 Mei 2012 di lokasi 99 (Minumitadi), terjadi perdebatan antara pemilik billyard dan warga yang protes, hingga menyebabkan satu orang warga tewas, An. Melianus Abaa Kegepe. Dia mati karena ditembak tempat oleh Brimob. Empat orang yang luka-luka, Lukas Kegepe, Yulianus Abaa, Amos Kegepe dan Serpius Kegepe. Pasca penembakan itu, para istri protes dengan memotong jari mereka.

 

Masalah lain,  penyebaran penyakit sosial terjadi dari mabuk-mabukan karena minuman keras marak hingga lokalisasi. Penularan HIV/IDS menggila, sudah ditemukan sekitar 250 kasus, sekitar 10 orang meninggal dunia. Di sekitar tambang, ada sekitar 20 lokasi berupa rumah-rumah yang di tinggali para pengusaha. Ada karoke sampai Billiyard.

 

Kenyamanan dan kebebasan bahkan lingkungan hidup bagi warga masyarakat adat tiga Suku Walani, Mee dan Moni makin terganggu. Lagi-lagi hutan terkikis, hingga menyebabkan longsor di beberapa kampung dan perkebunan milik warga. Air sungai Degeuwo pun kini keruh terkena limbah pengolahan emas. Hal ini sangat bahaya bagi masa depan warga setempat dan alam. Perampasan kekayaan alam secara curi yang luar biasa oleh para pengusaha juga teradi di sepanjang sungai Degeuwo oleh suku-suku pendatang Papua maupun non Papua.

 

Adapun lokasi milik warga tiga suku pun dimiliki secara paksa dengan cara yang tidak wajar, seperti kekerasan, menakut-nakuti, diusir, ditindas, arogansi dan kekejian terhadap warga pemilik hak ulayat atau lokasi setempat. Hal ini dilakukan oleh suku pendatang Papua dan non Papua dari wilayah lain seperti (Lapago) dan sebagainya, sehingga warga pemilik hak ulayat setempat mengungsi ke kampung lain meninggalkan kampung asli dan lokasinya. Mengungsi akibat trauma kekerasan dengan alat tajam demi memiliki lokasi serta kekayaan alam milik warga  tiga suku setempat. Suku Mee dan Walani mengalami kekerasan atau pengusiran tersebut diatas di beberapa titik lokasi sepanjang sungai Degeuwo antara lain; Damani 1, Damani 2, Damani 3, Buka Bado, Dematadi, Dauwo, Epatadi, Yenabado, Wepabado, 99, 27, Dandim, Bintang 5, Gunung Botak, Daatadi dan lain sebagainya.

 

Lembaga tinga suku ini baru dibentuk sejak 2013. Pendiri Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Thobias Bagubau S.Ip, mendampingi warga tiga suku menghadapi gempungan tambang. Berbagai upaya sudah dilakukan, dari audensi ke berbagai lembaga pemerintah, namun hingga hari ini tidak ada solusi dan respon terkait masalah penambangan ilegal. Bahkan tempat hidup warga terus terampas, kekayaan alam pun makin terkuras.

 

Beberapa tuntutan dari pihak mahasiswa, masyarakat adat berserta  lembaga terkait untuk meyuarakan penambangan ilegar di Degeuwo;

Pertama, didesak untuk menyelamatkan masa depan masyarakat adat tiga Suku Walani, Mee, dan Moni dari perampasan hak dan penindasan oleh perusahan tambang di Degeuwo.

Kedua, mendesak Komnas HAM mengusut pelangaran HAM yang terjadi di lokasi penambangan ilegal.

Ketiga, mendesak gubernur Papua menyelesaikan persoalan di sepanjang sungai Degeuwo.

Keempat, mendesak Bupati Kabupaten Paniai mencabut semua izin perusahan-perusahan tambang yang di keluarkan oleh bupati sebelumnya, dan menghentikan tambang sepanjang sungai Degeuwo.

 

*) Penulis adalah Pemerhati Hak Ulayat Adat, Tinggal di Papua

Baca Juga, Artikel Terkait