YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com—Sejak tanggal 5 Maret 2018 bertempat lapangan Merah Putih Karubaga Ibu Kota kabupaten Tolikara Provinsi Papua, Pemda terkait melangsungkan Memorandum of Understanding (MoU) Program Keluarga Berencana (KB). Kebijakan tersebut mahahasiswa menilai dilaksanakan sepihak tanpa melibatkan masyarakat Tolikara, Papua.

Hal ini diungkap oleh mahasiswa Tolikara se-Jawa Bali dalam pernyataan sikap tertulis yang diterima media ini, Selasa (27/3/2018.  Pernyataan sikapnya sebagai berikut:

Mahasiswa Tolikara Se-Jawa & Bali Dengan Tegas  Menolok Program Keluarga Berencana  di Kabupaten Tolikara Papua

"Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak  Waa…waa…waa…waa…waa…waa..waa..waa..waa..waaa!"

PERYATAAN SIKAP

Beberapa waktu yang lalu kami di kagetkan dengan kebijakan politik pemerinta kabupaten Tolikara dalam hal ini,  Bupati  Kab. Tolikara, Usman G. Wanimbo SE, M.Si bersama Sekda Kab. Tolikara, Drs, Panus Kogoya dan kepala dinas PKKBN Provinsi Papua  Charles Brabar menyepakati MoU tentang pencanganan Program  Keluarga Berencana (KB) di  Kabupaten Tolikara Papua tepat hari Senin, 5 Maret 2018 di lapagan Merah Putih Karubaga Ibu Kota kabupaten Tolikara Provinsi Papua.

Kesepakatan Pemerintah  tersebut, mencerminkan adanya sikap ketidak pedulian pemerintah terhadap nilai-nilai kemanusian dan tidak mementingkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di kabupaten Tolikara pada umum Papua yang sejauh ini secara umum dan secara khusus terlihat kwalitas populasi  Orang asli Papua (OAP) terlihat masih riskan akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dalam hal program KB  yang nyata hanya merugikan dan membasmikan OAP dalam kondisi krisis kemanusian yang terjadi secara sistematis di Kab. Tolikara dan umumnya Papua.

Selain itu,  akan mengghasilkan kekecewaan dan  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap pemerintah setempat dalam hal kabupaten Tolikara, yang secara sepihak melakukan kesepakatan MoU perancangan   KB tanpa melibatkan masyarakat secara umum  dan tanpa menerima argumentasi yang bersumber dari masyarakat terhadap dan keputusan-keputusan. Rancangan program Pemerintah Pusat yang kemudian  di targetkan di Tolikara, Papua. Apa  lagi,  kesepakatan MoU tentang perancangan program  KB  masyarakat di Tolikara dan pada umumnya Papua sudah berasumsi bahwa, hanya membawa malapeta kemanusiaan diatas kondisi krisis OAP yang jumlah lebih sedikit di bandingkan dengan daerah daerah lain di Indonesia dan Dunia.

Jadi pada hakikatnya, kami OAP terutama masyarakat  Papua yang di kabupaten Tolikara  menolak berbagai macam program termasuk program KB yang hanya menghasilkan kekecewan hanya karena program tersebut yang sumbernya menurunkan populasi OAP di Tolikara. Setidaknya,  Pemda setempat, Kab. Tolikara harus menunjukan sikap keseriusan dalam pembagunan dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak  dari berbagai sektor kehidupan  masyarakat, seperti: Kontrol terhadap masyarakat; menggutamakan masalah kesehatan; Pendidikan; Kesejatran Rakyat; Ekonomi dan sosial dan  budaya tanpa adanya prakter dan unsur  kebijakan politik pemerintah yang hanya merugikan nasib dan masa depan  OAP yang ada di Tolikara khususnya dan Papua pada umumnya.

Dengan melihat kenyataan tentang krisis kemanusian yang terjadi secara sistematis di  Tolikara dan sekitarnya serta  adanya donimasi  program – program pemerintah pusat yang orintasinya merugikan dan mengancurkan harga diri dan masa depan OAP yang berujuk pada pemusnaan etnis Malanesian di  Tolikara, Papua.

Maka, kami Mahasiswa Tolikara se-Jawa Bali dengan menyatakn sikap terhadap berbagai program dan kebijakan politik yang hanya menghancurkan OAP terutama  Program Keluarga Berencana  di Kabupaten Tolikara  Papua  yang dinilai tidak pri kemanusiaan  dan anti terhadap rakyat dan  masa depan masyarakat Tolikara Papua maka kami menyatakan:

1. Pemerintah Kabupaten Tolikara dalam hal Dinas BKKBN Kabupaten Tolikara Stop   Melakukan sosialisasi Program Kelurga berencana Terhadap Masyarakat di Kabupaten Tolikara Papua.
2. Pemerintah Kabupaten tolikara   segerah cabut MoU Persetujuan kab. Tolikara dengan pemerintah provinsi Papua  masuk program keluarga berencana (KB)
3. Kami Masyarakat Kabupaten Tolikara Tidak Butuh Program Keluarga Berencana (KB)
4. Kami masyarakat Kabupaten Tolikara   menolak dengan Tegas berbagai program dan kebijakan yang menjadi dalam terhadap kejahatan  kemanusian  di Tolikara Papua.
5. Kami Mahasiswa Tolikara Se-Jawa & Bali  menolak dengan tegas segala bentuk programa pemerintah pusat khususnya program keluarga berencana dari seluruh Tanah Papua.

Demikian Pernyatan sikap ini kami sampaikan, atas perhatian oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis kemanusian di tolikara papua. Kami ucapkan banyak terimakasi.

Jakarta, 21 Maret 2018

Kordinator Umum

Mahasiswa Tolikara Se-Jawa  Bali

ALDI KOGOYA

(Manfred Kudiai/KM)