YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com—Sejak tanggal 5 Maret 2018 bertempat lapangan Merah Putih Karubaga Ibu Kota kabupaten Tolikara Provinsi Papua, Pemda terkait melangsungkan Memorandum of Understanding (MoU) Program Keluarga Berencana (KB). Kebijakan tersebut mahahasiswa menilai dilaksanakan sepihak tanpa melibatkan masyarakat Tolikara, Papua.
Hal ini diungkap oleh mahasiswa Tolikara se-Jawa Bali dalam pernyataan sikap tertulis yang diterima media ini, Selasa (27/3/2018. Pernyataan sikapnya sebagai berikut:
Mahasiswa Tolikara Se-Jawa & Bali Dengan Tegas Menolok Program Keluarga Berencana di Kabupaten Tolikara Papua
"Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak Waa…waa…waa…waa…waa…waa..waa..waa..waa..waaa!"
PERYATAAN SIKAP
Beberapa waktu yang lalu kami di kagetkan dengan kebijakan politik pemerinta kabupaten Tolikara dalam hal ini, Bupati Kab. Tolikara, Usman G. Wanimbo SE, M.Si bersama Sekda Kab. Tolikara, Drs, Panus Kogoya dan kepala dinas PKKBN Provinsi Papua Charles Brabar menyepakati MoU tentang pencanganan Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tolikara Papua tepat hari Senin, 5 Maret 2018 di lapagan Merah Putih Karubaga Ibu Kota kabupaten Tolikara Provinsi Papua.
Kesepakatan Pemerintah tersebut, mencerminkan adanya sikap ketidak pedulian pemerintah terhadap nilai-nilai kemanusian dan tidak mementingkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di kabupaten Tolikara pada umum Papua yang sejauh ini secara umum dan secara khusus terlihat kwalitas populasi Orang asli Papua (OAP) terlihat masih riskan akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dalam hal program KB yang nyata hanya merugikan dan membasmikan OAP dalam kondisi krisis kemanusian yang terjadi secara sistematis di Kab. Tolikara dan umumnya Papua.
Selain itu, akan mengghasilkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat dalam hal kabupaten Tolikara, yang secara sepihak melakukan kesepakatan MoU perancangan KB tanpa melibatkan masyarakat secara umum dan tanpa menerima argumentasi yang bersumber dari masyarakat terhadap dan keputusan-keputusan. Rancangan program Pemerintah Pusat yang kemudian di targetkan di Tolikara, Papua. Apa lagi, kesepakatan MoU tentang perancangan program KB masyarakat di Tolikara dan pada umumnya Papua sudah berasumsi bahwa, hanya membawa malapeta kemanusiaan diatas kondisi krisis OAP yang jumlah lebih sedikit di bandingkan dengan daerah daerah lain di Indonesia dan Dunia.
Jadi pada hakikatnya, kami OAP terutama masyarakat Papua yang di kabupaten Tolikara menolak berbagai macam program termasuk program KB yang hanya menghasilkan kekecewan hanya karena program tersebut yang sumbernya menurunkan populasi OAP di Tolikara. Setidaknya, Pemda setempat, Kab. Tolikara harus menunjukan sikap keseriusan dalam pembagunan dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari berbagai sektor kehidupan masyarakat, seperti: Kontrol terhadap masyarakat; menggutamakan masalah kesehatan; Pendidikan; Kesejatran Rakyat; Ekonomi dan sosial dan budaya tanpa adanya prakter dan unsur kebijakan politik pemerintah yang hanya merugikan nasib dan masa depan OAP yang ada di Tolikara khususnya dan Papua pada umumnya.
Dengan melihat kenyataan tentang krisis kemanusian yang terjadi secara sistematis di Tolikara dan sekitarnya serta adanya donimasi program – program pemerintah pusat yang orintasinya merugikan dan mengancurkan harga diri dan masa depan OAP yang berujuk pada pemusnaan etnis Malanesian di Tolikara, Papua.
Maka, kami Mahasiswa Tolikara se-Jawa Bali dengan menyatakn sikap terhadap berbagai program dan kebijakan politik yang hanya menghancurkan OAP terutama Program Keluarga Berencana di Kabupaten Tolikara Papua yang dinilai tidak pri kemanusiaan dan anti terhadap rakyat dan masa depan masyarakat Tolikara Papua maka kami menyatakan:
- Pemerintah Kabupaten Tolikara dalam hal Dinas BKKBN Kabupaten Tolikara Stop Melakukan sosialisasi Program Kelurga berencana Terhadap Masyarakat di Kabupaten Tolikara Papua.
- Pemerintah Kabupaten tolikara segerah cabut MoU Persetujuan kab. Tolikara dengan pemerintah provinsi Papua masuk program keluarga berencana (KB)
- Kami Masyarakat Kabupaten Tolikara Tidak Butuh Program Keluarga Berencana (KB)
- Kami masyarakat Kabupaten Tolikara menolak dengan Tegas berbagai program dan kebijakan yang menjadi dalam terhadap kejahatan kemanusian di Tolikara Papua.
- Kami Mahasiswa Tolikara Se-Jawa & Bali menolak dengan tegas segala bentuk programa pemerintah pusat khususnya program keluarga berencana dari seluruh Tanah Papua.
Demikian Pernyatan sikap ini kami sampaikan, atas perhatian oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis kemanusian di tolikara papua. Kami ucapkan banyak terimakasi.
Jakarta, 21 Maret 2018
Kordinator Umum
Mahasiswa Tolikara Se-Jawa Bali
ALDI KOGOYA
(Manfred Kudiai/KM)