Tolak Otus Jilid II: Rakyat Papua Menuntut Janji Keadilan dan Refrendum

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

3 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Foto Istimewa.

Oleh: Sebedeus Mote

 

Tolak Otonomi Khusus Jilid II “Rakyat Papua menuntut Janji Keadilan dan Referendum Sebagai Solusi Demokratis dan Damai”

 

Pengertian Keadilan

 

Menurut Ensiklopedi Indonesia, keadilan berarti tidak berat sebelah atau memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan hak yang diperolehnya, mengetahui hak dan kewajiban, bertindak tepat menurut peraturan atau syarat atau rukun yang telah ditetapkan . Keadilan itu selalu didahului oleh tindakan orang lain, dimana seorang berhak mendapatkan sesuatu sehingga ia menuntut untuk diberikan apa yang menjadi haknya.

 

Setiap pribadi yang berbicara tentang keadilan sebagai suatu keutamaan maka sikap seseorang yang mempunyai kehendak yang kuat tetap memberikan apa yang menjadi haknya. Tetapi keadilan juga tidak terbatas pada tindakan timbal balik, karena seseorang itu bisa menuntut haknya tanpa didahului oleh suatu tindakan. Melalui penciptaan itu, setiap orang dapat menuntut haknya secara mutlak, dan hak menjadi suatu kesadaran. Manusia bisa menuntut haknya tetapi hewan tidak bisa menuntut haknya mengapa demikian? Karena ia tidak sadar akan haknya. Berbanding terbalik dengan manusia, ia sadar akan haknya. “Cogito ergo sum” saya sadar maka saya ada . Menurut Rene Deskartes “saya yang sedang menyangsikan, ada” . Itulah kebenaran yang tidak dapat disangkal, betapa pun besar usahaku.

 

Eksistensi manusia mengandung harga dan nilai pada dirinya. Dengan demikian sebelum manusia berbuat sesuatu, ia sudah memiliki harga, nilai dan martabat dalam dirinya. Jadi mempunyai hak yang mutlak. Kalau nilai keadilan tidak lagi dilihat sebagai nilai yang mutlak dalam masyarakat, maka masyarakat tersebut tidak mempunyai kemajuan untuk berkembang menjadi masyarakat yang baik, luhur dan mulia menuju pembebasan atas ketidakadilan itu.

 

Apakah Otonomi khusus jawaban atas keadilan?

 

Dalam perspektif ini otonomi berarti, pemerintah daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Kekuasaan pemerintah pusat diberikan kepada daerahnya sendiri. Pemerintah memberikan wewenang yang seluas-luasnya bagi rakyat Papua untuk mengatur sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi khusus di provinsi Papua otonomi yang sudah berjalan tidak menjamin masyarakat Papua dan non Papua yang ada di Papua. Pada era ini rakyat Papua belum menjadi tuan diatas negeri ini, mengapa? Karena otonomi yang diberikan hanyalah sebuah gula-gula setangkai untuk membasmikan nilai keadilan. Pemerintah Indonesia memberikan otonomi ini semata-mata supaya Papua tidak terlepas dari NKRI. Tetapi ini bukan solusi untuk menjawab keadilan yang didambakan oleh rakyat Papua.

 

Keadilan belum tercipta mengapa? karena otonomi bukan jawaban atas keadilan. Misalnya muncul pertanyaan, bagaimana kalau otonomi khusus berakhir? Jawaban penulis sederhana, yakni menjamin keadilan dalam luka keadilan memang tidak bisa, itu tambah tidak adil dalam keadilan. Maka supaya menegakkan keadilan yang benar dinegeri ini mesti Dialog Damai antara Jakarta Papua secara bermartabat, yakni untuk menemukan solusi yang tepat bagi Papua untuk referendum.

 

Negara Indonesia tidak adil rakyat Papua meminta referendum

Di West Papua masalah ketidakadilan sangat kompleks dan itu sangat menyusahkan masyarakat asli Papua. Ketidakadilan mulai dari segi ekonomi, politik, sosial dan pelanggaran-pelanggaran HAM (hak asasi manusia). Rentetan ketidakadilan ini menimbulkan ketidakpuasan yang tiada henti yang mana menuntut hak-hak asasinya yang telah dan sedang diinjak-injak, dihina, dibelakangkan, dan lupa untuk ditegakkan. Rakyat Papua selalu dan selalu menuntut perubahan yang radikal itu pantas baik secara kolektif dan personal yang dapat menjadi keadilan yang solid, jujur dan terbuka. Dibumi surga kecil yang jatuh ditanah subur Papua, paling sering kita jumpai teriakan rakyat West Papua yang ingin membangun sebuah Negara sendiri yang terpisah dari NKRI. Negara West Papua yang merdeka dan berdaulat yang dipimpin oleh rakyat West Papua sendiri dan terpisah dari Negara Indonesia yang selalu menindas. Yang menjadi pertanyaan besar bagi penulis adalah faktor apa yang melatarbelakangi rakyat Papua menuntut kemerdekaan untuk tanah Papua? “Jhon R. G Djopari dalam bukunya yang berjudul “Pemberontakan OPM” memberikan jawaban atas pertanyaan ini.

 

Pertama, Belanda merubah sistem dan cara penjajahan di Papua sedemikian rupa sehingga rakyat Papua tidak merasa dijaja, malahan merasa dibangun dan dipersiapkan sesuatu bangsa yang dimiliki tanah air sebagai karunia Tuhan Allah dan pada suatu saat mencapai kemerdekaan. Dalam pembangunan Papua pemerintah Belanda harus menanggung deficit anggaran tiap tahun untuk stabilitas ekonomi dan pembangunan Papua. Pemerintah Belanda memberikan apa yang diminta oleh rakyat Papua dan tidak membuat janji banyak sehingga rakyat tidak merasa cemas dan frustasi pemerintah Belanda.

 

Kedua, perkembangan kebudayaan yang berbeda jauh antara masyarakat Papua dan masyarakat di wilaya Indonesia dan lainnya. Kondisi ini menimbulkan keterbelakangan, ketinggalan, dan kesenjangan budaya yang sulit diintegrasikan dengan cepat, bahkan menjadi sumber disintegrasi yang mengarah kepada disintegrasi politik

 

Ketika, rakyat Papua tak ada andil dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka atau kemerdekaan itu diperoleh sebagai hadia tanpa perjuangan. Akibatnya pertumbuhan kebudayaan lamban bahkan diperlambat rakyat Papua. Walaupun tercatat putra Papua yang terlibat dalam perjuangan trikora tersebut dan tidak menjadi idola yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

 

Keempat, sumpah pemuda 28 oktober 1928, merupakan pahan uniterisme. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka rakyat Papua sama sekali tidak terlibat dengan peristiwa yang penting tersebut. Barulah pada tahun 1963, pemuda pelajar dan mahasiswa Papua menyatakan dukungannya terhadap sumpa pemuda itu. Akibatnya rakyat Papua secara moral tidak merasa terikat dengan Negara Republik Indonesia dan bebas menentukan nasib sendiri yaitu suatu Negara West Papua yang bebas dan merdeka, yang memang terlepas dari NKRI.

 

Kelima, adanya solidaritas yang kuat yakni solidaritas ras Melanesia. Walaupun Papua terdapat banyak suku-suku yang berbeda satu dengan lainnya, namun mereka menyadari bahwa mereka masing-masing merupakan bagian dari sebuah kelompok bangsa yang besar yang datang dan tinggal di bagian timur dan pada suatu saat harus bersatu, membangun sebuah Negara dan hidup sejahtera dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Pulau Cenderawasi.

 

Selain kelima faktor yang diutarakan oleh Jhon, R. G Djopari, penulis juga mampu melihat faktor lain adalah rakyat Papua saat ini merasa terpinggirkan, menjadi minoritas diatas tanah Papua. Semakin banyak orang luar masuk di Papua dengan niat yang berbeda-beda untuk menguasai Papua sesuai dengan panggilan hidup personal. Rakyat Papua juga merasa tertinggal dari segala aspek dengan wilayah Indonesia lainnya. Ketertinggalan ini disebabkan karena kurangnya penanganan yang serius atau penanganannya tidak tepat pada sasaran.

 

Kenyataan ini menunjukan bahwa  integritas politik di Papua kurang mantab sejak tahun 1961. Ini merupakan akar dan penyebab pemberontakan rakyat Papua. Pemerintah Indonesia tidak peka menangkap kehendak atau aspirasi masyarakat Papua dalam proses integritas dengan Indonesia. Tuntutan untuk merdeka muncul dari kegagalan, ketidakpuasan terhadap keadaan dan kekecewaan. Sadar atau tidak, justru dalam kegagalan dan merasa tidak ada keadilan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia pada rakyat Papua membuat masyarakat Papua memiliki kesadaran nasionalisme West Papua yang mau merdeka sebagai satu Negara sendiri yang terpisah dari NKRI.

 

Kesadaran nasionalisme West Papua sudah dan sedang bertumbuh dengan subur di setiap hati anak negeri surga kecil yang merasa dan berpikir bahwa mereka diperlakukan dengan tidak adil oleh para penguasa maka jalan keluar untuk ketidakadilan yang mereka rasakan adalah membangun negerinya sendiri dengan kaki yang penuh dengan abu, yang terpisah dari penguasa yang tidak adil. Mereka ingin menjadi tuan diatas negerinya sendiri dengan Negara yang merdeka yakni Negara West Papua. Bukan didalam NKRI lalu birokrasi dipimpin oleh anak asli Papua bukan itu, tetapi Merdeka secara berdaulat sebagaimana mestinya. Kata orang bijak: Masalah dibuat oleh manusia, maka manusialah yang dapat menyelesaikannya.

 

Penutup

 

“KEADILAN” bila diucapkan mudah dan enak didengar dan sangat terpesona. Hidup yang penuh dengan kedamaian adalah yang berkeadilan. Rakyat Papua menuntut agar pemerintah bertindak adil. Bertindak adil berarti bertindak dengan sadar memberikan apa yang menjadi hak orang lain, memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, tidak menjadikan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, tidak menjadikan manusia sebagai objek politik kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan dan tindakan kemanusiaan lainnya.

 

Keadilan selalu terkait dengan orang lain. Seseorang tidak pernah menyebut atau mempersoalkan keadilan bagi dirinya sendiri, melainkan keadilan bagi orang lain. Keterarahan terhadap orang lain ini merupakan hakikat dari keadilan. Apa yang dimaksud dengan adil? Merujuk pengertian sederhana yang diberikan oleh K Bertens, keadilan berarti memberikan apa yang menjadi hak orang. Dalam pengertian sederhana ini, sikap adil berarti memberikan apa saja yang merupakan hak orang lain. Mengklaim sesuatu yang menjadi hak orang lain merupakan tindakan yang pertentangan dengan pengertian keadilan.

 

Sikap adil tidak hanya terkait dengan pemberian hak, melainkan juga pengakuan atas nilai-nilai mendasar yang melekat didalam diri seseorang seperti keunikan, pikiran, aspirasi serta segala kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya. Orang yang adil adalah dia yang tidak bertindak sewenang-wenang.

 

Maka disamping itu ada pengakuan kesederajatan setiap individu untuk membangun kehidupan yang bermutu tinggi dihadapan sesama manusia maupun dihadapan manusia lain. Dengan demikian jika keadilan itu memberikan apa yang menjadi hak orang “manusia”, maka kami rakyat Papua tetap minta referendum sebagai solusi demokratis dan damai, bukan otonomi jilid II.

 

Refrensi:

Bertens K. Prof., Ringkasan Sejarah Filsafat, hal.49.

Hreve, Van, Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ictiar Baru, 1980.

Bdk, Karya Ilmiah kelompok 8 ,Rakyat Papua Menagih janji Keadilan, STF Fajar Timur, 2012.

Sihotang Kasdin.,FILSAFAT MANUSIA Upaya Membangkitkan Humanisme, hal.118-119.

Djopari, Jhon R.G, Pemberontakan OPM, Jakarta: Gramedia, 1993.

Isaak, SVD, Mencari Keadilan, Ende: Nusa indah, 1985.

Poewadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

 

Penulis adalah mahasiswa STFT Fajar Timur Abepura-Papu]*

 

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait