Tuntaskan Dua Kasus Pelanggaran HAM Melalui Sumber Daya Alam Papua

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

26 Hari yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Admin Redaksi Kabar Mapegaa Online
Foto saat aksi terkait tambang ilegal di halaman kantor bupati Paniai Madi/KM.

 

 

Manokwari Kabarmaprgaa.com--Berdasarkan topik diatas penulis akan menguraikan beberapa persoalan yang sedang dihadapi masyarakat pemilik hak ulayat diatas tanah adatnya hingga berujung pada kasus kerusahkan lingkungan bahkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM dengan hadirnya kaum kapital asin maupun nasional  serta penambangan ilegal emas di Degeuwo dan wasio berdarah.

 

Disini Penulis akan lebih fokus mengangkat persoalan perusahaan ilegal yang sudah beropersasi dua wilayah adat di pulau Papua yakni: wilayah adat Meepago  Degeuwo tentang penambangan emas ilegal dan wilayah adat Saireri di Wasior tentang perusahaan kayu yang sementara masih berlanjut.

 

Perusahaan Emas illegal loging ditanah papua yang sedang beroperasi melalui Helly Kopter terutama tambang Degeuwo kabupaten Paniai ekspansi perluasan besar-besaran dapat menghancurkan lingkungan hayati untuk mengkonsentrasi kehidupan bagi masyarakat setempat maka itu buputi kabupaten Paniai dan Lembaga-lembaga terkait yang berwenang  dan peduli pada masyarakat Degeuwo hidup dibawah garis kemiskinan. Upayah untuk menyelamatkan dan segera mengambil strategi untuk menyelesaikan pencurian emas di Degeuwo karena sudah ditegaskan dalam undang-undang yang berlaku tentang penhancuran, perampasan, intimidasi, dan pelanggaran HAM yang dilakukan melalui  sumber daya alam tanpa dokumen kajian merehablitasi.

 

Alat berat masuk Tahun 2006 Lokasi 81 dan AMANO di bawah Pimpinan PT. MARTHA MAINING TOP Manajer Perusahan Degeuwo HAJI ARI dia kerja Lokasi 81 dia Ambil Hasil 7 Ton Emas sampai alat berat berhenti tidak kerja lagi.

 

Lokasi baru di Bayebiru masuk dengan pengusaha Ibu Wenan Antho dia kerja melalui PT SALMON MAINEIM Kontrak 2 stengah tahun kemudian ada perubahan. Sesuai perjanjian TOP Manajer perusahaan Ilegalogi PT. Perusahan HAJI ARI dia janjikan sama hak ulayat masyarakat beberapa kategori di janjikan tidak akan terlealisasi yaitu:   Kita bertindak tutup Degeuwo karena tanpa dokumen kajian analisis mengenai dampak lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 18 ayat 1, menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting wajib dilakukan kajian AMDAL. Kajian AMDAL tersebut perlu dilakukan guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari operasional kegiatan terutama pencemaran udara yang diperkirakan punya pengaruh buruk terhadap kesehatan.

 

Pemerintah R.I. Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan B3 dapat diartikan “Semua bahan/ senyawa baik padat, cair, ataupun gas yang mempunyai potensi merusak terhadap kesehatan manusia serta lingkungan akibat sifat-sifat yang dimiliki senyawa tersebut”. Limbah B3 diidentifikasi sebagai bahan kimia dengan satu atau lebih karakteristik

 

  1. Kasus Penambangan Emas  Ilegal di  Degeuwo Masyarakat Menderita

 

Pada tahun Mei 2012 masyarakat hak ulayat setempat menuntut hak pada pihak eksploitasi kolaborator brimob, TNI, Porli, bertindak jadi korban tembakan mati, masyarakat diatas kekayaannya sendiri. Tragedi warga terjadi lagi pada 15 Mei 2012 di lokasi 99. Terjadi perdebatan antara pemilik billiard dan warga yang protes hingga menyebabkan satu orang tewas, Melianus Abaa Kegepe. “Dia mati ditembak ditempat oleh Brimob. Empat orang lain, Lukas Kegepe, Yulianus Kegepe, Amos Kegepe dan Sefianus Kegepe.

 

Pelanggaran HAM merajalela pada 16 Juli 2009. Masyarakat menuntut hak ulayat di Tajaya kepada Ongge pemilik salah satu tambang emas. “Tuntutan warga tak direspon, malah terjadi penembakan pada Sefanya Onoka oleh polisi.”

 

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Pelanggaran HAM “Setiap perbuatan seorang atau kelompok orang, termasuk aparat Negara, baik di sengaja atau tidak di sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum tidak memenuhi, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau di kwatiran tidak dapat memproleh jaminan atas haknya, termasuk penyelesaian hukum yang ada dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

 

Kasus penembakan berkelanjutan terus melalui sumber daya alam papua terlebih khusus di Degeuwo maka seorang saham-saham perampasan kekayaan sepanjang kali Degeuwo harus menghormati, menghargai berdasarkan undang-undang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Sesuai Undang-undang 21 Tahun 2001, Bab XI Pada Pasal 43 menegaskan bahwa pemerintah mengakui, Menghormati, Melingdungi dan mengembangkan Hak-Hak Masyarakat Adat setempat.

 

Sesuai Dekralasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat adat menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi, berhak untuk mendapatkan ganti rugi diatas tanah wilayah dan sumber daya alam manufakturin yang memiliki secara tradisional. Jika ada pertambangan perusahaan yang hendak mengsurvei atau beroperasi disuatu wilayah, harus ada persetujuan dari Lembaga Masyarakat adat (LMA) dan Masyarakat pemilik tanah disuatu Wilayah yang akan beroperasi.

 

Polda papua, pangdam cendrawasi mengambil kebijakan Aparat TNI Porli yang berkuasa disepanjang kali Degeuwo sampai saat ini segera menarik kembali ketempat tugas mereka karena otoritas negara Indonesia yang di delegasikan pada wilayah Meepago untuk  mengayomi, melingdungi, dan mewujudkan tugas negara tidak ada intervensi dengan pengawasan perampasan, menghancurkan lingkungan. mengkaji masalah penambangan perusahaan emas ilegal dipapua operasi melalui udarah karena kehidupan mayarakat sangat krisis maka itu aspirasi rakyat adat segera tuntaskan.

 

Pemprov, Pangdam Dan Kapolda Sepakat Tutup Penambangan Ilegal Di Seluruh Tanah Papua Papua, Kabardaerah.com – Laurenzus Kadepa anggota DPR Provinsi Papua mengaku, bersama PJ Gubernur telah mengunjungi aktivitas penambangan ilegal di Korowai. “Bersama rombongan Forkopimda Papua ( Pj Gubernur Papua, Pangdam Cenderawasih, Kapolda) kami telah melakukan kunjungan kerja ke Korowai,” ujarnya jumat, (10/08/2018).

 

Apa yang telah dilihatnya di Korowai sehingga menjadi alasan kuat pemerintah menutup pendulangan ilegal. Memang sangat perihatin setelah melihat langsung kondisi yang terjadi lapangan (krowai) maka kami DPRP sangat mendukung langkah pemerintah provinsi papua menutup aktivitas penambangan ilegal. Sisampaikan itu Pj gubernur papua mengatakan, seluruh penambangan ilegal dipapua ditutup mulai jumaat 10 agustus 2018.

Pendulangan ilegal di Korowai dan diwilayah lain di Papua terhitung hari ini tutup “kata Pj” gubernur papua Pandam mengatakan, banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Papua tidak memiliki ijin sehingga harus ditutup.

 

Legislator DPRP komisi A mengaku, mengapresiasi atas sikap tegas yang ditunjukkan kedua tokoh tersebut PJ Gubernur papua, pangdam Cendrawasih, Kapolda papua yang sudah ambil sikap tegas ini, sikap bijaksana yang diambil penipuan, mari dukung mereka untuk wujudkan tujuan mulia ini “tutup perusahaan ilegal papua.”

 

Tim Patroli meeuwo Ketua Yunus Kadepa dan Sekjen Marthen Goo; “Memantau situasi secara proaktif dan mengadvokasi masalah sesuai Aspirasi Masyarakat Adat”. Sangat apresiasi kepada Polda papua, pangdam cendrawasi, legislator komisi A, DPR Papua dan bikrokrasi dinas yang terkait yaitu; Kepala dinas pertambangan provinsi papua pada 10 Agustus 2018 kunjungan perusahaan illegal di Bopendigul memastikan bahwa  perusahan ilegal ditutup.

 

Kita identifikasi status perusahaan yang sudah lama beroperasi ditambang Degeuwo wilayah Meepago yang beroperasi sejak tahun 2002 hinggah saat ini pada tahun 2018 masa 17 tahun dikategorikan sebagai daur hidup sebab masa pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, pemasaran stragegi periklanan, bersaing tingkat dunia internasional bersaing manufatur dari pada emas Degeuwo Paniai Papua.

 

Pemerintah provinsi Papua dalam hal DPRP, MRP, Kepala dinas pertambangan, Polda papua, Pangdam Cendrawasi dan Bupati Paniai berbagai upaya-upaya yang dilakukan untuk kunjungan penambangan sesuai kondisi perkembangan wilayah adat di Meeuwodide, tidak beretika dan tidak sesuai prosedur hukum masuk tanpa sepengatahuan menggangu kehidupan masyarakat adat degeuwo tutup itu solusi.

 

2. Kasus Wasior Berdarah

 

Wasior berdara 13 juni 2001 melalui perampasan kekayaan sumber daya alam (SDA) Pada 16 tahun lalu (Juni) di Wasior, bermula dari sengketa antara masyarakat adat yang menuntut haknya terhadap perusahaan pembalakan kayu yang mengeksploitasi kekayaan hutan setempat, namun aparat keamanan negara dan didukung korporasi, terlibat melakukan kekerasan hingga pelanggaran HAM berat, yakni : menewaskan 4 orang masyarakat sipil, 39 orang disiksa, 1 perempuan diperkosa 5 orang lainnya dihillangkan paksa.  Peristiwa “Wasior Berdarah” ini merupakan satu kasus dari banyaknya kasus pelanggaran HAM di tanah Papua yang dipicu oleh persoalan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sektor kehutanan Wasior.

 

Wasior Berdarah ini telah melukai tidak hanya korban dan keluarga korban, tapi juga pekerja pejuang kemanusiaan dan lingkungan yang mendorong pentingnya penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Banyak pihak yang pro terhadap kemanusiaan dan rakyat, turut dalam perjuangan penegakan hukum sebagai wujud dan tegaknya keadilan bagi korban dan keluarga korban. Namun hingga kini 16 tahun berlalu tak ada kejelasan maupun kemajuan dalam menyelesaikan kasus Wasior.

 

3. Tuntaskan Kasus Pelanggaran Ham Melalui Sumber Daya Alam (SDA) Papua

 

Pada 13 juni 2018 kasus hari HAM Papua puluhan rakyat Papua Barat demontrasi meminta KOMNAS HAM dan makahmah HAM internasional segera membentuk investigasi guna mengusut kasus pelanggaran HAM Papua Pelanggaran Ham terjadi pada tahun 1961 hingga saat ini 13 juni 2018, dan kasus wasior berdara, biak berdara, wamena berdara, Ab jayapura berdara, paniai berdara. Hari ini laskar papua dari samari sampei merauke demo hari Ham papua untuk tuntuk pemerintah negara indonesia segera dituntaskan kasus pelanggaran di wasior, biak, wamena, paniai orang asli papua yang berteriak sepanjang jalan menuju kantor DPRPB itu bukan minta pembanguna, tetapi selesaikan pelanggaran ham dipapua dan penentuan nasib sendiri.

Dasar kebijakan pengelolaan sumber-sumber agraria itu sendiri. Artinya dibutuhkan sebuah langkah politik yang tegas dalam mewujudkan semangat ‘Tanah Untuk Rakyat’ sebagai mana diamanatkan oleh UUPA 1960. Selanjutnya “Tanah Adat Bukan Lagi Tanah Negara” sesuai Amar Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35 Tahun 2012 harus dipatuhi dan diterapkan dalam berbagai peraturan perundangan serta kebijakan pembangunan di seluruh Indonesia dan terutama di Tanah Papua yang mana seluruh wilayah tanah, hutan, air dan udara adalah hak milik komunitas Orang Asli Papua.

 

4. Mahasiswa Pencinta Alam Papua

 

Pada hari rabu 01 februari 2017 puluhan mahasiswa pencinta alam Papua Paniai demonstrasi berdasarkan bahwa telah dipenuhi sesuai ketentuan tentang pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka Umum. 2. undang-undang Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

Kami menuntut kepada Pemerintah daerah kabupaten paniai, aspirasi masyarakat penderitaan tambang emas Degeuwo, bertanggungjawab semua pengusaha ilegal yang sedang menduduki diseluruh wilayah adat di Degeuwo sebelum melanjutkan otoritas visi negara dalam hal 100 hari kerja.

 

5. Kesimpulan

 

Mahasiswa sebagai agen perubahan kontrol sosial pada masyarakat dan pemerintah daerah situasi problematika yang terjadi dikalangan pemerintah, tugas dan tanggungjawan mahasiswa, aspirasi masyarakat meningdaklanjuti pihak yang berwenang dalam hal pemerintah daerah upaya-upaya yang mengambil kebijakan untuk pengelesaian kasus penambangan perusahaan emas ilegal di Degeuwo harus tutup adalah solusi.

 

Penulis: Yunus Kadepa, Ketua Tim Patroli Wilayah Meeuwo Mahasiswa 05/10/2018.

Baca Juga, Artikel Terkait