Tuntut Hasil Seleksi Formasi, Massa Datangi Kantor Bupati Maybrat

Cinque Terre
Yosafat Mai Muyapa

3 Bulan yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Reporter
Keterangan foto: Massa aksi menuntut Bupati dan BKD Kab Maybrat terkait pengumunan hasil seleksi formasi tahun 2018 di depan Kantor bupati maybrat./KM.

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com--Wadah yang dimotori massa aksi Forum Komunikasi Peduli Pencaker Masyarakat (FKPM) Maybrat menuntut Bupati dan BKD  Kabupaten Maybrat segera tanggung jawabkan atas kelalain dalam hasil seleksi CPNS tahun 2018 di Kabupaten Maybrat..

"Dalam hasil lulusan tes formasi 2018 ini diperuntuhkan bagi orang pendatang bukan Orang Asli Papua,” jelas  Yohanes kepada media www.kabarmapegaa.com. Senia, (03/07/20), depan kantor Bupati Kab Maybrat.

Koordinator FKPM, Yohanes Saa menilai pengumunan hasil tes formasi tahun 2018 di kabupaten Maybrat adalah mengkhianati harkat martabat orang papua dan lebih spesifikasi orang asli Maybrat.

 

“Saya menilai tidak indahkan aturan No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dan papua barat. Hasil tes formasi CPNS tahun 2018 merupakan cacat hukum,” bebernya saat berorasi.

 

Sekretaris Forum Komunikasi Peduli Pencaker Maybrat, Nelson mengatakan segera tanggung jawabkan sistem perhitungan pembagian nilai hasil kelulusan tidak memenuhui standar  nasional ini. Dan pengumuman hasil tes CPNS tahun 2018 tertunda tanggal 30 hingga sampai hari ini karena elit-elitnya sedang praktek nepotisme dan egoisme,” ujurnya Nelson.

 

Nelson juga, kembali mendesak bupati dan BKP maybrat bahwa melalui hasil pengumuman hasil tes ini, kurang dari kuota yang diminta secara nasional pada tahun 2018 sehingga “Didesak jangan mengkhianati orang aifat sudah.

 

“Pernyataan Sikap”  Forum Komunikasi Peduli Pencaker Maybrat bahwa: Kami minta Bupati Kabupaten Maybrat harus dengan tegas membatalkan hasil pengumunan tes CPNS 31 juli 2020 adalah dinilai cacat hukum terhadap keperpihakan terhadap orang asli papua. Dan Bupati Maybrat harus mengadahkan pendaftaran tes CPNS Baru di ibu kota kabupaten maybrat,” sikapnya.

 

Tetapi,  lanjut Dia, pernyataan sikap ini tidak di sikapi oleh bupati kabupaten maybrat maka kami akan masuk proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara Indonesia.

 

Selain itu, Cibat pararen menjelaskan bahwa di papua dan papua barat hanya bupati paniai "Meki Nawipa" yang bisa akomodir 100% OAP tetapi bupati-bupati setanah papua lainnya masih ambil orang luar papua banyak dibandingkan dengan OAP,. termasuk kabupaten Maybrat.
 

 

Pewarta: Maii Muyapa/KM

Editor: ---

 

 

#Pemerintahan

Baca Juga, Artikel Terkait