Tutup Akses Papua Ditolak, Dimana Suara Tito Tentang Tapol Rasisme

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

4 Hari yang lalu
INFORMASI

Tentang Penulis
Foto: Mentri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

 

Oleh : Aleksius G

Kita ketahui bersama, melalui media telah memberitakan tentang pencegahan penyebaran Virus Covid 19 di berbagai daerah di wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

Khusus di Provinsi Papua telah digelar rapat seluruh pimpinan bupati/walikota, Forkopimda seprovinsi Papua untuk menetapkan satu keputusan mencegah penyebaran virus covid 19 yakni menutup akses penerang dan pelayaran di wilayah Meepago, Haanim, Lapago. 

Rapat yang berlangsung pada Selasa 24 Maret 2020 yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe.

Kata  Enembe, tidak ada istilah lockdown. Hanya pembatasan sosial. Namun,  dianggap perlu block Papua, sehingga Lapago, Meepago, dan Animha, ditutup karena rawan.

Sekalipun demikian, transportasi barang terus berjalan, di mana logistik bisa masuk. Tapi manusia tidak boleh masuk ke Papua.

Keputusan ini mulai berlaku Kamis (26/3) hingga 14 hari ke depan. Setelah 14 hari, baru nanti kita lihat perkembangan ke depan.

Keputusan bersama yang diambil itu mendapatkan sorotan dari Jakarta Pusat. Salah satunya Mentri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 

Seperti yang dilansir Tempo.com edisi Rabu 25 Maret 2020, Tito tidak menyetujui langkah Pemerintah Provinsi Papua menutup akses laut dan udara dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona. “Sama sekali tidak menyetujui,” kata Staf Khusus Tito, Kastorius Sinaga, saat dihubungi, Selasa, 24 Maret 2020.

Kastorius mengatakan arahan pemerintah pusat ke pemerintah daerah bukan penutupan transportasi. Akan tetapi, larangan untuk berkumpul dalam jumlah banyak, baik untuk kegiatan sosial, budaya atau agama.

“Pusat mendorong daerah untuk ikut mencegah penyebaran Covid-19 lewat caraphysical distancing, seperti peniadaan acara yang menghimpun orang banyak," Katanya.

Dinamika ini, nampaknya pusat tidak ingin menerima penertiban pencegahan penyebaran covid 19 di Provinsi Papua. Penolakan Mendagri adalah langkah yang ambigu dan tidak masuk akal. Sementara Populasi rakyat Papua sangatlah sedikit. 

Telah ikuti bersama bahwa virus covid 19 penyebaran sangat cepat dan mengakibatkan fatal bagi nyawa manusia. Kita bisa belajar dari Negara-Negara yang sudah lebih duluh mengalami virus covid 19, seperti China, Iran Italia dan negara lainnya, kini Indonesia pun mengalami hal yang sama.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan surat edaran tentang libur Nasional bahkan dunia selama 14 hari, dengan maksud agar masyarakat berkativitas dalam rumah.

Selain itu, Pemerintah Pusat telah belanja pencegahan obat virus covid 19 di Negara china sebanyak 9 ton. Artinya upaya yang dilakukan Negara demi menyelamatkan nyawa manusia sangatlah baik. Namun, obat yang dibelanjakan dengan dana yang cukup besar bukan obat vaksinya, melainkan obat pencegahan. 

Upaya Pemerintah Indonesia telah melakukan itu. Pertanyaannya ialah kebijakan di masing-masing Provinsi di wilayah kekuasaan Indonesia perlu untuk mengambil langka antasipasi demi menyelamatkan nyawa masyarakat setempat.

Pemerintah Papua sangat bijak dalam.mengambil langka untuk menyelamatkan manusia Papua. Pemerintah Papua menilai nyawa manusia  Papua lebih penting ketimbang ekonomi. 

Ekonomi Papua akan bertumbuh ketika SDM Papua masih ada. Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan nyawa manusia bukan ekonominya.

Muncul sebuah pertanyaan, Mendagri menolak akses Papua, apa yang Mendagri minta kepada pejabat papua dan manusia Papua. Pusat tidak perlu memberitakan persoalan dengan mempertimbangkan penawaran kepada Provinsi Papua. Provinsi Papua fokus selamatkan nyawa manusia.

Alangkah baiknya, Mendagri perlu adakan evaluasi untuk bebaskan Tahanan Rasisme di Indonesia. Karena Tahanan Rasisme berisko kena virus covid 19.

Penangkapan Tahanan Rasisme pada bulan Agustus, september 2019 lalu sejak Mendagri masih menjabat Kepala Polisi Republik Indonesia. Mendagri membebaskan tahanan Papua akibat rasisme. Mereka ditahan di Kalimantan Timur, Jakarta, Papua.

Masalah Rasisme masih hangat hingga kini. Pelaku rasisme di surabaya Susi telah bebas  dengan hukumam tujuh bulan. Sementara, Korban Rasisme masih ditahan hingga  dituduh dengan  pasal Makar.

Secara terpisah, menurut Anggota Dewan Rakyat Papua (DPR) Papua Laurenzus Kadepa melalui laman Facebooknya edisi 25 Maret 2020 menyatakan apa maunya Pak Mendagri.

Kita di Papua harus lakukan hal ini demi keselamatan rakyat Papua yang sudah sedikit di Republik ini jangan berpikiran lain dengan keputusan Forkopinda Papua semua ini hanya untuk cegah penularan virus di Papua. Ini Keputusan bersama Gubernur dan Wakil gubernur, DPR Papua, MRP Papua, Kapolda dan seluruh jajaranya,  Panglima Kodam Cenderawasih. Kabinda,  Lantamal X. Lanut. Para Bupati & Wali Kota, Bank Indonesia Region Papua, BULOG, PELNI, PERTAMINA dll. Dan seluruh rakyat menginginkan akses masuk keluar dari ke Papua di tutup untuk sementara waktu.

Kadepa meminta Forkopimda Papua jalankan saja keputusan yang sudah ditetapkan bersama pada hari Selasa, 24 Maret 2020, untuk keselamatan rakyat kita bukan takut tetapi gerakan waspada merupakan keputusan yang terbaik demi keselamatan rakyat sehinga pak Tito Karnavian (Mendagri) dan semua pihak di Jakarta mohon untuk tidak berpendapat lain dengan Keputusan yang di ambil lewat rapat forkopinda Papua.

Mari kita dukung keputusan Forkopimda Papua pada Selasa 24 Maret 2020 terkait Covid19 ini, dan sekali lagi pak Mendagri mohon jangan berpendapat lain terkait Keputusan pencegahan menularnya virus di Papua.

Dengan demikian, keputusan bersama menjadi pondasi dan kekuatan untuk menyelamatkan manusia Papua. Bukan menyelamtkan ekonomi di Papua untuk Indonesia.

Penulis Mahasiswa Papua, Tinggal di Jayapura

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait