Unjuk Rasa Ratusan Mahasiswa Unipa  dan Parjal Dihadang Gabungan Aparat

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Universitas Papua ganden Parlemen Jalan melakukan unjuk rasa menolak pelabelan teroris kepada TPN-PB yang berjung dihadang oleh gabungan Aparat (TNI-Polri), Senin (10/05). (Foto: Petrus Yatipai/Ist)

 

MANOKWAR, KABARMAPEGAA.com--Ratusan Mahasiswa  dan Pemuda yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Universitas Papua (Unipa) dan Parlemen Jalan (Parjal) melakukan unjuk rasa,  Senin, (10/05/2021).

Massa aksi yang ikut aksi membawa spanduk yang bertuliskan ‘PAPUA BUKAN TERORIS’.  Rute aksi long mars dari titik kumpul depan gerbang Unipa ke Kantor DPRD Provinsi Papua Baratd, Jalan Siliwangi, dihadang gabungan aparat Indonesia dan terpaksa massa aksi berorasi secara bergantian di depan gerbang Unipa.

Massa aksi menolak pelabelan Teroris terhadap TPNPB-OPM dan rakyat Papua oleh  Negara melalui Melkopolhukam RI Mahfud MD bersama para petinggi negara lainnya beberapa waktu.

Penanggung Jawab Forum Mahasiswa Universitas Papua Marselino Pigai mengatakan bicara tentang kemanusiaan tidak dibatasi oleh batas-batas kekuasaan administrasi pemerintahan.

“Kami melihat sesuai dengan kontekaks kami  sebagai mahasiswa. Semua dinamika ini yang berpuncak pada terorisme, ini adalah bagian dari sebuah proses yang panjang,” jelas Marselino Pigai.

Ia menuturkan mulai dari jaman Belanda sampai saat ini bicara tentang kepentingan ekonomi politik di Papua yang di mana rakyatnya selalu ditindas dan dibasmi.

"Ketika perang antara  TNI-Polri dan  TPNPB  rakyat  yang jadi  korban dan aparat juga tidak ada lagi yang membedakan antara rakyat dan lainnya. Pendekatan militer dari  hanya  menciptakan pembasmian bangsa,” bebernya.

Kata dia, ribuan rakyat sipil mengungsi di Puncak Papua, Intan Jaya dan Ndugama akibat konflik Senjata antara TPNPB-OPM dan TNI-Polri  harus dan segera segera dilindungi.

Selain itu, Koordinator Aksi, Frits Alom menolak pemberian lebel terorisme kepada TPNPB. "Pemerintah segera bertanggungjawab terhadap pengungsi di kabupaten Nduga dan juga Puncak Jaya Papua," tuturnya.

Ia juga meminta Pemerintah  untuk segera menarik militer baik organik maupun non-organik dari tanah Papua dan membuka akses jurnalis baik nasional dan internasional agar masuk ke Papua.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Manokwari, Aloysius Siep mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.

"Kami sudah diskusikan bersama pimpinan DPR, akan ditindaklanjuti serta menyurati sejumlah jajaran seperti DPRD provinsi Papua Barat, Gubernur, Bupati dan bahkan Presiden," ujar Aloysius.

 

Selanjutnya, massa aksi membacatakan pernyataan sikap disaksikan empat anggota DPRD Papua Barat dari depan gerbang Unipa. Berkut adalah penyataan sikap:

  1. Menolak dengan tegas,pemberian terorisme ilegal bagi rakyat Papua.
  2. Pemerintah Indonesia segerah,bertanggung jawab terhadap pengungsi di Kabupaten Nduga, intan jaya,pegunungan bintang,dan baru-baru di puncak Papua.
  3. Pemerintah Indonesia segerah menarik militer organik dan non organik dari atas tanah Papua,
  4. Pemerintah Indonesia segeralah membuka, akses jurnalis nasional dan internasional di Papua.

 

Pewarta: Petrus dan Jefri

#Mahasiswa Papua

#Pers Dibatasi

#Peristiwa Intan Jaya

Baca Juga, Artikel Terkait