Vanuatu Demo Protes Rasisme, Masalah Papua Go Internasional

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

9 Hari yang lalu
NASIONAL & DUNIA

Tentang Penulis
Pemerintah dan Rakyat  Vanuatu  dalam aksi protes tentang sebutan 'monyet' terhadap Orang-orang Melanesia di Papua dan Papua Barat  hari ini, Jumat (6/9/2019) di Vanuatu. (Sabby/Ist)

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com--Tidak boleh lagi panggil kami monyet, kami adalah orang-orang Melanesia. Hal tersebut dikatakan Pemerintah dan Rakyat  Vanuatu  dalam aksi protes tentang sebutan 'monyet' terhadap Orang-orang Melanesia di Papua dan Papua Barat  hari ini, Jumat (6/9/2019) di Vanuatu.

 

Hari ini, Pemerintah dan Rakyat Vanuatu telah melakukan aksi protes atas diskriminasi rasial yang telah dan sedang dilakukan oleh oknum aparat dan ormas reaksioner pada tanggal 15-19 di Surabaya, Malang dan Semarang yang berimbas gejolak di seluruh tanah Papua.

 

Dalam Protes ini, Pemerintah dan Rakyat Vanuatu mengecam tindakan diskriminasi rasial yang selalu dilakukan oleh oknum pemerintah dan oknum rakyat Indonesia terhadap Orang-orang Melanesia di Papua Barat. 

 

Dalam protes ini juga Pemerintah dan Rakyat Vanuatu  mengatakan bahwa “Jangan memanggil Kami monyet lagi”.

 

Selanjutnya, tuntutan lain yang mereka sampaikan adalah Indonesia harus keluar dari keanggotaan MSG, karena Pemerintah dan rakyat Indonesia adalah rasis terhadap Kami orang-orang Melanesia.

 

“Mereka juga sampaikan bahwa Kami bukan  Monyet, Kami adalah Orang-orang Melanesia. Kami juga manusia, yang sama dengan manusia lain di dunia ini,” kata Sebby Sambom dalam pernyataan tertulis yang diterima media ini, meneruskan pernyataan Pastor Ranel SP dari Kantor Assosiasi Vanutu untuk Papua Merdeka.

 

“Oleh karena itu Indonesia jangan cari muka di teritory Melanesia, tetapi Indonesia harus segera kembali ke negeri anda dan jangan lagi cari muka di orang Melanesia punya Negeri,” kata Pastor Ranel SP.

 

Kata Sebby, Pastor Ranel SP  telah mengatakan Vanuatu akan terus mendukung Perjuangan Orang Melanesia di Papua Barat, sampai Papua Merdeka penuh dari Penjajahan oleh pemerintah kolonial republik Indonesia.

 

Isu rasisme yang saat ini menjadi perhatian Internasional,  setelah kerusuhan yang besar-besaran di wilayah Papua, yang mana  pemerintah Indonesia kembali menyalahkan kelompok kemerdekaan Papua Barat [ULMWP-KNPB].

 

Sebelumnya, pihak keamanan menudu dibalik aksi protes yang dilakukan rakyat Papua dan Papua Barat, adaya keterlibatan gerakan pemebebasan Papua Barat di bawah Pimpinan ULMWP, Benny Wenda.

Berita Program Jadwal Cara Mendengarkan Tentang RNZ Pacific PAPUA BARAT PASIFIK 17:37 hari ini Jakarta menyalahkan kerusuhan Papua pada gerakan kemerdekaan 17:37 hari ini  Bagikan ini  Bagikan di Twitter Bagikan di Facebook Bagikan melalui email Bagikan di Reddit Bagikan di Linked In  Johnny Blades	Johnny Blades , Jurnalis RNZ Pacific johnny.blades@rnz.co.nz Mackenzie Smith MackSmithNZ mackenzie.smith@rnz.co.nz Menghadapi tekanan internasional atas kerusuhan besar di wilayah Papua, pemerintah Indonesia telah menyalahkan kelompok kemerdekaan Papua Barat.  Benny Wenda, Wellington, 10 Mei 2017. Benny Wenda, Wellington, 10 Mei 2017. Foto: RNZI / Koroi Hawkins

Menanggapi hal tersebut,  Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda kembali angkat bicara.

 

“Para pejabat Indonesia sedang mencoba untuk mengubah masalah di Papua menjadi masalah pribadi, daripada menghadapi kebutuhan untuk transisi damai menuju kemerdekaan di kawasan bangsa west Papua melalui referendum penentuan nasib sendiri yang sah,” kata Benny Kepada RNZ.

 

Mr Wenda mengklaim negara Indonesia melalui pasukan keamanannya sedang mendorong konflik dengan mempersenjatai sekelompok orang-orang pendatang [ormas asal  Indonesia di Papua]  dan mengarahkan milisi nasionalis.

 

"Ada sekelompok nasionalis Indonesia yang memanggil kami 'monyet' dan 'babi' di Surabaya," katanya, merujuk pada insiden 17 Agustus - yang dianggap telah memicu protes - ketika puluhan pelajar Papua dilecehkan, dicabuti dan ditangkap oleh aparat,” katanya.

 

Benny menambakan: "Saya katakan kepada warga pedatang di Papua Barat: Anda adalah saksi mata dari ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat saya. Dengarkan mengapa kita berdemonstrasi. Dukung tuntutan damai kita untuk referendum demokratis tentang kemerdekaan."

 

Mengutip proses kontroversial dimana Indonesia mengambil kendali Papua pada 1960-an, ULMWP mengatakan bahwa orang Papua Barat masih belum diberikan tindakan penentuan nasib sendiri yang sah sesuai dengan praktik internasional. Namun, Indonesia mengatakan kedaulatannya di Papua tidak dapat dinegosiasikan.

 

Perhatian internasional

Pada hari Kamis, Komisaris Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet mendesak Indonesia untuk terlibat dalam dialog dengan orang Papua. Dirinya mengaku bahwa dia terganggu dengan meningkatnya kekerasan.

 

“Kerusuhan di Papua adalah bagian dari tren global yang memprihatinkan di mana protes massa disambut oleh aparat negara,” katanya kepada RNZ.

 

"Banyak keluhan yang dapat ditelusuri kembali  terkait ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan kekuasaan," katanya pada saat  konferensi pers.

"Ketika orang-orang dari semua lapisan masyarakat diizinkan duduk di meja, untuk secara terbuka mendiskusikan akses mereka terhadap hak-hak sosial, ekonomi, sipil, politik dan budaya - di ruang yang aman, tanpa takut akan penindasan - hanya dengan demikian kita dapat berharap untuk menjamin stabilitas."

 

Ms Bachelet telah mendesak Jakarta untuk membuka dialog dengan orang Papua Barat tentang aspirasi dan keprihatinan mereka. Namun pemerintah Indonesia tidak menanggapi perjalanan ke Papua. Pada prinsipnya Indonesia telah disepakati pada bulan Januari.

 

Sementara itu, pemerintah pulau Pasifik telah menyuarakan keprihatinan dan mendukung penuh kemerdekaan bagi pulau paling Timur di kawasan Indonesia itu.

 

Bersamaan dengan ini, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru pada hari Kamis, kepada RNZ mengatakan  bahwa pihaknya "sangat prihatin" dengan kekerasan yang  baru-baru ini  menimpah orang Papua.
 

Menanggapi persolan ini, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru  telah mengangkat masalah ini dengan pihak berwenang Indonesia. "Kami telah mendesak Indonesia untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia untuk semua warga negaranya," kata  juru bicara kepada RNZ.

 

Sementara itu, di Papua Nugini,  Perdana Menteri James Marape mengutuk kekerasan dan pembunuhan di perbatasan.

 

"Sementara kami menghormati kedaulatan Indonesia dan perbatasannya, seperti halnya PNG juga mengharapkan mitra bilateral kami di kawasan untuk menghormati kedaulatan dan perbatasan kami, penghormatan terhadap kedaulatan dan perbatasan harus masuk dalam konteks hak asasi manusia.

 

"Tidak ada manusia di perbatasan [Papua] itu yang perlu dilecehkan atau dibunuh secara tidak adil saat mereka mengekspresikan hak asasi mereka yang biasa," kata Mr Marape kepada media.

 

Sementara itu, gabungan Aparat Indonesia telah membatasi ruang ekpresi bagi orang Papua. Menurut saksi mata, Aparat menanggapi massa dengan melepaskan gas air mata dan, serta amunisi hidup. Di daerah terpencil tepatnya di Kabupaten Deiyai, setidaknya lima orang dan seorang tentara tewas. Namun Aparat gabungan mengklaim berita tersebut adalah tidak benar. Aparat mengaku  pihaknya diserang oleh massa aksi.  Namun menurut laporan aktivis dan gereja mengatakan delapan warga sipil ditembak mati dan puluhan lainnya luka-luka berat selama insiden itu.

 

Selanjutnya, Presiden Indonesia Joko Widodo pada hari Kamis,  bertemu dengan beberapa pemuda Papua di istana presiden di Jakarta. Preiden mengatakan situasi di Papua telah stabil. Dia menekankan kembali rencana pemerintahnya untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

 

Namun penanganan pemerintah terkait kerusuhan, termasuk memblokir akses internet di Papua sejak protes dimulai, terus menghadapi kritik.

 

Veronica Koman ditetapkan jadi tersangka
 

Penetapan tersangka kepada kuasa hukum mahasiswa Papua, Veronica Koman oleh Polda Jawa Timur terus menuai perdebatan. Amnesty International Indonesia misalnya, mereka menilai langkah Polda Jatim tak tepat.

 

“Penetapan tersangka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat negara tidak paham dalam menyelesaikan akar permasalahan Papua yang sudah lebih dari dua minggu ini menjadi pembicaraan publik," ungkap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid di Jakarta, Rabu (4/9), kepada IDM TIMES.

 

Menurut Amnesty Internationa, penamaan pengacara hak asasi manusia Veronica Koman sebagai tersangka kriminal karena berbagi video secara online tentang insiden Surabaya serta situasi kericuhan yang terjadi di seluruh Papua akhir-akhir ini.  Untuk itu, LSM meminta kepada polisi suapaya menghentikan tindakan terhadap Koman serta tuduhan pengkhianatan terhadap enam aktivis.

"Ini adalah pola umum kegagalan pihak berwenang Indonesia, khususnya pasukan keamanan Indonesia, untuk membedakan aktivisme politik yang damai dan tindakan kekerasan," kata Papang Hindayat, seorang peneliti di Amnesty International Indonesia.

 

Baca: AMP: Segera Cabut Status Tersangka Veronica Koman

 

Bahkan ketika Presiden Indonesia mengecilkan ketegangan di Papua, ketidakpuasan terus membara. Belum lama ini, 1 September 2019, orang asli Papua di Kroway, Yahukimo telah membunuh seditikinya 5 orang imigram asal luar Papua. Mereka yang terbunuh adalah penambang emas ilegal di Korowai.

 

"Alasan pembunuhan ini jelas, orang-orang imigram Indonesia itu datang ke Papua untuk  mencuri emas. Dan pembunuhan itu sebagai bentuk peringatan keras  dan menolak perampokan hasil bumi orang Papua, khusunya pemilik tanah di sana," kata Sebby Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Papua Barat, pasukan gerilya yang beroperasi di daerah Papua itu.

 

TPNPB mengaku, pihaknya tidak terlibat dalam insiden yang menimpa penambang ilegal di kawasan tersebut dan penyerangan itu dilakukan oleh pemilik atas  kekayaan di wilayah itu.

 

Orang Papua Minta Merdeka

Gejolak yang dipicu oleh protes Papua yang dimulai sebagai demonstrasi anti-rasisme bulan lalu dan dengan cepat berkembang menjadi demonstrasi yang menuntut kemerdekaan.

 

Dengan demikian, mobilisasi publik terbesar dalam beberapa dekade di Papua telah mendorong pengiriman kurang lebih  6.000 personel keamanan ekstra ke wilayah tersebut, sementara puluhan aktivis telah ditangkap, dan setidaknya puluahn orang asli Papua  tewas dalam kekerasan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

 

Kepala polisi nasional Tito Karnavian mengatakan kepada media di Jakarta bahwa kerusuhan telah didorong oleh kelompok-kelompok pro-kemerdekaan. Diduga Benny Wenda selaku pimpinan ULWP itu terlibat ambil bagian dalam aksi protes rasisme ini.

Kata Tito, ULMWP dan Komite Nasional untuk Papua Barat [KNPB] harus bertanggung jawab atas kerusuhan itu, dan kata Tito,  mereka akan ditangkap. Polisi mengatakan saluran diplomatik akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban Wenda.

 

Tetapi pemimpin ULMWP yang berbasis di Inggris itu mengatakan para pejabat Indonesia sedang mencoba untuk mengubah masalah di Papua menjadi masalah pribadi, daripada menghadapi kebutuhan untuk transisi damai menuju kemerdekaan Papua Barat melalui referendum penentuan nasib sendiri yang sah.

 

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait