Victor Yeimo: Divestasi PTFI Bujukan Rayuan Kolonial dan Kapitalis

Cinque Terre
Alexander Gobai

7 Bulan yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.COM--Terkait divestasi PT.Freeport Indonesia yang diselenggrakan pada Jumat, (12/1/2028) di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat yang mana Gubernur Papua Lukas Enembe, menandatangani perjanjian antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika.


Dari perjanjian tersebut bahwa hasilnya 51 persen saham Freeport untuk pemerintah pusat , 10 persennya akan jadi hak pemerintah di Papua.


Terkait divestasi ini, Aktivis Papua, ketua Komite Nasional Papua Barat Pusat (KNPB), Viktor Yeimo menyatakan Jakarta bikin perjanjian 10 Persen saham Freeport untuk Pemda Papua bila 51 Persen divestasi saham disetujui Amerika Serikat untuk melanjutkan eksploitasinya yang akan berakhir bulan Februari 2018. 


"Ini bujuk rayu terindah bagi rakyat Papua, di bumi Amungsa yang terus melawan dan berduka," ujar Vitor kepada media ini, via pesan elektronik, Senin, (15/12018).


Menurutnya, setan kapitalisme itu memang telah menggerogoti pikiran pejabat kolonial di Papua. Masih saja mau digiring dalam logika kolonial dan kapitalis.


"Adakah kesadaran objektif bahwa uang tidak berhasil membangun Papua? Itu fakta. Puluhan tahun Freeport di Papua. Hampir 20 tahun Otsus. Justru kematian dan penderitaan bangsa Papua kian masif. Apa yang salah?" Tanya aktivis Papua  Merdeka ini.


Lanjut Viktor, Kolonialisme dan kapitalisme adalah kesalahan terbesar dalam sejarah umat manusia. Seperempat penduduk di muka bumi masih menderita miskin karenanya. Mendukung nasionalisasi Freeport itu sama dengan memindahkan/menyerahkan otoritas sepenuhnya kepada Indonesia untuk memusnahkan orang Papua dan menguasai SDA Papua.


"Memperoleh kekuasaan ekonomi dan politik dalam kolonialisme Indonesia adalah mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Kita akan berbaris bersama gerakan perlawanan rakyat dan pejuang mengusir Freeport dari Amungsa. Merebut kembali hak ekonomi politik dalam negara-bangsa, bangsa Papua, teritori West Papua," Jelasnya.


Sementara itu tanggapan lain yang serupa juga datang dari legislator Papua terkait masalah divestasi PT Freeport Indonesia.


Anggota DPRP Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan 10 porsen saham Freeport untuk Papua sudah syah dan telah ditandatangani oleh bupati Mimika, Gubernur Papua dan PT. Inalum, disaksikan oleh beberapa menteri pada hari Jumat,12/1/2018 di Jakarta. Ini luar biasa.


Kata Kadepa, hal ini bisa terjadi karena tekanan dunia Internasional terhadap masalah kekerasan, HAM dan status Politik di Papua terus meningkat.Tanpa itu sangat tidak mungkin.


"Masalah 10 porsen saham itu tidak semua orang di Papua akan menyambutnya positif dan pasti banyak orang juga akan melihat dari sisi negatif terhadap pemberian ini," katanya.


Menurut Kadepa, mereka lebih melihatnya sebagai sebuah ancaman baru yang serius karena mereka tidak inginkan saham tetapi freeport tutup dan freeport bertanggungjwab terhadap seluruh kerusakan hutan, ekosistem, lingkungan, dan manusianya," jelas anggota DPRP Papua, Komisi I yang membidangi Polhukham ini.


"Karena bagi mereka freeport adalah awal malapetaka bagi rakyat Papua. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dan sebagian orang pasti senang dan berterimakasih kepada Joko Wido dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dan Lukas Enembe, Klemen Tinal sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur serta Eltinus Omaleng sebagai bupati Mimika," katanya.


Sementara itu, Lukas Enembe, Gubernur Papua mengaku, baru pertama kali pemerintah Pusat memberikan kepercayaan kepada rakayat. 


"Ini kan sejak Freeport ada di Papua, baru kali ini pemerintah beri kepercayaan kepada rakyat. Itu yang utama dan harus dibanggakan," kata Lukas usai acara penandatanganan perjanjian di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018) kepada awak media tribunnews.com


Lukas menyebutkan, seperti yang dilansir tribunnews, nantinya porsi 10 persen saham Freeport yang mereka miliki akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sana bersama dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). PT Inalum ditunjuk oleh pemerintah untuk proses divestasi melalui mekanisme korporasi tanpa membebani APBN dan APBD.

 

Admin/06/PO/KM

Baca Juga, Artikel Terkait