Viktor Yeimo Tidak Dibebaskan, KNPB Wilayah Dogiyai  Siap Mogok  Sipil

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Foto Istimewa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Dogiyai.

 

DOGIYAI, KABARMAPEGAA.com--Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Dogiyai, Saugas Goo mengatakan jika mantan ketua umum KNPB  Pusat, Victor Yeimo, kini adalah juru bicara (Jubir) internasional KNPB yang telah ditangkap Polda Papua, tidak dibebaskan maka KNPB Wilayah Dogiyai siap mobilisasi masa dan mogok sipil.

"Kalau negara tidak bebaskan Jubir  internasional KNPB, Viktor F Yeimo makan kami, KNPB wilayah Dogiyai bersama seluruh masyarakat Dogiyai siap mobilisasi massa dan mogok sipil di Kabupaten Dogiyai," tegas Saugas kepada kabarmapegaa.com, Rabu (12/05).

Ia menuturkan, kerusuhan  rasisme pada tahun  2019 secara hukum dan secara organisasi Agus kosay sudah tuntaskan sehingga penangkapan Viktor Yeimo tidak ada dasar hukum  yang mendukung sehingga pihaknya  minta supaya Viktor F Yeimo segera  dibebaskan tanpa syarat.

"Jika tuntutan ini tidak tanggapi oleh Kapolda Papua maka Kapolda segera perbesar penjara sebab  seluruh KNPB wilayah akan mobilisasi masa," katanya.

Menurutnya, penangkapan Jubir Internasional KNPB,  Viktor F Yeimo adalah penangkapan yang  ilegal dan tanpa bukti yang kuat. "Kami minta segera bebaskan Viktor tanpa syarat."

Sementara itu, dengan senada Sekjen KNPB Wilayah Dogiyai, Ernesto Madai Sekjen KNPB Wilayah Dogiyai mengatakan jika tidak bebaskan, kami siap mogokan aktivitas perkantoran di Dogiyai.

Ernest juga singgung soal Veronika Koman, kata dia, negara sudah minta kembalikan beasiswa bagi Veronika dan uang tersebut telah dikembalikan.

"Malasah uang itu, negara tidak boleh campur tangan dengan Vikctor Yeimo, negara tidak boleh tambahkan berbagai alasan tentang uang. Kami sudah dikembalikan. Negara minta sehingga masyarakat sudah dikembalikan, jadi masalah itu sudah tuntas, "  kata Sekjen KNPB Wilayah Dogiyai.

Human Rights Watch (HRW) juga meminta kepolisian Indonesia mencabut tuduhan makar bermotif politik terhadap juru bicara Internasional KNPB, Viktor Yeimo.

Human Rights Watch menilai pemerintah Indonesia telah melakukan diskriminasi penduduk asli Melanesia di Papua dan Papua Barat secara berturut-turut.

Lebih lanjut, Human Rights Watch  Presiden Joko Widodo pun diminta secara terbuka mengarahkan pasukan keamanan yang terlibat dalam operasi di Papua agar bertindak sesuai dengan hukum internasional dan bertanggung jawab atas tindak kekerasan di tanah  Papua. (Jefry Giay).

 

Editor: Manfred Kudiai

#Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Baca Juga, Artikel Terkait