Wacana Kedatangan Pansus Otsus DPR RI Ke Papua, Ingin Lanjutkan Otsus atau Tidak?

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

5 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Ketua Tim Kajian Mahasiswa Tentang Otsus Papua, Alexander Gobai.

 

 

Oleh : Alexander Gobai

 

Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otononi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua sedang diperbincangkan di semua Lembaga, baik Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Perguruan Tinggi, Jurnalis, Mahasiswa, Tokoh-Tokoh Adat, Masyarakat, Perempuan dan NGO lainnya yang masih perhatian terhadap persoalan Papua pada umumnya, Otsus lebih khususnya.

 

*****

 

Tahun 2019, Peristiwa Rasisme terjadi di tanah Papua dan Papua Barat bahkan beberapa daerah di luar Papua. Akibat sebutan “Monyet dan Usir Orang Papua” menjadi buming di permukaan se-Internasional, Nasional dan Papua. Rakyat Papua secara spontan melakukan aksi protes terhadap penghinaan orang Papua dengan kalimat Rasis atau “Monyet”.  Akibat itu, rakyat Papua, Aktivis Mahasiswa, dan Aktivis Kemanusiaan, Perempuan dan pelajar ditangkap, dipenjarahkan, ditahan, hingga diadili di pengadilan.

 

Selama ditahanan, pemerintah Pusat dan segelindir Tokoh Papua mengunjungi Presiden RI guna membicarakan tentang keamanan dan kenyamana bagi tanah Papua. Inti poin yang dibicarakan ialah Otonomi Khusus dan Pemerekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua harus diwujudkan.

 

Tahun 2020, semakin kencang pembahasan Otonomi Khusus di tingkat Nasiona dan Lokal di Papua. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus membahas Undang-Undang Otonomi Khusus Pasal demi Pasal dengan harapan Otonomi Khusus harus dilanjutkan dengan menambahkan pasal demi kebutuhan rakyat Papua. Sementara Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) juga melakukan reses  dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke lima adat tanah Papua.  Majelis Rakyat Papua (MRP) membuka Sosialisasi dan Evaluasi Otsus sesuai Pasal 77, UU Otsus kepada rakyat Papua dengan maksud menerima masukan dan pendapat rakyat Papua tentang Otsus yang selama kurang lebih 21 tahun diberlakukan.

 

Di lain sisi, Rakyat Papua melalui Petisi Rakyat Papua (PRP) yang dimediasi oleh Komite Nasional papuya Barat (KNPB) didukung 109 juga melakukan pengumpulan petisi di  tujuh (7) Wilayah Adat Papua dan Papua Barat. Bahwa  pada prinsispnya menolak Otonomi Khusus dan meminta Penentuan Nasib Sendiri.

 

Sementara, Mahasiswa Papua melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jaya dan Universitas Cendrawasih telah mengkaji Otonomi Khusus dari aspek, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktut, Kesehatan, Masyarakat Sipil dan Hukum politik. Kajian Otsu situ sudah diserahkan kepada Pemerintah Papua melalui DPRP, MRP, Tokoh Adat, Jurnalis, Aktivis, Pemuda, Perempuan, Masyarakat dan lain sebagainya. Harapannya ialah agar ditindak lanjut kepada pemerintah Pusat untuk digali kembali, apakah Otsus diingikan rakyat Papua atau tidak.

 

Di tahun 2021, MRP dan DPRP merilis satu kajian Otsus versi MRP dan DPRP sesuai dengan hasil reses, evaluasi dan sosialisasi dari berbagai wilayah. Hal yang dilakukan merupakan sikap tegas MRP dan DPRP bahwa kedua Lembaga ini hadir demi menyelamatkan rakyat Papua dengan melakukan kajian berdasarkan data fakta di lapangan. Namun, probelemnya, hasil kajian itu belum dipublis di media secara Internasional, Nasional bahka Lokal Papua dan belum dipresentasikan kepada rakyat Papua hingga kini.

 

Melihat dinamika diatas, terdapat berbeda pandangan antara, DPRP, MRP, PRD dan Mahasiswa melalui kajian yang pernah dikaji beberap bulan lalu, justru akan melemah. Karena MRP dan DPRP belum mampu mengudang semua pihak untuk duduk Bersama memutuskan satu keputusan tentang Papua.

 

Wacana Kedatangan DPR RI

 

kedatangan DPR RI memilki satu sikap tegas guna melihat keseriuasan rakyat Papua tentang Otonomi Khusus di Papua. Pada Prinsipnya Rakyat Papua menolak Otsus. Berbagai kajian telah terbukti, baik PRP dan Kajian Mahasiswa Papua.

 

Dengan melihat keseriusan rakyat Papua, maka kedatangan DPR RI ke Papua justru bertemu dengan Lembaga DPRP, MRP, Gubernur Papua, Polda Papua, Pandam Cendrawasih dan lainnya bukan untuk rakyat Papua.

 

Suara Rakyat Papua,  suara dari rakyat yang pernah diterikan melalui orasi, kajian, seminar, diskusi dan lain sebagainya pemerintah Papua sudah tahu. Hasil dari orasi, kajian, diskusi dan lain sebagainya adalah murni suara rakyat Papua, maka, hasil rakyat Papua yang mesti disampaikan kepada Pemerintah Pusat pada saat kedatangan DPR RI.

 

Sebagai kesimpulan dari penulis, kedatangan DPR RI melalui Pansus Otsus untuk siapa? Tentunya untuk MRP, DPRP, Gubernur Papua, bukan untuk rakyat Papua. Sebagai rekomendasi, kedatangan DPRI, kajian Mahasiswa tentang Otsus dan PRP harus diserakan kepada Lembaga legislatif DPR RI sebagai bentuk ungkapan suara akar rumput rakyat Papua.

 

Penulis adalah Eks Tapol Korban Rasisme Tinggal di Jayapura

#MRP

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Lingkungan dan Hutan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

#Gereja

#Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait