Wakil Suku Mbaham Matta Tolak Klaim Batas Wilayah

Cinque Terre
Aprila Wayar

19 Hari yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Freelance Journalist
Penyerahan Pernyataan Sikap Ke DPRP Fakfak. (Foto: Supply)

 

Yogyakarta, KABARMAPEGAA.com – Perwakilan marga dan suku Mbaham Matta, Fakfak menolak klaim batas wilayah dan marga dari tujuh Petuanan dalam pembagian batas wilayah di Kabupaten Fakfak. Hal ini disampaikan di halaman Kantor DPRD Kabupaten Fakfak, Senin (31/08/2020).

Dalam rilis yang diterima KABARMAPEGAA.com, aksi penolakan ini berlangsung sejak Pkl 10.45 WIB dan berakhir pada Pkl. 14.00 WP. Aksi ini membawa serta Pernyataan Sikap Marga-marga dalam Suku Mbaham Matta, Fakfak.  Hadir dalam aksi ini, Demianus Tuturop. Sekretaris Dewan Adat Mbaham Matta, Fakfak sekaligus mewakili marga Tuturop; Jubair Hobrouw, Wakil Ketua Dewan Adat Mbaham Matta, Bidang Peradilan Adat yang sekaligus merupakan perwakilan marga Wilayah Mahi Wereh Mponat.

“Kami menolak proses pertemuan yang difasilitasi Inobu dan Akape Foundation dimana lembaga swadaya masyarakat ini juga menyelenggarakan dengar pendapat di Hotel Grand Papua Kabupaten Fakfak,” kata Alfa Rohrohmana, salah satu orator dalam aksi ini.

Penolakan tersebut, lanjut Rohrohmana dilakukan karena Ainobu dan AKape Foundation tidak sepantasnya memfasilitasi tujuh Petuanan dalam Pembagian Batas Wilayah di kabupaten Fakfak karena hak kepemilikan  wilayah sepenuhnya milik marga dan suku.

“Dalam upaya proses pembentukan Raperda/Perbup Penyelamatan Wilayah Hukum Adat Tujuh Petuanan atau Raja sangat tidak dibenarkan karena yang pantas diselamatkan adalah marga-marga atau suku yang berada di kabupaten Fakfak,” ujar Rohrohmana lagi.

Lanjutnya, pihak yang pantas diselamatkan dalam Perda/Perbup adalah marga-marga dan suku. Menurut Rohrohmana, kehadiran Raja di Papua itu bagian dari perpanjang tangan pemerintahan kolonial Belanda di Papua melalui Kesultanan Tidore. Karena kebutuhan dalam proses perdagangan dan juga persoalan bahasa dalam proses tersebut dengan masyarakat suku Mbaham Matta maka Belanda beranggapan sistem Petuanan dapat dipercaya, tetapi bukan untuk mengklaim hak kesulungan pemilik  wilayah adat berdasarkan hak dasar komunal marga-marga dan suku Mbaham Matta, Fakfak.

Di tempat yang sama, Dani Hegemur, salah satu orator dalam aksi ini menyatakan bahwa perlu ada kejelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2015 tentang upaya penyelamatan wilayah hukum adat adalah masyarakat hukum adat atau marga.  Dan di luar suku atau marga yang ada, itu tidak dapat dibenarkan.

“Harus ada kejelasan tentang Putusan MK Nomor 35 Tahun 2015,” kata Hegemur.

Aksi ini kemudian ditanggapi Usman Rengen, salah satu anggota DPRD Kabupaten Fakfak. Ia langsung menjemput masa aksi dan meminta pihak masa aksi untuk membacakan tuntutan. Rengen kemudian mengarahkan masa aksi yang berjumlah kurang lebih 20 orang tersebut ke salah satu ruangan rapat dewan.

Masa aksi diterima oleh lima anggota dewan dan didampingi Iskandar Tasa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Fakfak. Ia menerima aspirasi tersebut. Adapun pernyataan sikap dan pendapat marga-marga, suku Mbaham Matta, Fakfak:

Terkait dengan rencana pembentukan peraturan daerah Kabupaten Fakfak tentang Pembagian Wilayah Tujuh Petuanan/Raja yang diklaim dan sedang didorong oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak melalui Forum Group Discussion pada tanggal 29-31 Agustus 2020 di Hotel Grand Papua Fakfak, atas nama 143 marga suku Mbaham Matta, Fakfak dengan tegas menyampaikan bahwa:

  1. Menolak dengan tegas segala bentuk klaim hak-hak wilayah marga kami oleh siapa pun.
  2. Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak tidak boleh mendorong peraturan daerah yang berhubangan dengan dengan hak wilayah marga-marga, suku Mbaham Matta.
  3. DPRD Kabupaten Fakfak tidak berhak menetapkan peraturan daerah yang berhubangan dengan hak wilayah marga-marga, suku Mbaham Matta tanpa konsultasi dan persetujuan semua tua-tua marga.
  4. Dewan Adat Mbaham Matta, Fakfak; LMA Fakfak dan MRP PB untuk memperhatikan dan menindaklanjuti tuntutan dari 143 marga-marga dan suku di Mbaham Matta.

Setelah pembacaan pernyataan sikap oleh salah satu perwakilan marga-marda dan suku Mbaham Matta, massa aksi membubarkan diri dengan teratur. (*)

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait