Warga Ndugama Desak Negara Buka Akses Transportasi Jelang Natal

Cinque Terre
Andy Ogobai

4 Bulan yang lalu
INFORMASI

Tentang Penulis
Tinggalkan Jejak Dengan Tulisan...!
Aksi Solidaritas Peduli Kemanusian Nduga, Minggu (23/12) Bundaran Timika Indah, Andy/KM

TIMIKA, KABARMAPEGAA.Com-- Masyarakat kabupaten Ndugama yang berada kota lain mendesak  Negara buka akses Tranportasi jelang natal, karena warga ingin Natal bersama keluarga di Ndugama.

Namun sejauh ini, transportasi Udara dan Darat membatasi oleh TNI-Polri, sehingga susah mendapatkan pelayanan transportasi seperti biasanya tahun-tahun sebelumnya.

Demikian kata, Elipanus Waisareak, Penanggung jawab Aksi Solidaritas Peduli Kemanusian 1000 Lilin Ndugama Ditimika, kepada kabarmapegaa.com, Selasa (25/12) melalui keterangan tertulis.

Dia menyatakan, segera hentikan dan tarik kembali operasi militer dari Ndugama (Mapenduma, Mugi, Yal, Bua, Noal, Baummu, Yalma dan dari seluruh wilayah Ndugama khususnya dan wilayah lainya seluruh Papua. 

Baca: Masyarakat Nduga Timika Nyalakan 1000 Lilin Untuk Nduga

"Keberadaan TNI-Polri lebih banyak Ndugama, membuat orang tua kami takut dan trauma, mereka tidak merayakan natal, sebagai hari Lahirnya Sang Jurus selamat bagi umat manusia,"kata Elipanus.

Elpinus juga meminta, negara segera buka akses transportasi dan informasi dan jurnalis untuk kepentingan kemanusiaan Nduga pada umumnya Papua, untuk menyetahui apa sesunggunya yang terjadi Ndugama.

Selain dia, Kordinator Aksi Solidaritas Peduli Kemanusian Ndugama, Pale Gwijangge,  juga medesak  segera bentuk Tim kemanusian kirim bantuan kemanusiaan di daerah operasi militer ( Ndugama, Mugi, Yal, Yigi, Mapenduma, Bua, Nal, Yalma dan sekitarnya.

Baca: Nduga: 34 Gereja KINGMI Tidak Merayakan Natal

Pele juga sampaikan terima kasih kepada presiden Indonesia atas kado Natal yang spesial bagi warga masyarakat Nduga, Yigi, Mapenduma, Mbua, Mugi, Moal, Yalma, "yang pengungsi darah dan nyawa rakyat sipil mengucapkan terima kasih di atas terauma di bumi Ndugama,"ucap Pele.

Tempat yang terpisah,  Pendeta Lenis Kogoya, S.Th. menyampaikan, perlu ada pengakuan bangsa Indonesia tentang keberadaan "TPN PB dan "OPM" di Papua agar pengejaran dan pelawanannya jelas.

"Jika kelompok itu masih dianggap separatis atau KKB tetapi digerakkan kekuatan militer penuh dengan sejumlah peralatan perang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia melakukan pelanggaran HAM secara sistematis.

"Jadi persoalan ini harus dilaporkan kepada dunia International melalui PBB, sebab Indonesia sudah gagal dan sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah di tanah Papua,"tegasnya.

Baca: Peristiwa Nduga: Gereja Kingmi Klasis Mimika Mengeluarkan Penyataan Sikap dan Surat Penolakan

Dia juga menanggapi,  Komentar Menkopolhukam juga menunjukkan kegagalan dan nada-nada ketidakmampuan dalam mengatasi persoalan Papua. Dia ikut dengan pengejaran dan peperangan seperti ini selesaikan masalah.

Padahal sebenarnya dengan komentar begini timbulkan kepahitan dan dendam atau kebencian membawah malapetaka,"pintanya.

Lenis juga sebagai anak negeri Papua, saya harap dan berdoa agar Indonesia ubah pola pendekatan. Dan minta presiden Joko Widodo untuk menarik semua organ militer dan hentikan kontak senjata di Nduga. Sebab banyak korban yang berjatuhan dan itu murni pelanggaran HAM.

Baca:Nduga: TNI Hadir untuk Melidungi Rakyat, 34 Gereja Kingmi Tidak Merayakan Natal, Gubernur dan DPR Pilihan Rakyat.

Dia juga Ingingatkan, Jangan dan usaha sia-sia oleh negara Indonesia kalau memasukan atau mencocokan pasal-pasal dari Undang-Undang Teroris kepada TPN PB untuk digiring ke ranah hukum. 

"Hal itu jelas pemaksaan negara sebagai sudah kehilangan kendali di dalam atasi masalah-masalah di Tanah Papua," pungkasnya.

 

Pewarta: Andy Ogobay, Melkisedik Yogi/KM

#Gereja

Baca Juga, Artikel Terkait