Yohanes Okto Moiwend  dan Warga Papua lainnya Ditembak  Anggota Polisi, Ini Pers Liris PAHAM PAPUA

Cinque Terre
Manfred Kudiai

3 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Ilustrasi peluru dan pistol. FOTO/istock

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEAA.com—Menyikapi tindakan  pembunuhan melali tembakan oleh aparat TNI POLRI di Papua pada bulan Mei 2019 lalu, PAHAM PAPUA kembali mengeluarkan pernyataan sikap. Dalam pernyataan tersebut, mereka mendesak Kapolda Papua memecat anggota polisi serta memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya (TNI/Polri.Red).

 

Berikut adalah pers liri yang diterimawww.kabarmapeaa.com, Senin (10/6) via pesan eletronik.

 

 

Pers Liria Terkait pembunuhan Yohanes Okto Moiwend di Merauke: HENTIKAN PEMBUNUHAN RAKYAT PAPUA

 

Dalam rentan waktu tiga minggu, enam orang rakyat Papua menjadi korban pembunuhan melalui tembakan aparat TNI POLRI. Ya, orang Papua bagaikan patung di lapangan latihan tembak yang mudah ditembak oleh aparat yang sedang berlati menembak, itulah realitas pembunuhan rakyat Papua baru-baru ini yang terjadi pada tiga peristiwa dalam rentan waktu tiap satu minggu, terhitung dari peristiwa penembakan 2 orang Warga Wagethe 21 Mei lalu.

 

Polri dan TNI secara bergiliran terus membunuh rakyat Papua, itu fakta. Baru saja seminggu yang lalu secara berturut-turut publik Papua diguncangkan dengan peristiwa penembakan 2 warga Wagethe Deiyai pada 21 Mie yang menewaskan Yulius Mote (18) serta melukai Elianus Dogopia (18) oleh Polisi dan Penembakan 5 Warga Fayit Asmat pada 27 Mei yang menewaskan empat warga Distrik Fayit : Saverius Sai (39), Nikolaus Tupa (28), Matias Amunep (19) serta melukai Frederikus Inepi (20) oleh TNI, kini rakyat Papua dikagetkan dengan peristiwa pembunuhan Yohanes Okto Maiwend yang ditembak oleh seorang Polisi pada hari Selasa 4 Juni 2019 di Kampung Wogikel/Wanam, Distrik Iwayap, Merauke.

 

Kekerasan diseputar areal Bisnis

 

Penembakan Yohanes Okto Maiwend bukan merupakan kasus pertama di kampung Wanam dan tidak bisa dilihat terpisah dari kasus-kasus lain sebelumya dalam hubungannya dengan perilaku aparat dan relasinya dengan aktivitas bisnis disekitarnya, namun harus dilihat secara utuh sebagai bagian dari rentetan kasus-kasus kekerasan lainnya yang dialami oleh warga setempat hampir setiap tahunnya, agar terlihat jelas bagaimana perilaku aparat dan pendekatan hukum yang diterapkan serta dampak dari aktivitas bisnis disekitar warga.

 

Kekerasan di Kampung Wanan terjadi dalam berbagai bentuk seperti intimidasi, penyiksaan hingga pembunuhan. kekerasan terakhir di Kampung Wanam terjadi terhadap Yudas Gepze pada 14  September 2018, yang membuatnya meninggal di RSUD Merauke. Kekerasan di Kampung Wanam ini banyak melibatkan aparat POLISI TNI setempat. Kampung Wanam merupakan pusat Industri penampungan dan pengolahan ikan yang dikelola oleh perusahaan Jayanti Grup, perusahan ikan milik Tomy Winata dan Burhan Uray. Di areal industri ini diberikan status “kawasan darurat keamanan”.

 

Selain Yohanes Okto Maiwend dan Yudas Gepze korban kekerasan disekitar areal industri, kasus serupa lainnya juga perna dialami oleh Feri Gepze, korban penembakan sorang polisi di dekat pelabuhan Perikanan Merauke pada 13 Februari 2019, Feri Gebze merupakan seorang pekerja kasar di pelabuhan, peristiwa penembakan Feri Gepze juga ada kaitannya dengan keberadaan aktivitas bisnis ikan dipelabuhan tersebut.

 

Kronologi Penembakan Yohanes Okto Maiwend

 

Penembakan terhadap Yohanes Okto Maiwend (“Korban”) terjadi pada hari Selasa 04 Juni 2019 pukul 00.30 di Sebuah Cafe di Kampung Wogekel/Wanam, distrik Iyawab, Merauke, Papua. Awalnya korban bersama dua temannya dalam keadaan mabuk mereka datang ke Cafe dimaksud untuk membeli nasi bungkus, tiba di Cafe korban masuk ke dalam, di dalam Cafe tersebut ada dua orang anggota polisi yang juga dalam kondisi mabuk, tiba-tiba terjadi pertenggaran antara Korban dan Pelaku, pelaku adalah salah satu dari dua polisi yang berada dalam cafe dimaksud, lalu Palaku menampar korban kemudian mendorongnya keluar sambil memukulnya dengan popor pistol, dua teman korban yang melihat tidakan pelaku berupaya untuk mendamaikan keduanya dengan mengatakan pada pelaku untuk tidak boleh memukul korban dan korban akan dibawa pulang, namun tiba-tiba datang dua orang anak pemilik cafe dan langsung mengeroyok korban, disaat itu juga pelaku menembak korban sebanyak dua kali, korban pun jatuh dan meninggal.

 

Tindakan tidak manusyawi dan pelanggaran Hukum

 

Tindakan penembakan Yohanes Okto Maiwend adalah tindakan tidak manusiawi yang merendahkan martabat kemanusiaan. Ini menunjukan sikap orogansi aparat yang tidak menjungjung tinggi nilai kemanusian sebagai keutuhan cipta dari manusia yang wajib dihormati.

 

Kasus pembunuhan Yohanes Okto Maiwend dan kasus-kasus penembakan lainnya sebelumnya di Merauke dan Papua umumnya mengambarkan buruknya perilaku aparat TNI POLRI di Papua secara umum yang suka membunuh rakyat Papua dengan mudah. Pembunuhan Yohanes Okto Maiwend, Kasus Penembakan 5 Warga Fayit dan Kasus penembakan 2 warga Wagethe menunjukan pembunuhan terhadap rakayat Papua itu sedang gencar dilakukan oleh aparat POLRI TNI. Entalah apa yang memotifasi lahirnya tidakan-tindakan tidak  manusyawi ini, namun faktanya pembunuhan terhadap rakyat Papua itu nyata dan terus-menerus sedang terjadi. Dari segi procedural tindakan-tindakan penembakan itu dilakukan tanpa alasan hukum yang kuat.  Martabat kemanusian manusia-manusia Papua yang telah dilindungi oleh berbagai konstitusi tidak dipandang oleh aparat, ini menunjukan ancaman serius terhadap kerberlangsungan kehidupan orang-orang Papua sedang terjadi.

 

Hak untuk hidup, hak bebas dari siksaan, ancaman dan intimidasi, dan hak untuk bebas dari berbagai kekesaran lainnya sebagai mana dilindungi oleh hukum-hukum HAM secara nasional yang diatur dalam UUD 1945, UU HAM Nomor 39/1999, UU Nomor 12/2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Politik, dan Hukum-hukum HAM Internasional yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manias, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Politik dan Konvensi Menentang Penyiksaan,  masih jauh dinikmati oleh rakyat Papua.

 

Pengunaan senjata api secara tidak bertanggungjawab oleh aparat militer di Papua menjadi ancaman bagi kehidupan orang-orang Papua, namun tidak menjadi perhatian serius dari institusi-institusi keamanan negara dan pemerintah daerah maupun pusat. Ini dapat dilihat dari tidak adanya perubahan kebijakan keamanan, perubahan pola pendekatan keamanan di Papua, dan tidak dituntaskannya kasus-kasus kekerasan di Papua, serta respon-respon parsial dan tidak supstansial yang bersifat sesaat yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan institusi para pelaku kekerasan. Mereka hanya akan selalu merespon suatu kasus dengan mengatakan tindakan anggota mereka sudah sesui prosedur, lalu menyalahkan korban atau masyarakat dengan dalil adanya penyerangan, serta memberikan uang santunan kepada korban untuk menarik simpati duka keluarga dan publik dan melakukan mutasi tugas serta memberikan sedikit sanksi disiplin sebagai bagian dari pengalihan fokus warga korban dan publik, namun merubah watak pembunuh dan merubah pola pendekatan yang lebih manusiawi tidak dilakukan.

 

Selain tindakan merendahkan martabat manusia, pembuhunan terhadap Yohanes Okto Maiwend ini juga melanggar UU HAM itu sendiri dan berbagai UU lainnya, diantaranya : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 4  UU HAM Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2005 tantang pengesahan Konvesni Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Hak Politik, Peraturan Kapolri Nomo 08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Standar dan Prinsip-Prinsip HAM dalam tugas Polri yang mewajibkan setiap anggota Polri wajib menghormati dan melindungi HAM tiap warga negara, Kode Etik Kepolisan yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Kepolisian Repoblik Indonesia, Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang tindakan penyalagunaan Senjata Api.

 

Pernyataan sikap :

Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku maka kami perwakilan lembaga yang terdiri dari : (1). Perkumpulan Advokat HAM Papua (PAHAM PAPUA); (2). Yayasan Pusaka Jakarta; (3). Lembaga Studi  dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua; (4). Kontras Papua; (5). Bersatu Untuk Kebenaran (BUK); (6). Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura; (7). Perhimpunan Mahasiswa Katolik (PMKRI) St. Efrem Jayapura; (8).  Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Uncen; (9). Forum Independen Mahasiswa-West Papua (FIM-WP); dan perwakilan individu : (9). W Supriadi (Jaringan Advokasi Untuk Perampasan Tahan/JangRampsT) dan; (10). Apilus Manufandu  (Advokat), menyatakan sikap :

 

Pertama, Mendesak Kapolda Papua memecat anggota polisi pelaku pembunuhan Yohanes Okto Maiwend dari kesatuan POLRI dan memproses hukum Pelaku secara adil sesuai perbuatannya;

 

Kedua, Mendesak Kepolisian Merauke memproses hukum kedua orang pelaku lainnya (pemilik cafe) yang terlibat dalam penganiayaan Yohanes Okto Maiwend sebelum tewas tertembak;

 

Ketiga, Meminta POLRI dan TNI tidak mengunakan tindakan keamanan berlebihan dalam menjalankan tugas pengamanan warga;

 

Keempat, Pemerintah Pusat, TNI dan Polri segera merubah kebijakan dan pola pendekatan kamanan di Papua;

 

Kelima, Menyerukan komunitas pekerja HAM international secara lembaga maupun individu untuk memantau dan mengambil langka-langka kongkrit mendesak Pemerintah Indonesia menyelesaikan berbagai kasus pembunuhan dan kekerasan di Papua.

 

Demikian Pers Rilis yang disampaikan oleh kepada media ini. Untuk info lebih lanjut dapat menghubugi nara hubung Yohanis Mambrasar, SH. (PAHAM PAPUA) di no HP 081221611871.

 

Pewarta: Manfred Kudiai

#Jumpa Pers

Baca Juga, Artikel Terkait

Tidak ada artikel terkait